Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu

Sasaran Organisasi, SWOT-TOWS, Analisis STEP

KPPN Palu menetapkan Langkah-Langkah strategi sebagai berikut:

  1. Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang intensif dengan perbankan untuk meminimalisir retur SP2D dan mendukung program KUR
  2. Melaksanakan kegiatan GKM Peningkatan kapasitas SDM KPPN Palu dengan narasumber dari Perbankan
  3. Memaksimalkan saluran marketplace untuk proses pengadaan barang/ jasa KPPN Palu
  4. Menata ruang kerja sesuai konsep fresh office dengan mempertimbangkan tidak mengubah setting jaringan listrik dan kabel jaringan internet
  5. Membuat pakta integritas ketika melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak perbankan
  6. Melaksanakan Bimtek SAKTI dan asistensi SAKTI kepada satker secara daring
  7. Penugaskan secara khusus kepada staf seksi Vera untuk melakukan monitoring rekonsiliasi dan LPJ Bendahara serta menghubungi satker yang belum melakukan rekonsiliasi dan mengirim LPJ Bendahara
  8. Menyediakan ruangan khusus layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi di KPPN
  9. Menyebarluaskan layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi kepada masyarakat luas
  10. Memperkuat peran publikasi penyaluran DFDD melalui sarana media sosial KPPN Palu
  11. Menyelenggarakan FGD dalam rangka percepatan penyaluran DFDD bersama Pemda lingkup KPPN Palu

 

Langkah-langkah strategis ini disusun dengan menimbang hasil analisis SWOT, TOWS, dan STEP.

ANALISA SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan)

 

*) KMK-467/KMK.01/2014 ttg Pengelolaan Kinerja Lingkup Kemenkeu

STRENGTH/KEKUATAN (S)

WEAKNESS/KELEMAHAN (W)

S1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan sistem IT yang modern

S2. Sistem MPN yang handal

S3.  sistem aplikasi Sakti dan SPAN yang handal

S4. Pejabat Fungsional PTPN yang sudah berpengalaman

S5. Staf Seksi Bank yang mampu beradaptasi dengan kearifan lokal Pemda

S6.  semangat yang tinggi dari KPPN untuk memberdayakan UMKM 

W1. keandalan sistem utama (SPAN dan SAKTI) yang masih sering mengalami gangguan

W2.Terkait pengelolaan penerimaan negara tidak ada kendala di KPPN

W3. Aplikasi SAKTI dan SPRINT yang sering maintenance menghambat proses LPJ

W4. Metode pelayanan yang belum efektif

W5. Jumlah SDM yang masih kurang

W6. Jumlah SDM yang masih kurang.

OPPORTUNITY/PELUANG (O)

THREAT/TANTANGAN (T)

O1 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

O2 Penerimaan negara yang meningkat.

O3 Opini WTP dari BPK.

O4 Kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja yang meningkat

O5 Peran KPPN sebagai financial advisory pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD

O6 KPPN turut meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM

 

T1 Pembobolan user dan password SAKTI satker.

T2 Salah setor yang dilakukan oleh bank persepsi

T3 Opini selain WTP dari BPK

T4 Penolakan SPM dari satker yang meningkat

T5 Munculnya resistensi dari pemerintah daerah atas peran KPPN sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah

T6 Pelaku UMKM belum mengenal program pemberdayaan UMKM dari Kemenkeu

 

S1O1

Melaksanakan kegiatan pelatihan  service excellence sebanyak 3 kali dalam setahun, rutin melaksanakan GKM tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan tata cara penyaluran APBN

W1O1

Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SITP Ketika ada gangguan sistem aplikasi dan jaringan untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada pengguna layanan utama KPPN.

S2O2

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Bank/Pos Persepsi secara berkala

W2O2

Menjalin Kerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan pelayanan konsultasi penerimaan negara dan digitalisasi transaksi APBN dengan menyediakan meja layanan perbankan di front office KPPN.

