Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. ND-397/PB.1/2026 tgl. 28 Januari 2026 dan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah No. ST-12/WPB.27/2026 tgl. 30 Januari 2026, KPPN Palu mengadakan Sharing Session Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM IT sebagai Katalis Transformasi Treasury melalui Implementasi Core System BUN SPAN 2.0 pada hari Rabu tgl. 25 Februari 2026, Narasumber ’Warnoto’ Kepala Seksi Pencairan Dana dengan peserta seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Palu.
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah reformasi keuangan publik terbesar di Indonesia, diluncurkan secara menyeluruh pada 2015 untuk mengintegrasikan penganggaran hingga pelaporan APBN secara real-time. Berbasis teknologi informasi, SPAN menggantikan proses manual dengan database tunggal, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Poin-poin penting sejarah perkembangan SPAN: Latar Belakang dan Landasan Hukum: SPAN merupakan bagian dari Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP), yang didorong oleh UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Awal Reformasi (2004 - 2007): Reformasi perbendaharaan dimulai pada 2004 dengan inisiatif modernisasi, termasuk pembentukan KPPN Percontohan pada 2007 yang menerapkan one-stop services.
Pengembangan SPAN (2008 - 2010): PMK No. 276 Th. 2008 menjadi landasan hukum utama pengembangan SPAN, yang berfokus pada reformasi proses bisnis, teknologi informasi, dan tata kelola.
Implementasi (2015): SPAN mulai diimplementasikan secara menyeluruh di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) pada awal 2015.
Tujuan utama: Mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan anggaran (perencanaan, komitmen, pembayaran, kas, akuntansi, dan pelaporan) guna mewujudkan Good Governance.
SPAN kini terintegrasi dengan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk mendukung Go Green dengan mengurangi penggunaan kertas dan memantau anggaran secara online (web/mobile) dan realtime.
Enhancement Core System BUN 2.0 yang dimulai tahun 2026, Tahap II Modul BC (Budget Commitment) dan PM (Payment Management). Di Modul BC terkait dengan: Simplifikasi Struktur, Tipe, dan Elemen Data Supplier; Kontrak Tahunan dan Release Lintas Tahun; Validasi Kontrak Release Sesuai Nilai Aktual; Pembatalan Massal Kontrak; Penutupan dan Pembukaan Massal Kontrak; Addendum Data Kontrak.
Sementara Modul PM antara lain: Simplifikasi Workflow Pencairan Dana; Validasi SPM; Otomasi PPR; Transaksi Awal Tahun; Retur - Simplifikasi Penyusunan LK BUN.
Selain modul tersebut juga ada menu monitoring yaitu Enterprise Command Centers (ECC) – BC yang terdiri: Monitoring Status Data Supplier; Monitoring Status Data Kontrak; Monitoring Kontrak; Analisa Kebutuhan Kas Berdasarkan Kontrak.
Enterprise Command Centers (ECC) – PM antara lain: Monitoring Proses ADK SPM; Monitoring SPM to SP2D; Monitoring Perintah Pembatalan Transfer; Monitoring Rekening Khusus.
Enhancement Implementasi SPAN 2.0 oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu diharapkan membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Beberapa harapan utama dari diimplementasikannya SPAN 2.0: Keberlanjutan Digitalisasi Pembayaran APBN: Meningkatkan proses pembayaran belanja negara agar lebih modern, efisien, dan sepenuhnya digital.
Otomasi Proses Bisnis: Meminimalisir input manual dan mengurangi risiko kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.
Simplifikasi (Penyederhanaan) Prosedur: Menyederhanakan mekanisme pembayaran tagihan belanja APBN agar lebih cepat dan efektif.
Peningkatan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas: Meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara sehingga menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Optimalisasi Integrasi Data: Memperkuat keterpaduan data keuangan negara dari mulai perencanaan (penganggaran) hingga pelaporan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya.
Peningkatan Performa dan Keamanan: Melalui peningkatan ke level Next Generation (Next Gen), diharapkan SPAN 2.0 lebih handal dari sisi akses dan keamanan.
Secara ringkas, SPAN 2.0 diharapkan menjadi tulang punggung yang lebih kokoh dalam manajemen keuangan publik yang modern, akuntabel, dan efisien.
Kontributor: Warnoto – Kepala Seksi Pencairan Dana
