Halo, Sobat KPPN Palembang!

Kamis (27/2), KPPN Palembang secara daring telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2025 yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD, Kepala OPD teknis yang mengelola dana TKD, Kepala KPP mitra kerja KPPN Palembang serta beberapa jurnalis media massa.

Pagu TKD TA 2024 yang dikelola KPPN Palembang sebesar Rp11,81 triliun yang merupakan 35% pagu TKD yang disalurkan untuk seluruh wilayah Sumsel. Secara persentase, realisasi penyaluran TKD TA 2024 menurun 0,25% dibandingkan TA 2023. Sedangkan secara growth, terdapat minus growth TKD TA 2024 sebesar 1,64% disebabkan penurunan pagu TKD TA 2024, utamanya pagu DAK Fisik dan DBH. Meskipun demikian, secara keseluruhan, realisasi penyaluran dana TKD TA 2024 dapat dikatakan relatif lebih baik dibandingkan TA 2023. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan persentase penyaluran pada hampir seluruh jenis dana TKD.

Kemudian, sesuai dengan tema APBN 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, APBN diharapkan mampu menjadi instrumen bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan layanan publik berkualitas dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. pagu Dana TKD TA 2025 -setelah pencadangan- yang dikelola oleh KPPN Palembang sebesar Rp11,81 Triliun. Pagu TKD TA 2025 bertambah Rp5,3 miliar atau naik 0,04% dibandingkan pagu TKD TA 2024. Sedangkan realisasi penyaluran dana TKD TA 2025 sampai dengan 24 Februari 2025 adalah sebesar Rp1,56 triliun atau 13,2% dari pagu. Dana TKD sebagai salah satu sumber dominan dalam Pendapatan APBD, perlu dioptimalisasi penyalurannya. Oleh karena itu, pemenuhan dokumen syarat salur menjadi syarat utama agar penyaluran dana TKD dapat tersalur tepat waktu dan mampu memberi multiplier effect yang optimal bagi perekonomian daerah. Pemda perlu mengakselerasi pelaksanaan DAK Fisik pasca pencadangan melalui koordinasi dengan K/L teknis, percepatan proses PBJ dan percepatan reviu APIP atas penyerapan DAK Fisik TA 2024 sebagai syarat salur DAK Fisik TA 2025.

Dalam rangka penyaluran Dana Desa, pemda perlu mendorong desa-desa di wilayahnya untuk segera menyampaikan dokumen Perdes APBDesa serta ADK APBDes melaluiintegrasi Siskeudes dengan SIKD Teman Desa serta melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa agar terhindar dari tindakan fraud. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memanfaatkan skema kreatif (creative financing) dalam pembiayaan infrastruktur di daerah seperti menggunakan skema KPBU dalam rangka penyediaan layanan yang prima bagi masyarakat.

Sobat KPPN Palembang, acara Rapat Koordinasi Dana Transfer ke Daerah TA 2025 merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta pelaksanaan fungsi KPPN sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Melalui penajaman tusi tersebut, KPPN sebagai unit vertikal DJPb diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan perekonomian di daerah.

#KPPNPalembang

#Intress

Halo, Sobat KPPN Palembang!

Rabu (19/2), KPPN Palembang bersama perbankan secara daring telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Mitigasi Retur SP2D Triwulan I Tahun 2025 kepada para satuan kerja mitra Kerja KPPN Palembang.

Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari kinerja retur SP2D yang semakin berkurang. Semakin sedikit retur SP2D maka semakin baik kinerja retur.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Retur SP2D selama tahun 2024, kinerja penyelesaian retur SP2D tumbuh positif atau lebih baik dibandingkan TA 2023. Pada TA 2024, kinerja penyelesaian retur SP2D tepat waktu pada KPPN Palembang mencapai 95,05%, lebih baik dibanding TA 2023 sebesar 89,72%. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti yakni frekuensi terjadinya retur TA 2024 meningkat sebanyak 25 retur SP2D atau naik 6,3% dibandingkan TA 2023. Terdapat beberapa issue terkait retur SP2D di TA 2024 untuk diupayakan agar dapat diminimalisasi terjadi di TA 2025 ini, seperti penyelesaian retur melebihi 8 hari kerja, adanya retur berulang serta kecenderungan peningkatan retur pada Semester II. PPK dan PPSPM diupayakan untuk lebih aware terhadap kebenaran data supplier/data rekening yang disampaikan ke KPPN, selanjutnya, kecepatan dan ketepatan penyelesaian diperlukan apabila telah terjadi retur SP2D.

Sobat KPPN Palembang, Zero Retur bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi komitmen bersama untuk meminimalisasi retur SP2D, memanfaatkan momentum dan semangat di awal tahun anggaran untuk mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang lebih baik hingga penghujung tahun 2025.

#KPPNPalembang

#Intress

Halo, Sobat KPPN Palembang!

Selasa (11/2), KPPN Palembang secara daring telah menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 kepada para satuan kerja DIPA Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Mitra Kerja KPPN Palembang.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan satker dapat mengakselerasi langkah-langkah strategis Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dengan prinsip efisiensi di antaranya tidak melakukan perikatan/kontrak barang/jasa dalam hal alokasi dana belum tersedia/tidak cukup tersedia; Perikatan/kontrak yang dibuat agar memperhatikan kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; Apabila terdapat perikatan/kontrak antara satuan kerja dengan pihak ketiga sebelum Instruksi Presiden 1 Tahun 2025 ditetapkan, tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; Menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Eselon 1 masing-masing satker untuk selanjutnya disampaikan secara terpusat ke DJA paling lambat tanggal 14 Februari 2025 (S-37/MK.02/2025 Tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025), serta senantiasa meminimalisasi peluang terjadinya Retur SP2D.

#KPPNPalembang

#Intress