Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berkualitas sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dapat dipertahankan di masa mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam keynote speech Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada webinar KEMENKEU CORPU TALK EP. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Jakarta, Selasa(28/07).
“Pemerintah terus melakukan perbaikan, walaupun mendapatkan WTP kita tetap meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait LKPP. Kita terus menyempurnakan sistem aplikasi terintegrasi dalam penyusunan LKPP, dengan demikian validitas data dari LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan juga telah membentuk task force, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini tidak menyatakan pendapat(disclaimer) pada 1 LKKL dan juga penyebab pengecualian pada 4 LKKL dengan demikian dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan.
Pada kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan capaian positif pengelolaan keuangan negara tahun 2019 diantaranya yang berkaitan dengan LKPP adalah nilai aset Pemerintah meningkat secara signifikan Rp4.142,2 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari hasil revaluasi BMN sebesar Rp4.113,2 triliun yang dengan disajikannya hasil revaluasi BMN tersebut, maka aset Pemerintah yang disajikan dalam LKPP Tahun 2019 telah mencerminkan nilai yang wajar.
Pada webinar KEMENKEU CORPU TALK EP. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang diselenggarakan secara online ini Dirjen Perbendaharaan didampingi Direktur APK R. Wiwin Istanti. Turut mengisi acara Kepala BPPK Rionald Silaban dan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Marwanto Harjowiryono. Dalam acara tersebut Wiwin Istanti juga mengatakan bahwa sistem aplikasi yang terintegrasi, pembaruan peraturan dan pedoman akuntansi, serta hubungan komunikasi yang baik antara K/L dengan pemeriksa dan Kemenkeu turut mendukung kualitas LKPP. [dk]
 |
 |
 |
