Kementerian Keuangan Satu Meulaboh bersinergi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Aceh Barat untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat naik kelas dan berintegritas. Delegasi HIPMI mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh pada Jumat, 16 Mei 2025.
Pertemuan dengan tajuk “Diskusi Strategis Pemberdayaan UMKM dan Eksternalisasi Penguatan Integritas pada Dunia Usaha” ini mengangkat tagline “Pengusaha Jujur, Rakyat Makmur”. Kegiatan ini menjadi pertemuan perdana antara HIPMI Aceh Barat dan instansi vertikal Kemenkeu Satu Meulaboh, yakni KPPN, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
“Ini merupakan kunjungan perdana kami ke KPPN Meulaboh. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal dari pertemuan dan kolaborasi yang lebih besar dalam pemberdayaan UMKM,” ujar Ketua HIPMI Aceh Barat, Said Feriyal Akbar.
Said mengatakan, sebagian besar anggota HIPMI merupakan pelaku UMKM di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner hingga ritel. Beliau mengapresiasi gerai pojok UMKM KPPN Meulaboh yang memberikan ruang bagi pengembangan usaha lokal.
“Kami mendorong generasi muda Aceh Barat untuk tidak hanya bercita-cita menjadi ASN saja, tetapi juga menjadi pengusaha yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Said.
Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa seluruh unit kerja Kemenkeu memiliki perhatian besar terhadap pemberdayaan UMKM. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah platform digital KEUDE Geutanyo (Katalog dan Etalase UMKM Digital Aceh) yang bertujuan untuk memperluas akses pemasaran produk UMKM.
“UMKM perlu didorong agar naik kelas melalui pendampingan dan inovasi. Kami juga berkomitmen menyebarluaskan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik, termasuk kepada dunia usaha,” tegas Linggo, sambil menekankan bahwa semua layanan di KPPN Meulaboh tanpa pungutan biaya.
Dukungan terhadap UMKM juga datang dari KPP Pratama Meulaboh melalui program Business Development Services (BDS), sebuah program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM. “Dengan berkembangnya UMKM, kontribusinya terhadap penerimaan pajak akan meningkat. Dan itu berarti kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah,” jelas Erik Setiawan, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Meulaboh.
Sementara itu, KPP BC Meulaboh menyampaikan bahwa instansinya focus pada pembinaan UMKM yang memiliki siap ekspor. “Kami siap mendampingi UMKM yang ingin menembus pasar luar negeri,” ujar Andi Suhendra, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPP BC Meulaboh.
“Kalau pengusaha jujur, usahanya mujur, dan Insya Allah rakyat makmur,” pungkas Linggo mengakhiri pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
