Penulis : Julio Maulid Borizki
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo, bersama dengan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi, menggelar Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rilis APBN Triwulan IV Tahun 2023 pada hari Kamis, 18 Januari 2024, pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Acara ini berlangsung di Ruang Aula KPPN Muara Bungo dan dihadiri oleh Para Pengelola Keuangan satuan kerja lingkup KPPN Muara Bungo dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan anggaran selama TA 2023 dan memberikan pemahaman kepada para satuan kerja lingkup KPPN Muara Bungo terkait pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan adanya strategi pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan pada Tahun Anggaran 2024 dapat memberikan hasil kinerja anggaran yang optimal dan pencapaian hasil anggaran yang lebih baik.
Kepala KPPN Muara Bungo, Ambar Pusporini, dalam pidato pembukaannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pencapaian kinerja satuan kerja di lingkup KPPN Muara Bungo dalam mengelola APBN selama tahun 2023. Selain itu, beliau juga menyampaikan Rilis APBN Triwulan IV 2023. Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD adalah Rp. 2.500.650.007.848 atau 97,98% dari Pagu. Realisasi ini meningkat 0,82% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.419,7 Miliar atau 96,92% dan realisasi Belaja TKDD sebesar Rp.2.093,8 Miliar atau 98,08%. Kemudian apresiasi secara khusus diberikan kepada 5 dari 52 satuan kerja dengan realisasi anggaran tertinggi selama TA 2023 sebagai berikut, Kemenag Bungo (418261), MTsN 2 Teo (603582), PA Tebo (652021), PA Bungo (402192), dan MTsN 3Tebo (603604).
Sebagai pemateri pertama dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Kanwil DJPb Prov. Jambi. Materi yang disampaikan yaitu Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-1041/MK.05/2023 hal Langkah- Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024. Terdapat 9 poin penting yang disampaikan, Melakukan peningkatan kualitas perancanaan, Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanaan rencana kegiatan, Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper), Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, Memperioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024, Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), dan Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.
Revisi DIPA, Hibah, dan PNBP Usulan revisi DIPA dapat diajukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring potensi pagu minus dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan anggaran Prioritas Nasional juga ditekankan.
Pemateri Kedua dalam kegiatan ini adalah Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi PDMS, Materi yang disampaikan yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Early Warning TA 2024. Penyampaian materi berupa Capaian IKPA KPPN Muara Bungo TA 2023 sebesar 96.25, naik 1.59 dari TA 2022 sebesar 94.66. Dari 55 satuan kerja lingkup KPPN Muara Bungo, 46 satker berkategori IKPA sangat baik, 4 satker IKPA Baik, dan 2 satker IKPA cukup.
Dari 8 (delapan) aspek penilaian IKPA, ada 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus utama karena memiliki bobot nilai yang tinggi yaitu Realisasi Penyerapan Anaggaran Deviasi Hal III DIPA, dan Capaian Output. Pada aspek Realisai Penyerapan Anggaran, secara Umum target penyerapan anggaran baik Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53) sudah memenuhi target IKPA. Namun masih terdapat satu K/L yang belum memenuhi taget Penyerapan Anggaran Belanja 51 yaitu 015 (KEMENKEU) dengan capaian 90,28% dan terdapat satu K/L yang belum memenuhi taget Penyerapan Anggaran Belanja 52 yaitu 056 (KEMENTERIAN ART/BPN) dengan capaian 84,01%.
Aspek Deviasi Hal III DIPA menjadi dengan nilai terendah pada nilai IKPA KPPN Muara Bungo TA 2023. Dari 8 (Delapan) aspek, aspek ini setiap tahunnya medapatkan nilai terendah. Tentunya memerlukan perhatian khusus perbaikan kedepannya. Tren pada Semester II tahun 2023, Belanja modal memiliki deviasi yang sangat tinggi hamper setiap bulan. Sedangkan belanja barang sangat tinggi di Januari dan Agustus. Belanja pegawai, memiliki deviasi yang relatif rendah setiap bulannya kecuali di bulan Januari dan Juni. Pada bulan Agustus 2023, terjadi kenaikan deviasi yang sangat signifikan pada Belanja Modal. Perlu jadi perhaitan bagi setiap Satuan Kerja untuk memanfaatkan kesempatan revisi halaman III DIPA pada setiap awal Triwulan, masih terdapat beberapa Satker yang belum memanfaatkannya dan tidak menjadikan hal ini sebagai indikator prioritas .
Nilai capaian Rincian Output (RO) dan nilai IKPA indikator ini, menunjukkan tren peningkatan dan selalu mencapai titik tertinggi pada tiap akhir triwulan. Pola kinerja di atas sejalan dengan konsep penilaian indikator capaian output yang menggunakan periode triwulanan. Perlu dijadikan perhatian bagi Satuan Kerja adalah anomali dalam pengisian Capaian Output.
Early Warning Tahun Anggaran 2024 berfokus pada 4 poin. Pertama, Tantangan Perencanaan. Potensi adanya kebijakan Auto Adjustment (AA), belum komprehensif nya pemahaman terkait revisi DIPA, dan potensi deviasi RPD halaman III DIPA karena target belanja semester satu sebesar 75% pada Kementerian Agama. Kedua, Tantangan Pengadaan Barang atau Jasa. Perubahan pejabat perbendaharaan di satker dan atau panitia pengadaan barang/ jasa, keterbatasan pejabat bersertifikasi di daerah, dan adanya potensi penambahan pagu di akhir triwulan. Ketiga, Tantangan Eksekusi Kegiatan. Penambahan/ pengurangan pegawai maupun kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tidak dapat diprediksi sehingga menyulitkan proses revisi hal III DIPA, potensi rencana pengadaan belanja modal yang masih menunggu proses tayang di e-Katalog LKPP dan pemilihan penyedia barang/jasa, dan pengajuan tagihan lebih dari 17 hari kerja setelah BAST. Keempat, Tantangan Mekanisme. Tahun 2024 akan digalakkan penggunaan KKP dan KKP digital, aktivasi KKP Domestik, KKP Non Domestik, dan CMS VA yang belum tuntas, kebijakan unsur TKDN pada SAKTI, dan kebijakan penggunaan Digital Signature tersertifikasi pada SAKTI.
Acara sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara satker dan pemateri, serta sesi foto bersama. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat jadi bahan evaluasi dan pedoman bagi satuan kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan anggaran yang dikelola pada TA 2024 dengan baik. Dengan melakukan perencanaan yang terstruktur, maka pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai output yang optimal dan berkualitas. Pemantauan anggaran dilakukan guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta diharapkan di Tahun Anggaran 2024 agar satuan kerja dapat lebih memaksimalkan lagi pembayaran secara cashless dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, CMS, serta Platform DIGI Pay Satu.
Link materi sosialisasi : https://linktr.ee/KPPNMuaraBungo_
