Meulaboh – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Barat bersama tim melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh pada 28 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengelolaan Dana Desa serta penguatan Zona Integritas guna mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, KPPN Meulaboh memperkenalkan program unggulan KPPN, yaitu Gizi Desa dan Barat Selatan Aceh Integrity Center (BAIC), yang bertujuan menyebarkan nilai-nilai integritas di tingkat desa. Program Gizi Desa sendiri merupakan inisiatif KPPN dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan keuangan yang jujur dan profesional, sementara BAIC menjadi pusat inovasi dalam membangun budaya antikorupsi di wilayah Barat Selatan Aceh.

Ketua APDESI Aceh Barat menyambut baik program yang diusung oleh KPPN Meulaboh dan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk menanamkan budaya integritas di seluruh desa. “Kami berharap melalui kerja sama ini, ke depan akan terbentuk Desa Antikorupsi yang menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Kepala KPPN Meulaboh juga menegaskan bahwa implementasi Zona Integritas tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Pemerintah Desa. “Melalui inovasi Gizi Desa dan BAIC, kita sebarkan tata kelola Dana Desa yang jujur, profesional, dan bermanfaat untuk masyarakat. Dari desa, untuk Indonesia yang lebih baik” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara KPPN Meulaboh dan APDESI Aceh Barat dalam membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan baik selaku Treasurer maupun selaku Financial Advisor/penasehat keuangan bagi Pemerintah Daerah. KPPN Meulaboh melayani secara profesional dan penuh integritas, seluruh layanan dalam penyaluran dana APBN yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh Rp.0.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh terus berkomitmen mendukung percepatan penyaluran Dana Desa guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pembangunan infrastruktur desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala KPPN Meulaboh dalam Acara Percepatan Penyaluran Dana Gampong Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 5 Februari 2025, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Meulaboh menegaskan kesiapan pihaknya dalam memfasilitasi pencairan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dengan penyaluran yang tepat waktu dan sesuai regulasi, diharapkan Dana Desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.

Selain fokus pada ketahanan pangan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi salah satu prioritas utama. Dengan BUMDes yang berkembang, perekonomian desa dapat tumbuh secara berkelanjutan, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

KPPN Meulaboh menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam memastikan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Sinergi yang baik akan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh dari KPPN Meulaboh, percepatan penyaluran Dana Desa diharapkan dapat berjalan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat.

KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan baik selaku Treasurer maupun selaku Financial Advisor/Penasehat Keuangan bagi pemerintah daerah. KPPN Meulaboh melayani secara profesional dan penuh integritas, seluruh layanan dalam penyaluran dana APBN yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh Rp.0.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh turut menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat periode 2025-2030, yang berlangsung di Kantor DPRK Aceh Barat pada tanggal 20 Februari 2025. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Aceh Barat.

Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan Bapak Tarmizi, SP, MSi, sebagai Bupati dan Bapak Said Fadheil, SH, sebagai Wakil Bupati Aceh Barat untuk lima tahun ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Meulaboh menyampaikan selamat atas amanah yang diemban oleh pasangan kepala daerah yang baru.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel guna mempercepat pembangunan di Aceh Barat.

Pelantikan ini menjadi titik awal bagi pemerintahan yang lebih inovatif dan responsif dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan visi pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Aceh Barat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait internalisasi pengelolaan manajemen risiko dan finalisasi penyusunan profil risiko tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 di Ruangan Middle Office KPPN Meulaboh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pegawai KPPN Meulaboh terhadap pengelolaan manajemen risiko serta menyusun profil risiko terbaru untuk tahun 2025. FGD dibuka oleh Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Linggo Supranggono, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pelayanan yang berintegritas. Beliau mengingatkan seluruh pegawai untuk terus berkomitmen dalam memberikan layanan yang profesional serta menolak segala bentuk suap dan gratifikasi.

Selanjutnya, penyampaian materi dilakukan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), Bapak Fitri Arif Yulianto. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan proses identifikasi risiko dalam penyusunan profil risiko KPPN Meulaboh tahun 2025. Identifikasi ini bertujuan untuk menentukan semua risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi, termasuk penyebab, kejadian, dan dampak risiko tersebut.

Analisis risiko menjadi bagian penting dalam penyusunan profil risiko, di mana setiap risiko dievaluasi berdasarkan level kemungkinan dan dampaknya. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada, sehingga menghasilkan kombinasi besaran risiko dan level risiko sesuai dengan matriks analisis risiko.

