KPPN Palu menetapkan Langkah-Langkah strategi sebagai berikut:
- Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang intensif dengan perbankan untuk meminimalisir retur SP2D dan mendukung program KUR
- Melaksanakan kegiatan GKM Peningkatan kapasitas SDM KPPN Palu dengan narasumber dari Perbankan
- Memaksimalkan saluran marketplace untuk proses pengadaan barang/ jasa KPPN Palu
- Menata ruang kerja sesuai konsep fresh office dengan mempertimbangkan tidak mengubah setting jaringan listrik dan kabel jaringan internet
- Membuat pakta integritas ketika melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak perbankan
- Melaksanakan Bimtek SAKTI dan asistensi SAKTI kepada satker secara daring
- Penugaskan secara khusus kepada staf seksi Vera untuk melakukan monitoring rekonsiliasi dan LPJ Bendahara serta menghubungi satker yang belum melakukan rekonsiliasi dan mengirim LPJ Bendahara
- Menyediakan ruangan khusus layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi di KPPN
- Menyebarluaskan layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi kepada masyarakat luas
- Memperkuat peran publikasi penyaluran DFDD melalui sarana media sosial KPPN Palu
- Menyelenggarakan FGD dalam rangka percepatan penyaluran DFDD bersama Pemda lingkup KPPN Palu
Langkah-langkah strategis ini disusun dengan menimbang hasil analisis SWOT, TOWS, dan STEP.
ANALISA SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan)

*) KMK-467/KMK.01/2014 ttg Pengelolaan Kinerja Lingkup Kemenkeu
|
STRENGTH/KEKUATAN (S)
|
WEAKNESS/KELEMAHAN (W)
|
|
S1.Jumlah SDM yang memadai dan didominasi oleh generasi muda
S2.Pembagian tugas yang jelas dan terukur
S3.Dukungan teknologi sistem informasi yang andal
|
W1. Pengalaman kerja pegawai masih minim karena baru masuk menjadi PNS
W2. Ruang kerja yang sempit karena masih menempati gedung sementara di aula
W3. Peralatan mesin komputer sudah ketinggalan teknologi dan berkinerja lambat
|
|
OPPORTUNITY/PELUANG (O)
|
THREAT/TANTANGAN (T)
|
|
O1 Pihak Perbankan sebagai mitra KPPN Palu bisa dijadikan sebagai mitra kerjasama peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder
O2 Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung pelayanan KPPN menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel
O3 Terdapat marketplace dengan biaya ongkos kirim yang rendah memberikan peluang KPPN Palu untuk memperoleh barang/jasa yang kompetitif
|
T1 Munculnya tawaran fasilitas dari perbankan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
T2 Ancaman pembobolan sistem dari pihak luar
T3 Ancaman pencurian dan perusakan fasilitas kantor
|
|
S1O1
|
Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang intensif dengan perbankan untuk meminimalisir retur SP2D dan mendukung program KUR
|
W1O1
|
Melaksanakan kegiatan GKM Peningkatan kapasitas SDM KPPN Palu dengan narasumber dari Perbankan
|
|
S2O2
|
Memberikan user aplikasi SPAN, SAKTI, dan OMSPAN sesuai kewenangan masing-masing
|
W2O2
|
Menata ruang kerja sesuai konsep fresh office dengan mempertimbangkan tidak mengubah setting jaringan listrik dan kabel jaringan internet
|
|
S3O3
|
Memaksimalkan saluran marketplace untuk proses pengadaan barang/ jasa KPPN Palu
|
W3O3
|
Mengajukan anggaran belanja modal peralatan mesin komputer dengan sumber data harga satuan dari marketplace
|
|
S1T1
|
Membuat pakta integritas ketika melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak perbankan
|
W1T1
|
Melaksanakan GKM Nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai KPPN Palu
|
|
S2T2
|
Melaksanakan GKM Keamanan Sistem Informasi
|
W2T2
|
Melakukan joint domain untuk semua komputer di KPPN Palu
|
|
S3T3
|
Melakukan pengawasan fungsional CCTV yang terpasang di kantor
|
W3T3
|
Menugaskan Satpam untuk bergiliran menjaga kantor selama 24 jam
|
Matriks TOWS
|
|
Eksternal
|
|
Internal
|
|
|
W daftar weaknesses
|
S daftar strengths
|
|
|
|
W1
|
Tingkat pemahaman satker terhadap aplikasi SAKTI masih rendah
|
S1
|
Jaringan infrastruktur di Palu yang cukup handal
|
|
|
|
W2
|
Satker tidak proaktif melakukan rekonsiliasi dan mengirim LPJ Bendahara ke KPPN
|
S2
|
Jaringan internet yang handal yang mempermudah komunikasi satker dengan KPPN
|
|
|
|
W3
|
Informasi tentang KUR dan pembiayaan UMi belum diketahui secara luas oleh masyarakat
|
S3
|
Kondisi geografis yang mendukung mobilitas stakeholder untuk berkonsultasi ke KPPN
|
|
|
|
W4
|
Sebagian besar masyarakat umum belum mengetahui peran KPPN di daerah
|
S4
|
Tingkat kepercayaan stakeholder kepada KPPN Palu sangat tinggi
|
|
T daftar threats
|
WT: mini-mini strategy:
|
ST: maxi-mini strategy
