Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karenanya APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Pemerintah menyampaikan pokok-pokok keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (04/07).

“Banyak contoh negara yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan. APBN juga harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya,” kata Menkeu yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh para pejabat eselon I Kementerian Keuangan RI termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK kembali memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, atau kedelapan kalinya berturut-turut.

Dalam pelaksanaannya, kinerja APBN TA 2023 menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dapat dilaksanakan dengan baik dan kredibilitas serta sustainabilitas fiskal Indonesia terus terjaga. Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti resilien menghadapi tantangan sepanjang 2023.

“Berbagai capaian yang telah kita raih bersama dalam sepuluh tahun masa Pemerintahan ini bukanlah hasil kerja Pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama dalam mengawasi pelaksanaan APBN, serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengawal pembangunan,” terang Menkeu. Menkeu berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar dapat mewujudkan capaian pembangunan yang optimal untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi melaksanakan APBN TA 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan, khususnya kepada DPR dan BPK yang senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, pada periode sebelumnya, saat ini, maupun di masa yang akan datang,” pungkas Menkeu. [LRN/NFR]