Sebagai langkah awal memperkuat tata kelola yang bersih dan profesional, seluruh insan perbendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh kembali meneguhkan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai integritas pada setiap pelaksanaan tugas. Penegasan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan pada Rabu (18/02) di Ruang Mini TLC KPPN Meulaboh.

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono dan diikuti oleh seluruh pejabat dan staf. Penandatanganan Pakta Integritas merupakan agenda tahunan yang menjadi bentuk komitmen moral dan profesional seluruh pegawai untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Meulaboh menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. “Setiap pegawai KPPN Meulaboh harus senantiasa memberikan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, serta berkomitmen penuh untuk memberikan layanan tanpa imbalan dan menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi,” ujarnya.

Pakta Integritas yang ditandatangani tersebut merupakan pernyataan kesediaan pegawai untuk menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui dokumen ini, setiap pegawai juga menegaskan tekad untuk menjauhi serta menolak segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih dan transparan.

Lebih lanjut, Kepala KPPN Meulaboh mengingatkan bahwa berbagai kasus pelanggaran integritas yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi pembelajaran bersama. Integritas tidak cukup dimaknai sebagai seremonial penandatanganan, tetapi harus tercermin secara nyata dalam perilaku dan kinerja sehari-hari.

Sejalan dengan upaya tersebut, penting bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga dan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih. Predikat tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai yang harus dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengendalian internal, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

Melalui Penandatanganan Pakta Integritas ini, KPPN Meulaboh kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel guna mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan terpercaya di wilayah kerjanya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, tepat sasaran, dan akuntabel, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Revisi Halaman III DIPA bagi satuan kerja lingkup KPPN Meulaboh. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, 4 – 6 Februari 2026, bertempat di Mini Treasury Learning Center (TLC) KPPN Meulaboh.

Pendampingan ini merupakan wujud pelaksanaan peran strategis KPPN Meulaboh sebagai Financial Advisor Pemerintah Pusat, khususnya dalam memastikan kualitas perencanaan anggaran satuan kerja agar selaras dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Fokus utama kegiatan adalah asistensi teknis dalam penyusunan Halaman III DIPA, terutama terkait rencana penarikan dana dan penjadwalan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan pendampingan dibuka langsung oleh Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Meulaboh, Syukron Alma’nun. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berkualitas sejak tahap awal.

“Halaman III DIPA merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan. Melalui pendampingan ini, kami berharap satuan kerja dapat menyusun perencanaan penarikan dana dan penjadwalan kegiatan secara lebih optimal, sehingga pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu dan akuntabel,” ujarnya.

Pendampingan dilaksanakan secara terjadwal dan bertahap, dengan melibatkan satuan kerja dari wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simeulue. Setiap sesi dirancang sebagai ruang diskusi dan konsultasi dua arah, sehingga satuan kerja dapat menyampaikan kendala serta kebutuhan penyesuaian perencanaan anggaran secara langsung kepada tim KPPN Meulaboh.

Selain sebagai sarana peningkatan kualitas perencanaan anggaran, kegiatan ini juga berfungsi sebagai early warning system bagi KPPN Meulaboh untuk mengidentifikasi potensi permasalahan perencanaan anggaran sejak dini. Melalui diskusi langsung dan asistensi teknis, satuan kerja diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun deviasi antara rencana dan realisasi anggaran dapat diminimalkan.

Ke depan, KPPN Meulaboh berharap kegiatan pendampingan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap perencanaan awal, tetapi juga pada fase pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Sinergi dan komunikasi yang intensif antara KPPN Meulaboh dan satuan kerja diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas belanja negara serta mendukung pencapaian output dan outcome kegiatan yang optimal.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian fiskal, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Aceh Barat melaksanakan diskusi strategis guna mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi.

Diskusi ini difokuskan pada pemetaan komoditas dan sektor potensial yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Aceh Barat di nilai memiliki kekuatan signifikan pada sektor perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung.