|
|
T1
|
Potensi kegagalan implementasi SAKTI
|
W1T1
|
Menugasi pegawai untuk mengikuti GKM aplikasi SAKTI dan menugasi pegawai untuk memberikan bimbingan teknis SAKTI kepada satker
|
S1T1
|
Melaksanakan Bimtek SAKTI dan asistensi SAKTI kepada satker secara daring
|
|
T2
|
Pegawai tidak proaktif
|
W2T2
|
Penugaskan secara khusus kepada staf seksi Vera untuk melakukan monitoring rekonsiliasi dan LPJ Bendahara serta menghubungi satker yang belum melakukan rekonsiliasi dan mengirim LPJ Bendahara
|
S2T2
|
Memanfaatkan saluran zoom dan whatsapp untuk mendorong satker disiplin dalam melakukan rekonsiliasi dan LPJ Bendahara
|
|
T3
|
Program pembiayaan KUR dan UMi tidak optimal
|
W3T3
|
Menyediakan ruangan khusus layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi di KPPN
|
S3T3
|
Menyebarluaskan layanan edukasi dan konsultasi pembiayaan KUR dan UMi kepada masyarakat luas
|
|
T4
|
Peran KPPN sebagai penyalur DFDD tidak diketahui oleh masyarakat
|
W4T4
|
Memperkuat peran publikasi penyaluran DFDD melalui sarana media sosial KPPN Palu
|
S4T4
|
Menyelenggarakan FGD dalam rangka percepatan penyaluran DFDD bersama Pemda lingkup KPPN Palu
|
|
|
O daftar opportunities
|
WO: mini-maxi strategy
|
SO:maxi-maxi strategy
|
|
O1
|
Pegawai memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri
|
W1O1
|
Menerbitkan Surat Tugas TOT SAKTI dan sebagai narasumber sosialisasi aplikasi SAKTI
|
S1O1
|
menyediakan sarana jaringan yang andal untuk menunjang kegiatan sosialisasi SAKTI secara daring
|
|
O2
|
Pimpinan memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pegawai untuk menampilkan kinerja terbaiknya dan menampungnya ke dalam IKU tambahan
|
W2O2
|
Memberikan nilai tambah kepada pegawai yang melakukan kreatifitas/ide baru dalam menunjang tujuan organisasi
|
S2O2
|
menyediakan sarana jaringan yang andal untuk menunjang komunikasi pegawai dan satker dalam menyelesaikan rekon dan LPJ Bendahara
|
|
O3
|
Peran KPPN tidak hanya sekedar kasir APBN akan diketahui oleh masyarakat
|
W3O3
|
Melakukan publikasi KUR dan UMi melalui sarana media sosial KPPN Palu
|
S3O3
|
Melakukan publikasi KUR dan UMi melalui banner dan pamflet di tempat khusus yang disediakan oleh KPPN
|
|
O4
|
KPPN ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan melalui penyaluran DFDD secara tepat waktu dan tepat jumlah
|
W4O4
|
Melakukan publikasi penyaluran DFDD melalui sarana media sosial KPPN Palu
|
S4O4
|
Mengangkat tema DFDD dalam pembuatan Literasi Perbendaharaan
|
ANALISIS STEP
adalah sebuah analisa yang digunakan untuk memetakan lingkungan eksternal yang menyangkut Socialcultural, Technological, Environtmental, dan Political.
1. Sosiocultural (S)
KPPN Palu berlokasi di kota Palu. Situasi kamtibmas di kota Palu sangat kondusif. Penduduk asli kota Palu yaitu Suku Kaili. Suku Kaili merupakan masyarakat yang sangat toleran sehingga kerukunan sangat mudah tercipta disebabkan etnik Kaili tidak membedakan suku, agama, ras, adat istiadat. Persatuan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Kaili. Hubungan antara KPPN dan warga penduduk sangat harmonis, bahkan ada beberapa pegawai KPPN Palu berasal dari Suku Kaili. Mereka bergabung dengan KPPN untuk ikut terlibat langsung dalam menyalurkan APBN di wilayah kota Palu dan sekitarnya. Pegawai KPPN Palu juga terdiri dari latar belakang suku dan agama namun tetap rukun dan damai.
2. Technological (T)
Teknologi sistem informasi berkembang pesat yang didukung oleh jaringan internet yang handal memberikan peluang yang besar kepada KPPN untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan mutu layanan melebihi dari harapan stakeholder.
3. Environtmental/Economic (E)
Situasi pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi KPPN untuk mempercepat transformasi layanan dari konvensional ke arah layanan berbasis digital yang bisa meminimalisir tatap muka dan bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan akuntabel.
Peran KPPN tidak hanya sebagai penyalur/kasir APBN. KPPN dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam membangun ekonomi melalui penyusunan kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi regional yang bisa membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal di daerah.
4. Political/Legal (P)
Kebijakan Ditjen Perbendaharaan tahun 2022
- Digitalisasi proses bisnis perbendaharaan melalui roll out SAKTI
- Interaksi secara elektronik/online dengan stakeholder
Pelayanan yang mendukung customer service oriented dan Treasury Image Branding.
#DJPbKawalAPBN #MengawalAPBN2021 #kemenkeuRI
#DJPbKawalAPBN #MengawalAPBN2021 #kemenkeuRI