Dokumentasi : Muhammad Alhady (Humas KPPN Meulaboh)
Meulaboh – KPPN Meulaboh menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja APBN Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026, Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Instansi Pemerintah, serta Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Meulaboh sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Setiap rupiah APBN yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik," ujar Linggo.
Pada kesempatan tersebut, KPPN Meulaboh juga menyampaikan perkembangan kinerja APBN Semester I Tahun 2026. Hingga 9 Juli 2026, realisasi belanja negara pada wilayah kerja KPPN Meulaboh telah mencapai Rp2,55 triliun atau 58,59 persen dari total pagu sebesar Rp4,35 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp722,30 miliar serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,53 triliun, yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simeulue.
Selain menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN, kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pengelola keuangan satuan kerja. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh menyampaikan materi mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026. Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh penguatan terkait penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, andal, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.
Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Meulaboh. Materi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Kepala Seksi MSKI KPPN Meulaboh memaparkan kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perbendaharaan. Melalui sertifikasi tersebut diharapkan pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara secara profesional.
Menutup kegiatan, Kepala KPPN Meulaboh mengajak seluruh satuan kerja untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN."Keberhasilan pengelolaan APBN merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi yang baik antara KPPN dan seluruh satuan kerja, kita dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
