Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya tersebut, salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta hasil (outcome) dari penggunaan anggaran pemerintah.

“Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, menguatkan sinergi, menjalin kebersamaan dan kekompakkan maka kita adakan kegiatan lomba rakyat” inti pesan dari Kakanwil DJPb Sulteng Bapak Teddy Suhartadi Permadi. 

Yuk semangat! Memajukan diri dan organisasi untuk meraih kesuksesan sesuai visi, misi, dan tujuan yang telah dicanangkan. Kita jaga kekompakan dan kerja sama yang menjadi salah satu energi besar dalam meraih kesuksesan.

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan menjadi momen penting bagi KPPN Palu dan Kemenkeu Satu Sulawesi Tengah. Upacara peringatan kemerdekaan kali ini dipusatkan di Kantor Pelayanan Pajak Palu di Jl. Prof. Moh. Yamin No.35, Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 dengan serangkaian acara yang telah disusun secara komprehensif. Tema peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tahun 2025 adalah “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

“Kita harus aware dan memahami pentingnya menjaga keamanan informasi. Kita harus mengenal  aplikasi SAKTI dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran yang terintegrasi dengan aplikasi SPAN. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada publik, serta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Rekonsiliasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi, menyelaraskan data keuangan antara sistem yang berbeda agar data yang disajikan akurat dan konsisten. Terkait korupsi dan gratifikasi kita berkewajiban untuk membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan budaya integritas dan transparansi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur sipil negara dalam memberantas korupsi di lingkungan kerja dan masyarakat luas.”, itulah inti dari sambutan Kepala KPPN Palu, Muhammad Budi Dharmanto, dalam Sosialisasi Keamanan Informasi, Aplikasi SAKTI,  Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, Anti Korupsi dan Gratifikasi, yang diadakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2025 di Aula KPPN Palu Jl. Tanjung Dako No. 11 Kota Palu.

Integrity Sharing pada KPPN Palu dilaksanakan dengan metode: Diskusi Integritas, tema: Mengapa Gratifikasi Harus Ditolak dan Dilaporkan?. Tema besarnya adalah ‘Perkuat Integritas, Say No to Corruption and Gratification’ pada hari Jum’at tanggal 25 Juli 2025 bertempat di Taman Nasional Bundaran Hasanudin, Jalan Hasanudin Kota Palu. Berjarak 1,4 kilometer dari KPPN Palu dengan berjalan kaki bersama. Kegiatan berlangsung dengan semarak. Ada sharing pengalaman dari para pegawai semasa menghadapi situasi yang bersinggungan dengan gratifikasi. Selain itu, para pegawai juga saling memberi reminder agar integritas di lingkungan KPPN Palu tetap terjaga.

KPPN Palu dan Kemenkeu-Satu Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan serangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 antara lain: Senam dan volleyball Bersama, Bazar UMKM, Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) pada hari Kamis dan Jum’at tanggal 21 dan 22 Agustus 2025 di Pelataran Kanwil DJPb Prov. Sulteng dan Aula Kanwil Jl. Tanjung Dako No. 15 Kota Palu.  

Selamat sore, Sobat InTress.

UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal harus mendapat dukungan agar dapat mengembangkan usahanya. Pasalnya, UMKM, termasuk usaha ultra mikro, turut memberikan dampak bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.