Penulis: Ranitha Evipania Br Sinulingga
Halo Sobat Cerdas, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Tim KPPN Muara Bungo melakukan Monitoring dan Evaluasi Treasury, Regional Economist, and Financial Advisor (TREFA) serta Pembinaan pada satker khusunya terkait dengan implementasi CMS pada Satker Kementerian Agama Kab. Bungo.
Tim Financial Advisor KPPN Muara Bungo melaksanakan koordinasi dan silahturahmi ke satker Kementerian Agama Kab. Bungo dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan monitoring KPPN, transaksi digital dalam pelaksanaan anggaran satker Kementerian Agama Kab. Bungo masih tergolong minim sehingga dianggap perlu dilakukan asistensi dan pendampingan.
Pada kegiatan monev dibahas berbagai isu terkait pelaksanaan anggaran, khusunya terkait dengan digitalisasi pembayaran. Dalam kegitan ini disampaikan beberapa hal, meliputi:
- Memastikan CMS/KKP telah aktif dan segera melakukan aktivasi/pengajuan ulang apabila terdapat pergantian pejabat serta mengutamakan penggunaan CMS/KKP dalam melakukan transaksi pembayaran.
- Apabila masih mengalami kendala aktivasi CMS dan belum dapat menggunakan CMS, agar lebih mengutamakan penarikan tunai melalui Teller dengan maksimal 6 (enam) transaksi penarikan perbulan, serta segera berkoordinasi dengan Bank Mitra Kerja untuk mengaktifkan CMS.
- Menghimbau Satker untuk segera mendaftarkan seluruh hak akses user Digipay Satu minimal terdiri dari Admin Satker, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran.
Dalam kegiatan ini pihak Bank juga diundang agar satker mendapatken pendampingan langsung dari bank dan kendala aktivasi CMS dapat segera ditindaklanjuti. Namun karena pihak bank terkendala untuk datang secara langsung maka pendampingan dilaksanakan melalui media komunikasi online. Berdasarkan informasi dari pihak Bank, Satker perlu mengirim ulang dokumen untuk aktivasi CMS ke Bank BRI. Jika dokumen sudah lengkap dan CMS sudah aktif maka satker dapat segera bertransaksi menggunakan CMS.
Melalui koordinasi yang baik antara bank, KPPN, dan Satker, diharapkan proses pengelolaan APBN khususnya digitalisasi pembayaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
