Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 dan Rincian Alokasi TKD 2023 telah diserahkan Presiden pada 1 Desember 2022. Dilanjutkan dengan penyerahan dari Gubernur Kalimantan Tengah pada 2 Desember 2022. DIPA kemudian diserahkan ke K/L mitra kerja KPPN Pangkalan Bun di Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, dan Kab. Sukamara. Selain itu diserahkan pula Daftar Alokasi TKDD ke masing-masing Bupati dari 3 kabupaten tersebut.
APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan, yaitu 1) Penguatan kualitas SDM; 2) Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; 4) Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk Ibu Kota Nusantara; 5) Revitalisasi industri; dan 6) Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
APBN Tahun Anggaran 2023 menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi, agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan. Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam menangani dampak pandemi Covid-19, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, penyiapan bantalan sosial, dan dukungan stimulus bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani dampak pandemi Covid-19 dengan sangat baik.
Keberhasilan penanganan dampak pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44% pada triwulan ke-2 tahun 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Belum selesai dengan tantangan pandemi Covid-19, negara-negara di dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Hal ini mengakibatkan tingkat inflasi yang sangat tinggi baik di Amerika maupun negara-negara Eropa, yaitu inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Guncangan hebat ini ikut mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR RI, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Hal tersebut untuk merespon dinamika global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global.
APBN Tahun Anggaran 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, namun jelas akan terus diuji oleh gejolak ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda. Tantangan tahun ini maupun tahun depan yang akan dihadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
Diharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023.
Kontributor Berita:
Nurul Qur'an
Editor:
Winda Mayesty
