KPPN Nunukan menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nunukan periode Semester II Tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait, yaitu Kepala KPPN Nunukan, Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan dan perwakilan KPP Pratama Tarakan.

Pembahasan dalam Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain data setoran pajak pusat atas belanja daerah periode Semester II Tahun 2024, progres dan kendala yang dihadapi dalam proses rekonsiliasi data pajak, serta diskusi mengenai isu strategis implementasi Core Tax Administration System dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. BAR tersebut menjadi salah satu syarat salur DBH Pajak. Penyaluran DBH Pajak (DBH PPh dan DBH PBB) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima BAR atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara.

Adapun total pajak yang dipotong/dipungut atas belanja daerah dan disetorkan ke Kas Negara pada periode Semester II Tahun 2024 sebesar Rp78.271.808.629,-. Nilai ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode Semester II Tahun 2023 dengan besaran Rp40.223.220.554,-. Selanjutnya, hasil rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Nunukan, Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan, dan Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Tarakan.

LLAT KPPN Nunukan 2024

PPN Nunukan kembali mengadakan kegiatan sosialisasi yang penting, kali ini membahas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13 Tahun 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh satker tentang langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun anggaran serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para bendahara.

Dalam kegiatan ini, disampaikan berbagai poin penting terkait tata cara penyelesaian anggaran secara efektif, akuntabel, dan tepat waktu. Selain itu, para peserta juga dibekali dengan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh bendahara sesuai dengan regulasi terbaru. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para bendahara lebih siap dan terarah dalam menyusun langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan, demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang optimal.

Semoga dengan adanya kegiatan ini, seluruh satker dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan, serta menyelesaikan tahun anggaran 2024 dengan hasil yang memuaskan.

Halo semuanya 👋
Kali ini ada jadwal penting yaa
nahh, mimin akan mengingatkan lagi rekan SIGAPP🙌

Berikut mimin kasih remindernyaa👀

Jangan sampai lupa deadlinenyaa

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya💪✨

#KPPNNunukan
#Intress
#Handal
#SIGAPP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen kinerja terdapat perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang salah satunya adalah perjanjian kinerja dan inisiatif strategis.

Perjanjian Kinerja KPPN Nunukan tahun 2024 merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala KPPN Nunukan dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut merupakan peta strategi yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja UPK-Three KPPN Nunukan.

Peta strategi dalam Perjanjian Kinerja KPPN Nunukan menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

1. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran startegis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luat yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

1. Internal Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran startegis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptkan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

1. Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi berdasarkan perspektif di atas adalah sebagai berikut:

1. Perbendaharaan Negara yang optimal
2. Dukungan manajemen yang efektif
3. Pelaksanaan Anggaran yang optimal
4. Pengelolaan kas negara yang prudent, efektif dan efisien
5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
6. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas
7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Adapun Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN
3. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN
4. Tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan
5. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan
6. Persentase akurasi perencanaan kas
7. Indeks kualitas penyelesaian SP2D
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah
9. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan
10. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L
11. Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory
12. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi
13. Nilai kualitas pengelolaan SDM
14. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
15. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN
16. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Selain itu, juga terdapat Inisiatif Strategis yang harus dilaksanakan pada tahun 2024. Inisiatif strategis KPPN Nunukan adalah Implementasi Digipay, CMS dan KKP pada satuan kerja lingkup KPPN Nunukan.

Perjanjian Kinerja KPPN Nunukan secara lengkap dapat diakses di (sini).

Strategi Organisasi KPPN Nunukan 2024

Jumat, 25 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Voli dan Gedung AULA KPPN Nunukan, dilaksanakn Jumat Krida oleh seluruh pegawai KPPN Nunukan. Kegiatan ini dilaksanakan setelah selesai melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan. Pada Krida kali ini, dilaksanakan olahraga Bulutangkis dan Voli. Aktivitas fisik minimal seminggu 2 kali, wajib dilakukan ya sobat Intress!