Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menggelar kegiatan Press Release terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan perekonomian wilayah Meulaboh dan sekitarnya, Rabu, (28/01), bertempat di Kantor KPPN Meulaboh.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Meulaboh, Kepala KPPBC Meulaboh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, serta Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Meulaboh. Press Release ini bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja fiskal dan indikator ekonomi daerah sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik.
Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam paparannya menyampaikan bahwa realisasi belanja negara lingkup KPPN Meulaboh Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4,67 triliun atau 96,61 persen dari pagu sebesar Rp4,83 triliun.
“Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,37 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,30 triliun. Capaian ini menunjukkan peran APBN yang optimal dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah” ujar Linggo.
Untuk Kabupaten Aceh Barat, penyaluran TKD telah terealisasi sebesar Rp1,09 triliun atau 97,85 persen dari pagu Rp1,12 triliun. Sementara itu, penyaluran Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat yang disalurkan melalui KPPN Meulaboh mencapai Rp206,06 miliar.
Lebih lanjut disampaikan, pada Tahun Anggaran 2026, pagu belanja negara lingkup KPPN Meulaboh ditetapkan sebesar Rp3,97 triliun.
“Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu belanja lingkup KPPN Meulaboh sebesar Rp3,97 triliun yang terdiri dari belanja pusat Rp1,24 triliun dan TKD Rp2,73 triliun. Adapun penyaluran TKD Kabupaten Aceh Barat hingga Januari 2026 telah mencapai Rp81,92 miliar atau 9,16 persen,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPBC Meulaboh, Ahmad Yudi Fevrianto, memaparkan kinerja pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah pesisir Barat-Selatan Aceh. Sepanjang tahun 2025, jumlah patroli dan operasi mandiri meningkat menjadi 42 kegiatan, serta patroli bersama Satpol PP sebanyak delapan kegiatan.
“Dari hasil pengawasan tersebut, kami melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai ilegal serta Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Penindakan BKC pada tahun 2025 mencapai 621.732 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp460,9 juta,” jelas Ahmad Yudi.
Selain itu, KPPBC Meulaboh juga berhasil mengungkapkan peredaran narkotika berupa ganja kering dengan berat sekitar 675 kilogram sepanjang tahun 2025.
Di bidang perpajakan, Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Meulaboh, Aryo Prabowo, menyampaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp703,44 miliar.
“Sumber utama penerimaan pajak netto berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 25,13 persen,” ungkap Aryo.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Rudi Hermanto, menjelaskan sejumlah indikator strategis perekonomian daerah. Inflasi Meulaboh tahun 2025 tercatat sebesar 5,66 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Aceh sebesar 6,71 persen.
“Selain inflasi yang relatif terkendali, angka kemiskinan di Aceh Barat juga menurun dari 17,6 persen pada tahun 2024 menjadi 15,50 persen pada tahun 2025,” tutur Rudi.
Ia menambahkan bahwa tingkat pengangguran turut mengalami penurunan dari 6,07 persen menjadi 5,58 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Triwulan III Tahun 2025 tumbuh positif sebesar 7,85 persen.
“Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan,” tambahnya.
Secara umum, Kepala KPPN Meulaboh berharap kinerja APBN Tahun 2025 dapat terus menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Barat-Selatan Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
