Dokumentasi : Muhammad Alhady (Humas KPPN Meulaboh)
Meulaboh – Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Meulaboh terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan KPPN Meulaboh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bupati Aceh Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat.
Rapat diawali dengan mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual yang menekankan pentingnya menjaga inflasi tetap terkendali guna mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSen) Versi 3 Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Selanjutnya, TPID Kabupaten Aceh Barat melaksanakan rapat koordinasi internal guna membahas kondisi perkembangan harga komoditas strategis serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di wilayah Aceh Barat.
Keikutsertaan KPPN Meulaboh dalam forum TPID merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPPN sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tidak hanya mengelola penyaluran APBN, tetapi juga berperan sebagai Regional Chief Economist (RCE). Melalui peran tersebut, KPPN turut mendukung penyediaan analisis ekonomi regional, memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah, serta mendorong terciptanya stabilitas ekonomi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang erat bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh anggota TPID, KPPN Meulaboh berkomitmen mendukung berbagai upaya pengendalian inflasi serta optimalisasi pelaksanaan APBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
