KPPN Palu menetapkan Langkah-Langkah strategi sebagai berikut:
- Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang intensif dengan perbankan untuk meminimalisir retur SP2D dan mendukung program KUR
- Melaksanakan kegiatan GKM Peningkatan kapasitas SDM KPPN Palu dengan narasumber dari Perbankan
- Memaksimalkan saluran marketplace untuk proses pengadaan barang/ jasa KPPN Palu
- Menata ruang kerja sesuai konsep fresh office dengan mempertimbangkan tidak mengubah setting jaringan listrik dan kabel jaringan internet
- Membuat pakta integritas ketika melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak perbankan
- Melaksanakan Bimtek SAKTI dan asistensi SAKTI kepada satker secara daring
- Penugaskan secara khusus kepada staf seksi Vera untuk melakukan monitoring rekonsiliasi dan LPJ Bendahara serta menghubungi satker yang belum melakukan rekonsiliasi dan mengirim LPJ Bendahara
- Menyediakan ruangan khusus layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi di KPPN
- Menyebarluaskan layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi kepada masyarakat luas
- Memperkuat peran publikasi penyaluran DFDD melalui sarana media sosial KPPN Palu
- Menyelenggarakan FGD dalam rangka percepatan penyaluran DFDD bersama Pemda lingkup KPPN Palu
Langkah-langkah strategis ini disusun dengan menimbang hasil analisis SWOT, TOWS, dan STEP.
ANALISA SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan)
*) KMK-467/KMK.01/2014 ttg Pengelolaan Kinerja Lingkup Kemenkeu
|
STRENGTH/KEKUATAN (S) |
WEAKNESS/KELEMAHAN (W) |
|
S1.Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional. S2.Sistem Informasi retur yang andal. S3.Sistem OMSPAN Dana Transferke daerah yang andal dan tersedia sistem aplikasi DIGIPAY yang mendukung perkembangan UMKM.
|
W1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang W2. Terdapat jeda waktu lebih dari 1 (satu) hari antara keterjadian retur dengan munculnya daftar retur di dalam sistem informasi. W3. Peralatan mesin komputer sudah tidak memadai, aplikasi DIGIPAY belum mengakomodasi semua bank Himbara dalam satu akun. |
|
OPPORTUNITY/PELUANG (O) |
THREAT/TANTANGAN (T) |
|
O1 Perbendaharaan Negara yang optimal O2 Pengelolaan pengeluaran negara yang pruden, efektif, dan efisien. O3 Pelaksanaan anggaran yang optimal. |
T1 Penurunan kinerja terkait pelaksanaan anggaran K/L dan penurunan nilai L/K Kuasa BUN KPPN. T2 Penyelesaian retur tidak tepat waktu T3 Gangguan koneksi dan aplikasi serta keengganan satker dan vendor untuk menggunakan DIGIPAY |
|
S1O1 |
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran K/L secara berkesinambungan dan melaksanakan BIMTEK Akuntansi dan Pelaporan kepada satker. |
W1O1 |
Melaksanakan kegiatan GKM Formulasi IKPA K/L dan Akuntansi dan Pelaporan kepada para pegawai KPPN supaya semua pegawai, dan melaksanakan mutasi internal secara rutin. |
|
S2O2 |
Melakukan monitoring daftar retur SP2D pada aplikasi OMSPAN tiap pagi supaya transaksi retur dapat segera diproses |
W2O2 |
Menjalin komunikasi dengan satuan kerja supaya mereka dapat segera menginformasikan kepada KPPN jika dana SP2D belum masuk ke rekening. |
|
S3O3 |
Segera menyelesaikan proses SPP dan SPM dana transfer setelah data muncul di OMSPAN |
W3O3 |
Akan dilaksanakan penggantian komputer lama dengan laptop yang baru serta pengembangan oleh kantor pusat. |
|
S1T1 |
KPPN mendorong satker untuk segera merealisasikan belanja modal setelah dokumen kontrak selesai ditandatangani dan melakukan monitoring penyelesaian transaksi dalam konfirmasi, pengesahan register hibah, dan penyelesaian pagu minus. |
W1T1 |
Menugaskan pegawai untuk melakukan monitoring dan evaluasi daftar kontrak dari satker, TDK, pengesahan register hibah, dan penyelesaian pagu minus. |
|
S2T2 |
Membuat surat pemberitahuan retur pada kesempatan pertama |
W2T2 |
Mendorong satker untuk melakukan pengujian validitas nomor rekening sebelum mengajukan SPM ke KPPN. |
|
S3T3 |
Berkoordinasi dengan kantor pusat jika terjadi gangguan pada sistem atau jaringan |
W3T3 |
Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satker dan vendor dalam menggunakan platform DIGIPAY. |
Matriks TOWS
|
|
Eksternal |
|||||
|
Internal |
|
|
W daftar weaknesses |
S daftar strengths |
||
|
|
|
W1 |
Rendahnya penyerapan anggaran satker |
S1 |
Jumlah penyedia barang/jasa di Palu banyak tersedia |
|
|
|
|
W2 |
Jumlah Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja yang bersertifikat masih rendah |
S2 |
Prosedur pengusulan ujian sertifikasi pejabat perbendaharaan mudah |
|
|
|
|
W3 |
Nomor rekening pada data supplier masih banyak yang salah |