S3O3

Memberikan layanan konsultasi  LPJ kepada bendahara melalui berbagai sarana

W3O3

Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SITP Ketika ada gangguan aplikasi dan jaringan  untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada pengguna layanan.

S4O4

Membuka layanan konsultasi  kepada satuan kerja melalui berbagai saluran baik secara daring maupun luring

W4O4

Menyusun klasterisasi tingkat pemahaman satker terhadap peraturan terkait dengan penyaluran dan pertanggungjawaban APBN untuk selanjutnya dilakukan bimbingan teknis secara intensif  dan dilakukan monev hasil bimbingan teknis

S5O5

Melaksanakan FGD dengan pemda secara berkala

W5O5 Melaksanakan GKM penyaluran dana transfer ke daerah kepada seluruh pegawai KPPN

S6O6

Menjaring pelaku UMKM untuk menjadi binaan KPPN Palu

W6O6 Melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM secara kolaboratif bersama Kanwil DJPB dan Kemenkeu satu wilayah Sulteng

S1T1

Mengingatkan satker untuk menjaga kerahasiaan user dan password sakti melalui media surat dan amplifikasi media sosial

W1T1

Membuat pengumuman kepada satuan kerja saat ada gangguan sistem utama.

S2T2

Mengingatkan kepada petugas bank persepsi untuk  lebih teliti dalam menyelesaikan transaksi penyetoran penerimaan negara saat kegiatan monev bank persepsi

W2T2

Melaksanakan sosialisasi tata cara pengembalian penerimaan negara akibat salah setor kepada mitra bank persepsi.

S3T3

Melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja

W3T3

Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SITP Ketika ada gangguan sistem aplikasi dan jaringan untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada pengguna layanan utama KPPN.

S4T4   

Membuka layanan klinik mini TLC  kepada satker dalam pengawasan khusus ( kualitas SDM pengelola APBN yang masih rendah)

W4T4

Meningkatkan kegiatan CnC antara pegawai dengan atasan langsung untuk menemukan metode layanan konsultasi yang lebih efektif dan efisien

 S5T5  

Menjaga motivasi dan komitmen  staf seksi bank dengan cara memberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan  pelatihan dan pengembangan SDM

W5T5

Melaksanakan kunjungan kerja ke BPKAD dan DPMD untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif

S6T6

Menjalin Kerjasama dengan Lembaga penyalur UMi untuk memperluas cakupan debitur

W6T6

Menjalin kerja sama dengan organisasi UMKM untuk memperkenalkan program pemberdayaan UMKM Kemenkeu

 

  

Matriks TOWS

 

 

Eksternal

Internal

 

 

W daftar weaknesses

S daftar strengths

 

 

W1

Kompetensi pengelola APBN dari satker yang masih rendah

S1

Kualitas jaringan internet yang sudah bagus di semua satker

 

 

W2

Mitra bank/pos persepsi kurang kooperatif dengan KPPN

S2

Terdapat banyak kantor cabang bank/pos persepsi di wilayah Palu dan sekitarnya

 

 

W3

Kedisiplinan bendahara dalam menyampaikaan LPJ masih rendah

S3

Bendahara satker memiliki kemauan yang tinggi untuk terus belajar

 

 

W4

Pengguna layanan KPPN sulit memahami penjelasan dari petugas di front office

S4

Antusiasme yang tinggi dari satker untuk mendapatkan bimbingan dari KPPN

   

W5

Pemda belum menyediakan SDM pengelola Dana transfer ke daerah yang kompeten

S5   

Antusiasme yang tinggi dari pemda dalam bermitra dengan KPPN

   

W6

Sebagian besar UMKM belum memperoleh informasi mengenai program pemberdayaan UMKM Kemenkeu

S6   

Jumlah pelaku UMKM di wilayah Palu dan sekitarnya sangat banyak

T daftar threats

WT: mini-mini strategy:

ST: maxi-mini strategy

T1

Nilai IKPA KPPN selaku kuasa BUN rendah

W1T1

Mengidentifikasi satker-satker yang memperoleh nilai IKPA rendah untuk selanjutnya diberikan bimbingan teknis yang lebih intensif di mini TLC

