Peta Strategis KPPN Nabire

KPPN Nabire terletak di tengah kota Nabire, Distrik Nabire, Papua. Wilayah kerja KPPN Nabire meliputi 5 kabupaten yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya. KPPN Nabire melayani 15 Kementerian dengan jumlah Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Nabire per 1 April 2020 adalah 63 Satker.

KPPN Nabire, sebagai KPPN Tipe A2, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/KMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPPN Nabire menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Nagara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management)
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. pelaksanaan system akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Tugas dan fungsi tersebut, dalam operasionalnya dilakukan oleh ke-empat Kepala Seksi dengan pembagian tugas sebagai berikut.

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya manusia, dan keuangan, penatausahaan user Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep
   Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi budaya organisasi, melakukan urusan kehumasan, dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
2. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar, pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum, penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, dan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal, penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management), pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan, Pengelolaan Layanan Perbendaharaan (treasury management representative) dan rencana penarikan dana, melakukan koordinasi penyelenggaraan manejemen mutu layanan, fasilitasi sertifikasi bendahara, fasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya, serta melakukan monitoring penerimaan dana transfer.
3. Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, fungsi pengelolaan kas (cash management), penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening pemerintah, penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga, pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), supervisi implementasi Sistem Pengelolaan Kas (Cash Management System) pada rekening bendahara, monitoring dan evaluasi kredit program.
4. Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah, pelaporan realisasi & analisis kinerja anggaran, pembinaan pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah, penyusunan laporan saldo rekening pemerintah, pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang,penerbitan dokumen pengembalian penerimaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi pemberian keterangan saksi/ ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Diawali dengan semangat pelayanan yang tinggi untuk mengatasi kondisi yang sulit dalam rangka pengurusan gaji, maka muncullah saran untuk membangun sebuah kantor kas baru selain yang sudah ada di Biak. Pada tahun 1980, Bapak Bupati Sostenes Wanma dan Muspida mulai membangun Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara di Nabire. Pembangunan kantor tersebut  tidak terlepas dari peran Departemen Keuangan saat itu, khususnya Kanwil XII Ditjen Anggaran Jayapura.

Tepat tanggal 1 September 1981, gedung baru Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 46 Nabire secara resmi dibuka oleh Bapak P. Rajagukguk, SH selaku Kepala Kantor Wilayah XII Ditjen Anggaran Jayapura. Harapan yang tertumpu pada kantor baru ini adalah mengatasi kendala dalam pembayaran gaji yang selama ini terjadi dapat diatasi sesegera mungkin.

Untuk mendukung kinerja kantor baru tersebut, diadakanlah ujian seleksi CPNS lokal sebagai pelaksana. Adapun jumlah yang dibutuhkan saat itu adalah 5 pejabat (diambil dari Departemen Keuangan) dan 21 orang pelaksana. Setelah ujian seleksi selesei dilaksanakan, bezzetting yang pertama kali adalah sebagai berikut:

Kantor Perbendaharaan Negara:

1. Drs. Mardan Ginting (selaku Kepala KPN)
2. Drs. Sabarmadin Pandjaitan (selaku Kepala Seksi Umum)
3. Trijono (selaku Kepala Seksi Pembiayaan)
4. Gerardus Coa
5. Semuel Bora Ngongo
6. Demianus Manuaron
7. Herman Marei
8. Hulman Lumbantobin
9. Yakobus Landa Samara
10. Suhartini
11. Yafet Manobi
12. Nataniel Maniamboi
13. Suhadi
14. Eddy Lodji
15. Rasabarman Saragih , dan
16. Petrus Bunai

Kantor Kas Negara:

1. Drs. Surbaini Arsyad (selaku Kepala Kantor)
2. Drs. Alamsyah Ben (selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos)
3. Nyonyo Koirewoa
4. Julius Faidiban
5. Anna Umi Harianik
6. Henny Setyaningsih
7. Slamet Darminto
8. Ancelina Sawo
9. Wanggai Benyamin
10. Alfius Rumkorem

Gambar I Gedung KPPN Nabire pada tahun 2034 (tampak depan)

Pada Tahun 1990 terjadi perubahan dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran yaitu dengan digabungnya Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Seiring perjalanan waktu, terjadi reorganisasi lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor:302/KMK/2004 menetapkanPembentukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, disusul dengan penggantian nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tahun 2007 sampai sekarang, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Nabire masuk dalam Kategori KPPN A2.  

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 yang merupakan tonggak Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.30/KMK/2007 mencanangkan dilaksanakannya  reformasi birokrasi di Departemen Keuangan yang meliputi berbagai program prioritas di bidang:

1. Penataan Organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis
3. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia

Maka oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi vertikal dibawah Departemen Keuangan wajib mendukung program yang ditetapkan Menteri Keuangan. Bentuk reformasi yang dilaksanakan  oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah memberikan pelayanan kepada satuan kerja secara cepat, akurat transparan, dan tanpa biaya melalui pembentukan KPPN Percontohan. Setelah di-launching-nya 18 KPPN menjadi KPPN Percontohan tahun 2008, maka KPPN non percontohan juga mulai berbenah diri dan mengikuti aturan sesuai dengan SOP pada KPPN Percontohan. Tidak ketinggalan KPPN Nabire sejak Bulan Juli  2008 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya  dengan gencar melakukan  sosialisasi, pemberitaan di radio, dan melalui spanduk.

Adapun periodisasi pimpinan yang pernah dan/atau masih menjabat pada kantor ini adalah sebagai berikut:

Tabel I Pimpinan yang pernah menjabat pada KPN dan KKN Nabire

Tabel II Pimpinan yang pernah menjabat pada KPKN Nabire

Tabel III Pimpinan yang pernah dan/atau masih menjabat pada KPPN Nabire