Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai salah satu BLU yang menjadi bagian dari Ditjen Perbendaharaan turut andil dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional lewat bantuan kepada Usaha Ultramikro. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah saat menyampaikan pengantar pada awal kegiatan Rapat Koordinasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diselenggarakan secara daring, Rabu (24/2).
"Pembiayaan UMi tahun 2020 tetap berjalan di tengah situasi yang sangat sulit. Target 850 ribu debitur tercapai 1,7 juta debitur, sehingga total yang sudah dilayani oleh PIP (sejak awal dimulainya program tahun 2017-red) ada 3,4 juta debitur. Ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang baik dengan para penyalur. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memerlukan pelayanan pembiayaan atau tambahan modal itu sangat besar. Total akad yang kita laksanakan Rp4,3 triliun dan sudah bisa menjangkau 491 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia atau mencapai 96%," sebut Ririn dalam kegiatan yang diikuti oleh para penyalur dari PT PNM, PT Pegadaian, PT BAV, serta penyalur linkage dari koperasi maupun lembaga keuangan mikro, juga perwakilan sejumlah pemerintah daerah, bank, dan mitra lainnya ini.
Tahun lalu, PIP merespons situasi pandemi dengan melaksanakan sejumlah skema seperti relaksasi pembayaran cicilan pokok dan pemberian masa tenggang, juga berinovasi dengan pemasaran secara daring. Untuk tahun 2021, Pembiayaan UMi menjadi salah satu program pemerintah yang dilanjutkan. "Sehingga ada target untuk bisa melayani minimal 1,2 juta debitur baru, untuk target penyaluran pembiayaan Rp5 triliun lebih," lanjut Ririn pada Rakor yang bertema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini. PIP juga akan meneruskan pelaksanaan program penyaluran pembiayaan syariah, menerapkan program host to host, serta menguatkan program pendampingan disertai pelatihan agar pelaku usaha dapat naik kelas.
Tahun 2021 juga ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Ririn menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam PMK tersebut, misalnya plafon menungkat dari Rp10 juta bisa menjadi Rp20 juta. Penyaluran pembiayaan UMi pun dapat dilakukan melalui uang elektronik. Penjelasan lebih lanjut mengenai PMK ini disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan PIP dalam sesi sosialisasi pada hari yang sama.
Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Ludiro saat memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan rakor tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada PIP maupun lembaga penyalur.
"Pada tahun 2020 di mana kita menjalani situasi yang tidak normal, justru tercatat melebihi target jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Ini tidak mudah karena dalam situasi pandemi, dan menjadi bukti bahwa peran UMi sangat dinanti dan berpengaruh pada masyarakat," ungkapnya.
"Berbagai indikator atau survei menunjukkan bahwa manfaat dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM di tengah pandemi sudah dirasakan. Demikian juga dampak kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2020 yang mulai membaik, beberapa sektor menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dan sebagian dikontribusikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah," papar Ludiro. Harapannya, coverage Pembiayaan UMi dapat semakin luas dengan adanya PMK baru yang memungkinkan bentuk kerja sama PIP menjadi lebih luas lagi, lebih variatif lagi, dan lebih beragam lagi pilihannya. (lrn/sw)