S1T1

Memanfaatkan sarana daring untuk memberikan layanan konsultasi kepada satker

T2   

Kegiatan monev bank/pos persepsi yang tidak efektif

 W2T2 Melaksanakan kegiatan FGD bersama mitra bank/pos persepsi secara berkala  

S2T2

 

Memperluas jangkauan monev bank/pos persepsi

 T3  

Penyampaian Laporan keuangan Kuasa BUN di daerah yang tidak tepat waktu dan tidak akurat

 W3T3 Melakukan pendampingan terkait penyampaian LPJ dan rekonsiliasi satuan kerja  S3T3  

Membuat klasterisasi LPJ dan rekonsiliasi yang bermasalah untuk kemudian dilakukan pendampingan secara intensif

 T4

 

Menurunnya kualitas layanan konsultasi kepada satker karena keterbatasan jumlah SDM

 W4T4 Menyediakan jalur layanan konsultasi secara daring maupun luring  S4T4  

Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan pelaksanaan APBN  lebih kreatif dengan melibatkan tim kesenian KPPN Palu

T5   

Menurunnya kualitas layanan konsultasi kepada Pemda karena keterbatasan jumlah SDM

 W5T5  

Melaksanakan kegiatan FGD penyaluran Dana Transfer ke Daerah  secara berkala

 S5T5  

Melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke pemda untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan APBN dan APBD

T6   

Menurunnya kualitas layanan kepada pelaku UMKM karena keterbatasan jumlah SDM

 W6T6  

Melaksanakan sosialisasi UMi dengan melibatkan Lembaga penyalur UMi

 S6T6  

Bekerjasama dengan Bank Himbara dan Lembaga penyalur UMi untuk memperluas informasi mengenai program pemberdayaan UMKM dari Kementerian Keuangan, mengingat bahwa masing-masing bank himbara sudah memiliki UMKM binaan.

 

O daftar opportunities

 

WO: mini-maxi strategy

 

SO:maxi-maxi strategy

O1

Terwujudnya pegawai KPPN yang profesional sehingga penyaluran APBN bisa tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel

W1O1

Menetapkan kebijakan Learning organization untuk menciptakan pegawai KPPN sebagai insan pembelajar

S101

Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil dari pelatihan dan sertifikasi, untuk memastikan bahwa staf memperoleh manfaat yang sesuai dari program tersebut dan memastikan bahwa program tersebut berkesinambungan

O2

Peran KPPN dalam mendukung penerimaan negara lebih optimal

W2O2

Amplifikasi peran KPPN dalam mendukung penerimaan negara melalui media sosial

S202

Memperluas jangkauan monev bank/pos persepsi

O3

Memperoleh predikat penyusun laporan keuangan terbaik dari Kanwil/ Kantor Pusat

W3O3

Melakukan pembinaan bendahara satker secara intensif

S303

Memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah melaksanakan kewajiban LPJ dan rekonsiliasi secara akurat dan tepat waktu

O4

Nilai survei kepuasan pelanggan yang tinggi

W4O4

Melaksanakan kegiatan pelatihan service excellent secara berkala

S404

Menyediakan sarana pendukung yang memadai di Front office untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan

O5

Nilai survei kepuasan pelanggan yang tinggi

W5O5

Melaksanakan kegiatan pelatihan service excellent secara berkala

S505

Menyediakan sarana pendukung yang memadai di Front office untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan

O6

Peran KPPN dalam pemberdayaan UMKM mendapatkan apresiasi dari masyarakat

W6O6

Melakukan publikasi peran KPPN dalam pemberdayaan UMKM melalui media sosial

S606

Memperkenalkan DIGIPAY kepada para pelaku UMKM di wilayah Palu dan sekitarnya

 

 

ANALISIS STEP 

adalah sebuah analisa yang digunakan untuk memetakan lingkungan eksternal yang menyangkut Socialcultural, Technological, Environtmental, dan Political.

