Sekilas tentang tahun anggaran APBN

Ujung tombak pelaksanaan APBN sejatinya berada dipundak setiap satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ini karena setiap tahun, satker-satker Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mendapatkan dana APBN, yang ditandai dengan adanya dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada instansi tersebut. Dalam rangka mencairkan dana DIPA untuk kebutuhan pegawai, operasional dan atau untuk pembayaran kepada pihak ketiga, satker mengajukan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang mana dalam proses pengelolaan dana tersebut ada ketentuan-ketentuan terkait tata cara pelaksanaan APBN, sejak perencanaan, pencairan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, KPPN bertugas menyalurkan APBN ke setiap satker/Pemda penerima DIPA melalui rekening bendahara pengeluaran/rekening pemda/rekening desa dan/atau membayarkan secara langsung kepada rekening rekanan pemerintah atas prestasi pekerjaan atau pihak lain yang berhak menerima pembayaran.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, pelaksanaan APBN dimulai dari awal Januari sampai dengan akhir Desember. Artinya, APBN berlaku selama satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Sehingga, alokasi belanja APBN yang misalnya telah ditetapkan pada tahun 2023, tidak dapat direalisasikan setelah 31 Desember 2023.

Lalu, bagaimana dengan pekerjaan yang sesuai kontrak baru selesai pada tanggal 31 Desember? Kapan harus dibayar atau dicairkan dananya? Kapan satker harus mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN? Dalam konteks periode tahun anggaran, tidak bisa dihindari adanya titik kritis terkait pergantian tahun anggaran dan kondisi di lapangan.

Kendati sudah menunjukkan perbaikan beberapa tahun terakhir, kecenderungan penumpukan penyetapan belanja masih terjadi di Triwulan IV, terutama pada bulan Desember. Untuk mengurangi lonjakan pada Desember, diperlukan terobosan pengaturan terkait pelaksanaan anggaran di akhir tahun. Oleh karena itu, memperhatikan setidaknya dua kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yang dikenal sebagai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran, selain kebijakan normal yang sudah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga

Merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara memiliki kewenangan di antaranya mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, menetapkan bahwa Menkeu berwenang untuk mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Dalam tataran yang lebih teknis, setiap tahun Dirjen Perbendaharaan menetapkan peraturan tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran. Seperti pada tahun 2023 ini, telah ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi Kinerja Anggaran 2023 Satker Lingkup KPPN Pamekasan

Kinerja pelaksanaan anggaran pada seluruh satker di wilayah Madura, secara umum dapat dilihat dari capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) di setiap triwulan. Dari delapan indikator IKPA, salah satunya yaitu penyerapan anggaran menjadi konsen utama dan memiliki bobot yang tinggi. Capaian pada indikator ini, dihitung dari persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan target realisasi pada setiap triwulan.

Sesuai dengan ketentuan, target penyerapan anggaran satker pada setiap triwulan dihitung dari target per jenis belanja. Untuk jenis belanja pegawai, target pada triwulan III adalah 75 persen, dan pada triwulan IV sebesar 95 persen. Untuk jenis belanja barang, target triwulan III adalah 70 persen dan triwulan IV sebesar 90 persen. Untuk jenis belanja modal, target triwulan III sebesar 70 persen dan triwulan IV 90 persen. Sedangkan pada jenis belanja bansos, target triwulan III 75 persen dan triwulan IV 95 persen. Tidak sekedar angka-angka, tentu saja target tersebut telah memperhitungkan dampak positif bagi perekonomian, sejalan dengan fungsi belanja pemerintah.

Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2023

Dalam konteks pencairan anggaran, dibandingkan dengan triwulan I, II, III, waktu yang tersedia pada triwulan IV relatif lebih singkat. Pasalnya, pada triwulan IV sudah diberlakukan kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran (LLAT). Dengan ketentuan pada LLAT, terdapat batasan waktu pengajuan permintaan pencairan dana oleh satker ke KPPN Pamekasan.

Dalam LLAT diatur, di antaranya untuk permintaan pembayaran tambahan uang persediaan dan penggantian uang persediaan, sudah harus diajukan satker ke KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2023. Dokumen permintaan untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN, harus diterima oleh KPPN Pamekasan paling lambat tanggal 12 Desember 2023. Dokumen permintaan pembayaran kontraktual yang pembuatan berita acara serah terima mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Desember 2023, harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2023.

Berkaitan dengan LLAT dan ketentuan batas waktu pengajuan pencairan anggaran, setiap tahun pada awal triwulan IV, KPPN Pamekasan menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh satker untuk memberikan penegasan dan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan satker, pada tanggal 25 Oktober 2023.

Sebagai upaya meningkatkan capaian nilai IKPA di triwulan IV 2023, setiap satker agar melaksanakan langkah-langkah, yaitu: meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian kontrak, revolving, pertanggungjawaban tambahan uang persediaan, penyelesaian tagihan, dan pelaporan capaian output; menjaga konsistensi atas rencana penarikan dana bulanan dan proyeksi kegiatan yang telah disusun; dan memastikan target output yang telah tersusun dalam DIPA dapat tercapai.