“Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disingkat HKPD telah disempurnakan implementasinya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pemerintah berupaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, efektif, dan produktif.”, itulah inti dari sambutan Kepala KPPN Palu, Muhammad Budi Dharmanto, dalam Forum Group Discussion Monev dan Pembinaan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diadakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 di Aula KPPN Palu Jl. Tanjung Dako No. 11 Kota Palu.

"Satu hari mengajar, selamanya memberi arti untuk Indonesia tercinta khususnya bagi para generasi muda penerus cita-cita kemajuan bangsa. Program Kemenkeu Mengajar ini bertujuan untuk membangun semangat belajar, menanamkan nilai-nilai integritas, dan memperkenalkan peran Kementerian Keuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan-pesan utama dari kegiatan ini mencakup semangat untuk terus belajar, kejujuran, tekun, berintegritas, serta menjadi generasi yang siap membangun masa depan Indonesia yang lebih baik”, itulah inti dari sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ‘Teddy Suhartadi Permadi’ pada pembukaan kegiatan Kemenkeu Mengajar 10 di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 20 Kota Palu, Jalan S. Parman No.67, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 November 2025. 

Segala sesuatu harus dapat distandardisasikan dengan baik. Standardisasi sangat penting sebelum melakukan berbagai kegiatan. Agar kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih dan salah persepsi. Standardisasi yang baik akan membuahkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Hasil yang memuaskan berbanding lurus dengan ketepatan dan kecepatan program pembangunan. Ketepatan dan kecepatan program pembangunan akan berimbas pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sangat pentingnya standardisasi kegiatan manajemen, maka KPPN Palu mengadakan Sharing Session Fungsi Treasurer, Fungsi Financial Advisor, dan Fungsi Dukungan Manajemen pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 di ruang Serba Guna KPPN Palu sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2168/PB.1/2025. Hadir sebagai peserta adalah seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Palu.

Bagian SDM Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Toto Agung Prabowo dan Muhammad Safarin Riezky melaksanakan Asistensi Re-Assessment Center Pejabat Pengawas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2025 tepatnya di KPPN Palu. Di tengah kesibukannya tidak menyurutkan niat dan langkahnya, menyempatkan melakukan sharing session terkait Kebijakan Pengelolaan SDM dan Manajemen Talenta kepada seluruh pejabat dan pegawai KPPN Palu (13/10). Beliau juga silaturahim untuk lebih dekat dan akrab dengan seluruh pejabat dan pegawai KPPN Palu. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meraup berkah dari manfaat silaturahim yang dapat memperpanjang umur dan memperlancar rejeki.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tengah menjadi topik panas dunia global saat ini. Perubahan ke arah negatif yang cukup masif menuntut setiap negara untuk terus bertransformasi dalam kebijakan pembangunan. Indonesia sebagai negara yang dijuluki dengan “Paru-Paru Dunia” memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, utamanya hutan. Kebijakan sektoral di bidang lingkungan hidup tidak bisa menjadi satu-satunya andalan karena diperlukan keterlibatan dari seluruh instrumen pembangunan, termasuk pengelolaan fiskal dan perbendaharaan negara.

“Perdirjen Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 sudah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Regulasi ini menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam menutup tahun anggaran, mulai dari penatausahaan penerimaan negara, pengelolaan kontrak, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Retur, Retensi/Biaya Pemeliharaan, Administrasi BLU, Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), hingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Aturan ini juga memuat ketentuan khusus terkait pembayaran gaji induk Januari 2026, tunjangan kinerja, serta pengelolaan uang persediaan (UP/TUP) agar proses administrasi keuangan berjalan tertib dan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.”, itulah inti dari sambutan Kepala KPPN Palu, Muhammad Budi Dharmanto, dalam Sosialisasi Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, yang diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 di Aula KPPN Palu Jl. Tanjung Dako No. 11 Kota Palu yang dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang. Hadir sebagai peserta adalah seluruh KPA atau yang mewakili dari seluruh Satuan Kerja mitra kerja KPPN Palu. Sosialisasi dipandu oleh MC, Tetrinia Dewi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya tersebut, salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta hasil (outcome) dari penggunaan anggaran pemerintah.