 

1. Sosiocultural (S)

KPPN Palu berlokasi di kota Palu. Situasi kamtibmas di kota Palu sangat kondusif. Penduduk asli kota Palu yaitu Suku Kaili. Suku Kaili merupakan masyarakat yang sangat toleran sehingga kerukunan sangat mudah tercipta disebabkan etnik Kaili tidak membedakan suku, agama, ras, adat istiadat. Persatuan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Kaili . Hubungan antara KPPN dan warga penduduk sangat harmonis, bahkan ada beberapa pegawai KPPN Palu berasal dari penduduk asli Palu. Mereka bergabung dengan KPPN untuk ikut terlibat langsung dalam menyalurkan APBN di wilayah kota Palu dan sekitarnya. Pegawai KPPN Palu juga terdiri dari latar belakang suku dan agama namun tetap rukun dan damai. Tidak pernah ada kejadian kerusuhan sosial yang berdampak kepada kualitas layanan KPPN.

 

2. Technological (T)

Teknologi sistem informasi berkembang pesat yang didukung oleh jaringan internet yang handal memberikan peluang yang besar kepada KPPN untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan mutu layanan melebihi dari harapan stakeholder. 

 

3. Environtmental/Economic (E)

  • Situasi pasca pandemic covid-19 menjadi momentum bagi KPPN untuk melanjutkan transformasi layanan dari konvensional ke arah layanan berbasis digital yang bisa meminimalisir tatap muka dan bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan akuntabel.
  • Peran KPPN tidak hanya sebagai penyalur/ kasir APBN. KPPN dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam membangun ekonomi melalui penyusunan kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi regional yang bisa membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal di daerah
  • Peran KPPN sebagai penyalur Dana Transfer ke Daerah bisa menjadi entry point bagi KPPN untuk ikut berperan sebagai Financial advisor bagi pemerintah daerah

 

4. Political/Legal (P)

Kebijakan Ditjen Perbendaharaan tahun 2024

  • Penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN pada tiga area yaitu penguatan manajemen eksternal, penguatan kapasitas perbendaharaan, dan penguatan manajemen internal.
  • Penguatan fungsi KPPN dalam berperan sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor.
  • Interaksi secara elektronik/online dengan stakeholder
  • Pelayanan yang mendukung customer service oriented dan Treasury Image Branding.
  • Kebijakan delayering dan reorganisasi KPPN sebagai respon dari kebijakan minus growth

 

 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Berdasarkan hasil perhitungan Matriks evaluasi Faktor Internal, kekuatan yang dimiliki organisasi lebih besar dibanding kelemahannya dan dari hasil evaluasi faktor eksternal , peluang yang dimiliki organisasi lebih besar daripada ancamannya. Jika nilai evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor eksternal digambarkan pada diagram kartesius SWOT, diperoleh hasil bahwa koefisien internal dan eksternal berada pada kuadran I sebagaimana terlihat pada gambar di samping.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat diambil untuk pengembangan strategi  organisasi pada unit tersebut  adalah strategi agresif dan ekspansif (strategi S-O). Strategi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.  Beberapa strategi ekspansif yang dapat diimplementasikan antara lain:

1.Melaksanakan kegiatan pelatihan  service excellence sebanyak 3 kali dalam setahun, rutin melaksanakan GKM tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan tata cara penyaluran APBN 

2.Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Bank/Pos Persepsi secara berkala

3.Memberikan layanan konsultasi  LPJ kepada bendahara melalui berbagai sarana

4.Membuka layanan konsultasi  kepada satuan kerja melalui berbagai saluran baik secara daring maupun luring

5.Melaksanakan FGD dengan pemda secara berkala

6.Menjaring pelaku UMKM untuk menjadi binaan KPPN Palu

 

 

 #DJPbKawalAPBN #MengawalAPBN202#kemenkeuRI

 

 

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
Jalan Tanjung Dako No. 11 Palu 94111
Call Center HAI DJPb : 14090
Telepon : 0451-421025

IKUTI KAMI

PENGADUAN

Search