APBN dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan belanja. Sisi pendapatan terdiri dari komponen Pajak, Bea dan Cukai, termasuk pajak dalam rangka impor dan ekspor, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Alokasi belanja APBN tahun 2023 di wilayah Kalimantan Utara hingga Semester I 2023 mencapai Rp12,42 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,93 triliun (32%) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,48 triliun (68%). Sampai dengan akhir Semester I 2023, realisasi Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp1.701,1 miliar (43,48% dari pagu). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terbagi ke dalam 4 Jenis Belanja dengan rincian masing-masing yaitu: Belanja Pegawai Rp505,15 miliar (51,05%), Belanja Barang Rp584,58 miliar (43,85%), Belanja Modal Rp620,23 miliar (38,52%), dan Belanja Bansos yang telah mencapai Rp0,14 miliar (100%).
Belanja TKDD terealisasi sebesar Rp3,8 triliun (45,04% dari pagu). Realisasi ini terbagi dalam 5 jenis belanja dengan tingkat realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.278,35 miliar (40,93%), Dana Alokasi Umum Rp1.995,53 miliar (51,76%), Dana Alokasi Khusus Rp323,55 miliar (30,53%), Dana Insentif Daerah Rp26,46 miliar (50%), dan Dana Desa Rp198,88 miliar (50,49%).
Output belanja strategis di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:
- Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk;
- Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Negara;
- Pembangunan 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
- Pembangunan/pengembangan Bandara Long Apung, Nunukan, dan Yuvai Samaring; dan
- Subsidi Angkutan Udara Perintis, Perintis Kargo, dan BBM Penerbangan Perintis.
