Seksi Bank KPPN Palu telah melaksanakan kegiatan Survei Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Semester II tahun 2024 pada 22 s.d. 25 Juli 2024.

Tabe, #sobat051!

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, dalam hal ini Seksi Bank, menyelenggarakan kegiatan Workshop Finalisasi Data Pajak Pusat atas Belanja Daerah, Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada Rabu, 24 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Lingkup KPPN Palu, yakni dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Donggala, dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Biro Organta sedang mengadakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu selama satu tahun terakhir (2023-2024).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi seluruh pejabat/pegawai unit Eselon I/LNSW dan Tim Peneliti dari P2EB FEB Universitas Gadjah Mada. Data responden akan diambil di 7 kota: Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Ambon, dalam kurun waktu bulan Juni hingga September 2024.

Bagi pengguna layanan Kemenkeu yang terdata sebagai responden, dimohon untuk berkenan memberikan masukan dan penilaian yang konstruktif untuk membantu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas layanan.

Bersama, mari kita ciptakan layanan Kemenkeu yang Tepercaya!

#DJPbHAnDAL #SKPLKemenkeu2024

Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana secara umum harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Inflasi yang rendah dan stabil bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan prasyarat perekonomian yang berkelanjutan. Inflasi yang terkendali memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gangguan produksi akibat bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Selain itu, terdapat faktor lain misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak domestik yang memberikan dampak pada inflasi pada kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered prices).

Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter melainkan juga dukungan dari Pemerintah. Peran Pemerintah hadir salah satunya dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb yang memiliki tugas melakukan koordinasi, pembinaan, asistensi dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan terutama yang terkait dengan pelaksanaan APBN dan Transfer ke Daerah (TKD).

Selain itu, DJPb melalui KPPN memiliki peran sebagai Financial Advisor yang memiliki fungsi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah termasuk implementasi kebijakan pengendalian inflasi. Tugas dan peran KPPN tersebut sejalan dalam upaya untuk menjaga inflasi nasional terkendali rendah dan stabil. 

Sinergi bersama dalam menjaga inflasi nasional yang terkendali ini dilakukan bersama-sama dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau dikenal sebagai TPID. TPID bersama pemerintah daerah bertugas mengumpulkan data dan informasi, serta memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok daerah dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi.

Pada tanggal 29 Februari 2024, Kepala KPPN Palu, yang tergabung pada TPID Kabupaten Donggala, mengikuti High Level Meeting TPID & Capacity Building Kabupaten Donggala. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemkab. Donggala dan dipimpin oleh Plt. Bupati Donggala dan Sekda Donggala. Kegiatan ini mengundang Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dan Biro Perekonomian Pemprov. Sulawesi Tengah sebagai pembicara. Peserta kegiatan antara lain beberapa Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Donggala serta beberapa anggota TPID lainnya seperti Polres Donggala, Lanal Palu, Kejari Donggala, KPPN Palu, dan Biro Perekonomian Pemprov. Sulawesi Tengah. 

Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2024, Kepala KPPN Palu mengikuti kegiatan Pemantauan Harga dan Kebutuhan Pangan lingkup Kabupaten Donggala yang dilakukan pada Pasar Ganti. Hasil pemantauan harga akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengendalian inflasi khususnya dalam persiapan menjelang bulan Ramadan.

Postingan TPID dapat diakses melalui >>> INSTAGRAM KPPN PALU

Hubungi KPPN Palu >>> Kontak KPPN

Dengan semangat PABBETA "Pasti Bisa Berkarya Tanpa Batas", kami berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan kebijakan mutu kami: TADULAKO (Transparan. Antusias. Disiplin. Unggul. Loyal. Akuntabel. Kompak. Optimis.) demi keberlanjutan Wilayah Bebas dari Korupsi KPPN Palu.

(18/11) KPPN Palu membagikan antikorupsi kit berbentuk pamflet serta souvenir berupa gantungan kunci dan pulpen kepada masyarakat palu yang berada di Gor Palu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mendorong pegawai untuk menyebarkan semangat antikorupsi kepada masyarakat serta memberi sikap teladan nilai anti korupsi, menyebarkan semangat anti korupsi kepada masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta turut menyemarakkan rangkaian acara Hakordia yang merupakan amanat dari Nota Dinas Setditjen nomor ND-3847/PB.1/2023 hal Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan dalam Rangka Road to Hakordia Tahun 2023.

Hakordia tahun ini memiliki tema: “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”, KPK ingin melibatkan peran serta masyarakat dan partisipasi publik untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi, sehingga masyarakat dapat menjadi aktor utama dengan terus menumbuhkan inisiatif dan rasa kepemilikan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, KPPN Palu memilih GOR Palu sebagai lokasi penyelenggaraan road to Hakordia.

Berikut ialah beberapa dokumentasi kegiatan road to Hakordia KPPN Palu:

Dengan semangat PABBETA "Pasti Bisa Berkarya Tanpa Batas", kami berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan kebijakan mutu kami: TADULAKO (Transparan. Antusias. Disiplin. Unggul. Loyal. Akuntabel. Kompak. Optimis.) demi keberlanjutan Wilayah Bebas dari Korupsi KPPN Palu.