Dalam penyusunan profil risiko tahun 2025, KPPN Meulaboh mengidentifikasi sebanyak 18 risiko, dengan rincian 8 risiko yang dilakukan mitigasi dan 10 risiko yang tidak dilakukan mitigasi. Melalui FGD ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Meulaboh dapat lebih memahami strategi pengelolaan risiko serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya profil risiko 2025, KPPN Meulaboh semakin siap menghadapi tantangan serta terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan selaku Treasurer, Regional Economis, Financial Advisor dan Special Mission. KPPN Meulaboh melayani secara profesional dan penuh integritas, seluruh layanan dalam penyaluran dana APBN yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh Rp.0.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Sehubungan dengan keberlanjutan Program Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) dan implementasi inovasi Portal Informasi Transfer ke Daerah (POINT), KPPN Meulaboh melakukan Koordinasi dan Sharing Session Pengembangan GIZI Desa serta Replikasi Inovasi POINT di Gampong Pasi Pinang pada 30 Januari 2025.

Acara yang berlangsung di Kantor Gampong Pasi Pinang ini dihadiri oleh Keuchik Pasi Pinang beserta jajaran perangkat desa, Kepala KPPN Meulaboh, serta Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh. Kegiatan koordinasi dan Sharing Session ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Perlu dilakukan tahapan lanjutan dalam Program GIZI Desa, yakni penerapan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satu langkah tindak lanjut penerapan keterbukaan informasi adalah dengan melakukan replikasi inovasi POINT KPPN Meulaboh di Gampong Pasi Pinang sebagai Pilot Project dalam rangka keterbukaan informasi terkait penyaluran Dana Desa.

Dalam sambutannya, Keuchik Pasi Pinang, Abdul Salam, menyampaikan bahwa Gampong Pasi Pinang telah menerapkan transparansi melalui berbagai sarana seperti baliho, papan pengumuman, website, serta media sosial. Beliau juga menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pengembangan GIZI Desa dan memperkuat keterbukaan informasi publik.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menekankan bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. KPPN Meulaboh, melalui inovasi POINT, berkomitmen untuk membantu desa dalam menyediakan informasi dana secara terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sharing session dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh, Bagus Septiawan, yang menjelaskan bahwa POINT adalah Portal Informasi yang menyajikan data penyaluran TKD dari empat kabupaten dalam lingkup KPPN Meulaboh, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue. Selain itu, POINT juga menyajikan data sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran dampak penyaluran TKD terhadap kondisi daerah.

Untuk mendukung replikasi inovasi POINT di Gampong Pasi Pinang, Bagus Septiawan menjelaskan bahwa sistem POINT dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fitur Google Sites dan Looker Studio. Dengan demikian, desa dapat menyajikan informasi pengelolaan Dana Desa secara digital dan mudah diakses oleh masyarakat.

KPPN Meulaboh akan terus mendukung pengembangan GIZI Desa serta replikasi inovasi POINT sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan baik selaku Treasurer maupun selaku Financial Advisor/penasehat keuangan bagi pemerintah daerah. KPPN Meulaboh melayani secara profesional dan penuh integritas, seluruh layanan dalam penyaluran dana APBN yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh Rp.0.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Mengawali tahun baru dengan semangat baru, seluruh Insan Perbendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh kembali meneguhkan komitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala KPPN serta seluruh pejabat dan staf. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 januari 2025 di KPPN Meulaboh.

Pakta Integritas merupakan dokumen pernyataan atau janji kepada organisasi untuk menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan kesanggupan untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala KPPN Meulaboh, dalam sambutannya, menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai integritas di lingkungan kerja. “Penandatanganan Pakta Integritas ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari tekad kita semua untuk terus memberikan layanan terbaik tanpa biaya dan menjunjung tinggi profesionalisme. Integritas adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Seluruh pegawai KPPN Meulaboh turut serta dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas ini, diharapkan seluruh insan perbendaharaan di KPPN Meulaboh semakin termotivasi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan integritas yang terjaga, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan layanan prima dan menjadi contoh dalam menjalankan tugas perbendaharaan negara secara profesional dan berintegritas.

KPPN Meulaboh merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan siap mewujudkan keberlanjutan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Meulaboh berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang berintegritas, tanpa imbalan dan menolak segala pemberian suap dan gratifikasi.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)