Kepala KPPN Pangkalan Bun Tjide Widiyarti bersama Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah, S.H., M.H, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Penyerahan DIPA yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kab. Kotawaringin Barat pada hari Selasa, 1 Desember 2020ini dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Satuan Kerja.
Selain penyerahan DIPA juga dilakukan penandatanganan pakta integritas tahun 2021 oleh Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah bersama KPPN Pangkalan Bun Tjide Widiyarti.
Penyampaian daftar secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa Indonesia dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Pangkalan Bun Tjide Widiyarti menyampaikan peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi selama pandemi. “Pada triwulan ketiga tahun 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. Hal ini meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara sebesar minus 6,9% pada triwulan ke-2. Akselerasi belanja APBN tersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh Covid-19 pada kuartal kedua. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021.”
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan dan akurasi adalah sebagai karakter dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan maupun bidang ekonomi.
"Bapak Jokowi mengamanatkan agar APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian, bahkan proses lelang sedini mungkin dilaksanakan sejak bulan Desember 2020 ini atau sejak DIPA diserahkan, sehingga di awal bulan Januari 2021 program sudah bisa dijalankan," ungkap Bupati.
