Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di periode Semester II Tahun 2026 ini, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta Press Conference Kinerja APBN s.d Bulan Juni 2026 yang diadakan di Aula Jokotole KPPN Pamekasan. Kegiatan ini mengundang satker strategis mitra kerja KPPN Pamekasan yang mempunyai pagu terbesar di Wilayah Madura. Ada yang berbeda dari kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut yakni kegiatan rakor dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Bapak Saiful Islam.
Kegiatan diawali dengan keynotespeech dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Bapak Saiful Islam, yang menyampaikan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di Wilayah Madura di kuartal pertama Tahun 2026 ini sangat bagus dan mencatat bahwa salah satu kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa Timur. Kemudian beliau juga menyampaikan terkait realisasi APBN di Wilayah Madura yang secara total masih di bawah 55% pagu yang perlu mendapat perhatian dari satker/pemda setempat. Diakhir keynotespeech, beliau mengharapkan realisasi belanja di Wilayah Madura perlu ditingkatkan sesuai dengan target triwulanan dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, agar APBN dapat segera bermanfaat untuk masyarakat.
Kegiatan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Anggaran kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi serapan APBN s.d 30 Juni 2026 oleh Kepala KPPN Pamekasan, Bapak Trimo Yulianto, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sebagai wujud komitmen KPPN Pamekasan dalam rangka penyebarluasan informasi serapan APBN sekaligus sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat di wilayah Madura.
Beliau mengapresiasi kinerja satker yang selama ini telah berupaya secara optimal dalam meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), namun demikian masih terdapat juga beberapa indikator yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Selain itu, disampaikan pula terkait masih belum optimalnya digitalisasi pembayaran melalui penggunaan Cash Management System (CMS) yang merupakan kebijakan modernisasi pengelolaan kas pemerintah. Sistem ini merestrukturisasi rekening bendahara dari rekening giro ke Virtual Account (VA) dirancang untuk menciptakan budaya transaksi nontunai (cashless) yang lebih aman, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan APBN sehingga di tahun ini diharapkan seluruh satker di wilayah Madura sudah mengimplementasikan penggunaan CMS untuk bertransaksi dengan lebih cepat, tepat dan efektif. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama sebagai wujud sinergi dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas belanja APBN di Wilayah Madura.