Kabupaten Aceh Barat juga memiiki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di wilayah barat selatan Provinsi Aceh. Kondisi ini ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, rencana pengembangan kawasan industri, serta peluang investasi yang cukup besar dan beragam.

Melalui forum diskusi ini, KPPN Meulaboh dan DPMPTSP Aceh Barat menyepakati pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong realisasi investasi, penguatan ekosistem usaha, serta pemanfaatan pontensi unggulan daerah secara optimal. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah melalui peran strategis di bidang perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menjadi pilar utama dalam menompang perekonomian nasional. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, investasi, dan ekspor, penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melaksanakan kegiatan profiling dan identifikasi kebutuhan pemberdayaan UMKM di wilayah kerjanya.

Pada Rabu (11/02), Tim Pemberdayaan UMKM KPPN Meulaboh melakukan kunjungan lapangan ke UMKM Izul Izan Kreatif yang berlokasi di Gampong Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KPPN Meulaboh dalam mendukung penguatan sektor UMKM sebagai bagian dari peranan strategis Kementerian Keuangan dalam mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi daerah.

Tim KPPN Meulaboh yang terdiri dari Kepala Seksi Bank, Ishak, bersama Pelaksana Seksi Bank, Dini Kristina Sinaga, turut didampingi oleh Dani perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya. Sinergi lintas instansi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi usaha, potensi, pengembangan, serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Safrijal, pemilik Izul Izan Kreatif. Usaha yang telah dirintis sejak tahun 2016 ini bergerak di bidang kerajinan tangan berbahan dasar batok kelapa. Beragam produk kreatif dihasilkan, mulai dari hiasan berbentuk bunga, hewan, dan pohon, hingga peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, mangkuk, dan ceret.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kepala Seksi Bank KPPN Meulaboh Ishak menyampaikan bahwa informasi mengenai UMKM Izul Izan Kreatif ini diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Nagan Raya.

“Produk UMKM ini menarik perhatian karena unik, kreatif, dan telah berjalan cukup lama,” ujar Ishak.

Safrijal menjelaskan bahwa produknya telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan pada tahun 2022, Izul Izan Kreatif berhasil melakukan ekspor ke Jepang dan Malaysia. “Kata orang Jepang, batok kelapa dari Aceh ukurannya lebih besar dan kualitasnya lebih baik dibanding daerah atau negara lain,” ujarnya.

Dari sisi legalitas, Izul Izan Kreatif telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2023. Partisipasi aktif dalam berbagai pameran serta sejumlah penghargaan yang diraih menjadi bukti daya saing dan kualitas produk yang dihasilkan.

Meski menunjukkan perkembangan yang positif, Safrijal mengakui menghadapi kendala, terutama dalam mencari tenaga kerja yang memiliki kemampuan seni. Di sisi lain, besaran upah yang ditawarkan dinilai belum mampu bersaing dengan sektor pekerjaan lain.

Pada kesempatan tersebut, Tim KPPN Meulaboh turut menyampaikan informasi terkait fasilitas pembiayaan pemerintah, seperti Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai upaya mendukung pengembangan UMKM. Namun, Safrijal menyatakan belum membutuhkan pembiayaan tambahan karena keterbatasan sumber daya manusia.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap promosi produk UMKM lokal, Tim Pemberdayaan UMKM KPPN Meulaboh juga melakukan pembelian sejumlah produk kerajinan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi kreatif masyarakat sekaligus memperluas jejaring UMKM di Kabupaten Nagan Raya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menggelar kegiatan Press Release terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan perekonomian wilayah Meulaboh dan sekitarnya, Rabu, (28/01), bertempat di Kantor KPPN Meulaboh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Meulaboh, Kepala KPPBC Meulaboh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, serta Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Meulaboh. Press Release ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja fiskal dan indikator ekonomi daerah sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam paparannya menyampaikan bahwa realisasi belanja negara lingkup KPPN Meulaboh Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4,67 triliun atau 96,61 persen dari pagu sebesar Rp4,83 triliun.

“Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,37 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,30 triliun. Capaian ini menunjukkan peran APBN yang optimal dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah” ujar Linggo.

Untuk Kabupaten Aceh Barat, penyaluran TKD telah terealisasi sebesar Rp1,09 triliun atau 97,85 persen dari pagu Rp1,12 triliun. Sementara itu, penyaluran Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat yang disalurkan melalui KPPN Meulaboh mencapai Rp206,06 miliar.

Lebih lanjut disampaikan, pada Tahun Anggaran 2026, pagu belanja negara lingkup KPPN Meulaboh ditetapkan sebesar Rp3,97 triliun.

“Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu belanja lingkup KPPN Meulaboh sebesar Rp3,97 triliun yang terdiri dari belanja pusat Rp1,24 triliun dan TKD Rp2,73 triliun. Adapun penyaluran TKD Kabupaten Aceh Barat hingga Januari 2026 telah mencapai Rp81,92 miliar atau 9,16 persen,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPBC Meulaboh, Ahmad Yudi Fevrianto, memaparkan kinerja pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah pesisir Barat-Selatan Aceh. Sepanjang tahun 2025, jumlah patroli dan operasi mandiri meningkat menjadi 42 kegiatan, serta patroli bersama Satpol PP sebanyak delapan kegiatan.

“Dari hasil pengawasan tersebut, kami melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai ilegal serta Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Penindakan BKC pada tahun 2025 mencapai 621.732 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp460,9 juta,” jelas Ahmad Yudi.

Selain itu, KPPBC Meulaboh juga berhasil mengungkapkan peredaran narkotika berupa ganja kering dengan berat sekitar 675 kilogram sepanjang tahun 2025.

Di bidang perpajakan, Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Meulaboh, Aryo Prabowo, menyampaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp703,44 miliar.

“Sumber utama penerimaan pajak netto berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 25,13 persen,” ungkap Aryo.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Rudi Hermanto, menjelaskan sejumlah indikator strategis perekonomian daerah. Inflasi Meulaboh tahun 2025 tercatat sebesar 5,66 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Aceh sebesar 6,71 persen.

“Selain inflasi yang relatif terkendali, angka kemiskinan di Aceh Barat juga menurun dari 17,6 persen pada tahun 2024 menjadi 15,50 persen pada tahun 2025,” tutur Rudi.

Ia menambahkan bahwa tingkat pengangguran turut mengalami penurunan dari 6,07 persen menjadi 5,58 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Triwulan III Tahun 2025 tumbuh positif sebesar 7,85 persen.

“Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan,” tambahnya.

Secara umum, Kepala KPPN Meulaboh berharap kinerja APBN Tahun 2025 dapat terus menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Barat-Selatan Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh turut memperingati Hari Bakti Perbendaharaan (HBP) ke-22 yang menjadi momentum refleksi atas pengabdian Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. Peringatan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh seluruh pegawai KPPN Meulaboh, Rabu (14/01/2026).

Mengusung pesan kunci “Bersama DJPb: Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”, peringatan HPB ke-22 menegaskan peran strategis DJPb, termasuk KPPN sebagai instansi vertikal di daerah, dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dan berdampak.

Selama 22 tahun pengambdiannya, DJPb terus memperkuat perannya sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor. Peran tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta peningkatan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan, sehingga APBN dapat dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari DJPb di daerah, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran dan pengelolaan kas negara secara tepat waktu, akurat, dan transparan, serta mendukung optimalisasi peran APBN sebagai instrument stimulus bagi perrtumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kerja KPPN Meulaboh.

Melalui semangat transformasi dan integritas yang diusung dalam peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 ini, KPPN Meulaboh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat sinergi dengan seluruh mitra kerja, demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang andal untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)