GKM/ Sharing Session dilaksanakan pada acara Briefing pagi, yang diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan do’a, kemudian menyanyikan Mars Kementerian Keuangan disertai yel-yel. Setelah itu acara dilanjutkan GKM berupa pemaparan materi oleh narasumber Ainin Fatmalasari selaku Lighthouse (Duta Transformasi) KPPN Mojokerto tahun 2025.
Kegiatan dilaksanakan pada Selasa 10 Juni 2025 di ruang serbaguna Raden Wijaya KPPN Mojokerto.
Adapun pointer GKM/Sharing Session adalah sebagai berikut:
1. Pembahasan awal dengan adanya quote dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. transformasi itu dimulai dari diri sendiri dengan menjadi role model. Tidak mungkin terjadi perubahan jika tidak dimulai dari diri sendiri. Begitu juga dengan statement Obama, “Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah perubahan yang kita tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari”
2. Selanjutnya dibahas mengenai pengertian transformasi kelembagaan, yaitu upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian, dijelaskan juga tentang alasan perlunya transformasi kelembagaan yaitu dari faktor internal (reformasi regulasi, good governance yang perlu dijaga, SDM dan peningkatan kinerja) dan faktor eksternal yaitu tuntutan masyarakat, transparansi, pencegahan korupsi, dll.
3. Selanjutnya, dibahas pula tentang perjalanan reformasi di Kementerian Keuangan yaitu : a. Periode I (2002-2006) Terbitnya 3 UU keuangan Negara b. Periode II (2007-2012) Penerapan balanced scorecard c. Periode III (2013-2018) Periode digitalisasi di era biru d. Periode IV (2019-Now) Implementasi satu kemenkeu, dll.
4. Untuk memulai tahun 2025, sasaran strategis dan inisiatif strategis kementerian keuangan harus dihubungkan dengan asta cita presiden dan wakil presiden. Terdapat 8 visi misi presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran. Ini yang kemudian menjadi dasar terciptanya sasaran dan inisiatif strategis kementerian keuangan.
5. Latar belakang timbulnya Inisiatif Strategis dan Sasaran strategis adalah dikarenakan penajaman peran Kemenkeu dan pemutakhiran proses bisnis dan peta strategi di tengah lingkup nasional dan global, yaitu adanya isu geopolitic & security assessment (perang ukraina serta India), global economy, inflasi global, krisis utang global, dan isu nasional yang lain. Dari grafik, PDB tersebut adalah target pemerintah kita yaitu kita akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 dengan target GDP kita di 23.199. PDB ini bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7-8 %, ini tantangan yang sangat luar biasa, walau kita sudah keluar dari middle income trap, sudah sampe di upper income. Tapi kalo diliat dari GDP per kapita masih jauh dari yang ditargetkan bank dunia. Makanya kementerian keuangan sebagai katalisator agar bisa mendukung Indonesia emas tahun 2045.
6. Disamping itu, terdapat faktor internal yang mempengaruhi kebijakan kelembagaan Kemenkeu, yaitu adanya kompleksitas layanan, mandat dari menteri keuangan, SDM dengan adanya talent mobility, teknologi digitalisasi dengan adanya SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) yang menghubungkan semua sistem, organisasi dan manajemen data.
7. Dan adanya evaluasi pelaksanaan fungsi kementerian keuangan tahun 2024 dimana kenaikan GDP belum sepenuhnya diikuti dengan rasio penerimaan. Seharusnya terdapat strategi untk meningkatkan penerimaan. Begitu juga dari segi belanja, belanja didominasi dengan belanja pegawai. Terdapat rekomendasi BPK agar belanja pegawai menggunakan pagu tertutup.
8. Dari segi evaluasi pelaksanaan fungsi kementerian keuangan tahun 2024, NKO (Nilai Kinerja Organisasi) kementerian keuangan naik setiap tahun sampai pada 109,83 dengan 2 risiko terkait integritas yang perlu menjadi perhatian, yaitu: a. Loyalitas pegawai terhadap organisasi b. Fraud
9. Dalam GKM ini juga dibahas mengenaip peta strategi kemenkeu yang juga menjadi dasar Inisiatif strategis RBTK (Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan). Sehingga, didapatkan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025, yaitu : a. Dari segi revenue - Transformasi Joint Program Penerimaan - Joint Proses Bisnis - Sistem Teknlologi Infornasi - Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu, dan Sektor Keuangan - Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah - Pengembangan Road Map dan Dampak Kebijakan Belanja Perpajakan dan Kebijakan Basis Penerimaan b. Dari segi spending treasury - Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan - Tata Kelola Strategic Diamond - Leveraging Kekayaan Negara - Penguatan Peran SMV sebagai Arm’s Length Kementerian Keuangan - Pengembangan Sektor Keuangan - Pengembangan Modern Treasury c. Dari segi sentral - Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi - Penguatan Budaya dan Kepemimpinan - Modernisasi Layanan - AI Smart Office - Pengelolaan Kredibilitas Kemenkeu
10. Inisiatif Strategis yang terkait DJPb yang harus dikawal Tahun 2025 a. Pengembangan dan implementasi filter negative list pada system penganggaran. Untuk melihat anggaran yang anomaly/borossehingga bisa mendai feedback DJA b. Central mapper, DJPb sudah mempunyai data belanja bantuan social dan subsidi khusunya subsidi listrik. c. Payment gateway Merupakan penghubung antara affiliative supplier dengan e wallet, sehingga penyaluran bansos bisa maksimal dan dipergunakan sesuai peruntukannya dan mencegah terjadinya kebocoran data. d. Penajaman enabler Strategic Diamond terkait Real Time Monitoring, maupun pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah e. Leveraging ekuitas PIP, BPDP, BPDLH f. Penyusunan kebijakan Modern Treasury Mengoptimalkan peran DJPb tidak hanya sebagai kasir, namun juga harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan uang. Tidak hanya menjadi alat memperoleh imbalan hasil namun juga sebagai instrument pasar uang. Di tema sentral, yang menjadi Inisiatif Strategis adalah : a. Penerapan e-perjadin dengan tidak menggunakan SPD namun, menggunakan geotagging sehingga lebih transparan terkait perjalanan dinas. b. Penerapan common expense (yang sudah berjalan adalah listrik dan telepon serta air), untuk selanjutnya ditargetkan pembayarn gaji Pemda melalui PPP.
11. Kemudian pembahasan dilannjutkan dengan usulan quickwins DJPb tahu 2025, mengenai SAKTI BLU yang sudah menerapkan semua modul, Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah, more active cash management , data analytic, treasurAI, dan pembangunan portal open data pada ekosistem DIGIT.
12. Di akhir penyampaian materi disampaikan video motivasi bahwa kehidupan ini Allah berikan dengan berbagai macam kotak-kotak kehidupan yang satu dengan lain akan berbeda. Setiap kotak kehidupan mempunyai tantangan dan kesulitan yang pasti Allah berikan kemudahan. Mari semangat bekerja, dan pekerjaan kita dinilai sebagai ibadah.