S3 |
Tersedia fasilitas internet banking dari perbankan sebagai alat validasi nomor rekening |
|
|
|
|
W4 |
Pemanfaatan DIGIPAY oleh satuan kerja belum optimal |
S4 |
Banyak pelaku UMKM yang bergabung ke dalam platform DIGIPAY |
|
|
T daftar threats |
WT: mini-mini strategy: |
ST: maxi-mini strategy |
||||
|
T1 |
Target IKPA KPPN selaku kuasa BUN tidak tercapai |
W1T1 |
KPPN mendorong satker untuk segera merealisasikan belanja modal setelah dokumen kontrak selesai ditandatangani dan melakukan monitoring penyelesaian Transaksi dalam Konfirmasi (TKD), pengesahan register hibah, dan penyelesaian pagu minus. |
S1T1 |
Terdapat monitoring online (MONSAKTI) dalam penyelesaian Transaksi dalam Konfirmasi (TKD), pengesahan register hibah, dan penyelesaian pagu minus. |
|
|
|
O daftar opportunities |
WO: mini-maxi strategy |
SO:maxi-maxi strategy |
|||
|
O1 |
Pegawai memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri |
W1O1 |
Menerbitkan Surat Tugas TOT SAKTI dan sebagai narasumber sosialisasi aplikasi SAKTI |
S1O1 |
menyediakan sarana jaringan yang andal untuk menunjang kegiatan sosialisasi SAKTI secara daring |
|
|
O2 |
Pimpinan memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pegawai untuk menampilkan kinerja terbaiknya dan menampungnya ke dalam IKU tambahan |
W2O2 |
Memberikan nilai tambah kepada pegawai yang melakukan kreatifitas/ide baru dalam menunjang tujuan organisasi |
S2O2 |
menyediakan sarana jaringan yang andal untuk menunjang komunikasi pegawai dan satker dalam menyelesaikan rekon dan LPJ Bendahara |
|
|
O3 |
Peran KPPN tidak hanya sekedar kasir APBN akan diketahui oleh masyarakat |
W3O3 |
Melakukan publikasi KUR dan UMi melalui sarana media sosial KPPN Palu |
S3O3 |
Melakukan publikasi KUR dan UMi melalui banner dan pamflet di tempat khusus yang disediakan oleh KPPN |
|
|
O4 |
KPPN ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan melalui penyaluran DFDD secara tepat waktu dan tepat jumlah |
W4O4 |
Melakukan publikasi penyaluran DFDD melalui sarana media sosial KPPN Palu |
S4O4 |
Mengangkat tema DFDD dalam pembuatan Literasi Perbendaharaan |
|
ANALISIS STEP
adalah sebuah analisa yang digunakan untuk memetakan lingkungan eksternal yang menyangkut Socialcultural, Technological, Environtmental, dan Political.
1. Sosiocultural (S)
KPPN Palu berlokasi di kota Palu. Situasi kamtibmas di kota Palu sangat kondusif. Penduduk asli kota Palu yaitu Suku Kaili. Suku Kaili merupakan masyarakat yang sangat toleran sehingga kerukunan sangat mudah tercipta disebabkan etnik Kaili tidak membedakan suku, agama, ras, adat istiadat. Persatuan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Kaili. Hubungan antara KPPN dan warga penduduk sangat harmonis, bahkan ada beberapa pegawai KPPN Palu berasal dari Suku Kaili. Mereka bergabung dengan KPPN untuk ikut terlibat langsung dalam menyalurkan APBN di wilayah kota Palu dan sekitarnya. Pegawai KPPN Palu juga terdiri dari latar belakang suku dan agama namun tetap rukun dan damai.
2. Technological (T)
Teknologi sistem informasi berkembang pesat yang didukung oleh jaringan internet yang handal memberikan peluang yang besar kepada KPPN untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan mutu layanan melebihi dari harapan stakeholder.
3. Environtmental/Economic (E)
Situasi pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi KPPN untuk melanjutkan transformasi layanan dari konvensional ke arah layanan berbasis digital yang bisa meminimalisasi tatap muka dan bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan akuntabel.
Peran KPPN tidak hanya sebagai penyalur/kasir APBN. KPPN dituntut memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam membangun ekonomi melalui penyusunan kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi regional yang bisa membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal di daerah.
Peran KPPN sebagai penyalur DAU dan Dana Transfer lainnya bisa menjadi entry point bagi KPPN untuk ikut perberan sebagai Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah.
4. Political/Legal (P)
Kebijakan Ditjen Perbendaharaan tahun 2023
- Penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN pada tiga area yaitu penguatan manajemen eksternal, penguatan kapasitas perbendaharaan, dan penguatan manajemen internal;
- Penguatan fungsi KPPN dalam berperan sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor;
- Interaksi secara elektronik/online dengan stakeholder; dan
- Pelayanan yang mendukung customer service oriented dan Treasury Image Branding.
#DJPbKawalAPBN #MengawalAPBN2023 #kemenkeuRI
