Palu, 13 Maret 2025— KPPN Palu melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rasyid, yang didampingi oleh Sekkot, Ibu Irmayanti dan Kepala BPKAD Kota Palu, Bapak Romy. Audiensi berlangsung pada pukul 09.15 WITA di Kantor Wali Kota Palu.

Halo Sobat #InTress

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendukung pertumbuhan UMKM. Langkah demi langkah dilakukan agar masyarakat mampu terus berinovasi dan mengembangkan usahanya demi terciptanya lebih banyak lapangan kerja dan kemandirian ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan sosial.

Sobat #InTress pasti setuju bahwa sembako merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Bantuan sosial (bansos) sembako telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia c.q. Direktorat Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Realisasi ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

(31/1) KPPN Palu melaksanakan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala KPPN selaku Unit Pemilik Kinerja (UPK)-Three. Kegiatan tersebut sebagai wujud implementasi manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH kembali dilaksanakan pada tahun 2025. Program yang sudah berjalan sejak 2007 ini dijalankan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang termasuk golongan rentan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan kegiatan Townhall DJPb “Tulus dalam Melayani, Kuatkan Integritas, Menuju Indonesia Sejahtera” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/01). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, dan jajaran pejabat lingkup Kementerian Keuangan pusat secara langsung, serta para pegawai Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara daring.