KPPN Meulaboh menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Data Analytics Perekonomian Regional Kabupaten Aceh Barat pada Kamis, 26 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang Mini TLC KPPN Meulaboh ini menjadi bagian dari implementasi peran strategis KPPN sebagai Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisor (TREFA), serta sebagai wujud sinergi Kementerian Keuangan melalui semangat Kemenkeu Satu di daerah.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat dan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar (UTU) yang menyampaikan kajian mendalam terkait perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dinamika perekonomian di wilayah Aceh Barat.
BPS Aceh Barat memaparkan bahwa total pendapatan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 mencapai Rp1,58 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,35 triliun. Dari total tersebut, 89% bersumber dari dana transfer ke daerah, sedangkan PAD berkontribusi sebesar 11%. Kontribusi PAD terbesar berasal dari kelompok pendapatan lain-lain, seperti jasa layanan BLUD, zakat, pendapatan bunga, dan lainnya. Sementara itu, perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat sebesar 7,5%, tertinggi di Provinsi Aceh. Struktur ekonomi daerah didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor pertambangan dan perdagangan.
Dari hasil kajian tersebut, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD, antara lain dari sektor pajak dan retribusi hasil produksi, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), PBB sektor pertambangan, retribusi pemanfaatan lahan, serta perizinan usaha sumber daya alam.
Narasumber dari UTU turut memberikan masukan strategis terkait hilirisasi pada tiga sektor unggulan Aceh Barat, yakni pertanian/perikanan, pertambangan, dan perdagangan. Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi pentingnya ketersediaan industri pengolahan dan pasar untuk hasil pertanian dan perikanan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja tambang lokal, serta standarisasi produk perdagangan agar mampu bersaing di luar daerah.
Diskusi juga membahas potensi pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kolaborasi lintas unit Kemenkeu Satu di Meulaboh—yakni KPPN, KPP Pratama, dan KPPBC—diarahkan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mendorong digitalisasi pengelolaan penerimaan daerah.
Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan FGD ini merupakan bagian dari komitmen KPPN Meulaboh untuk tidak hanya menjadi pelaksana pencairan dana APBN, tetapi juga berperan aktif dalam menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap kondisi ekonomi daerah. “Sebagai regional economist, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan insight berbasis data dan mengidentifikasi potensi fiskal daerah, agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi regional, serta mendorong sinergi antarinstansi dalam rangka optimalisasi potensi fiskal di Kabupaten Aceh Barat.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
