Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 telah dimulai sejak Tanggal 1 Januari 2022. APBN Tahun 2022 tersebut mengusung Tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang, Esti Dwi Arvina menyampaikan bahwa alokasi belanja negara Tahun 2022 secara nasional adalah sebesar Rp2.714,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat (belanja Kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp945,8 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp998,8 triliun) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp769,6 triliun.
Kat Esti, belanja K/L dialokasikan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, pertahanan, ketertiban dan keamanan, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata, agama, dan pelayanan umum.
Sedangkan belanja non K/L dialokasikan untuk subsidi yang terdiri atas subsidi nonenergi dan energi. "Belanja K/L diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif, mendukung pelaksanaan reformasi struktural, mendukung percepatan penyelesaian insfrastruktur strategis, dan mendukung reformasi birokrasi," ujar Esti, Rabu (16/2/2022).
Kemudian Esti menyebut, belanja non K/L digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain memenuhi kewajiban pemerintah dan mengatasi kelanjutan penanganan Pandemi Covid-19.
"Belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 menjadi hal yang harus terus diantisipasi oleh pemerintah," sebutnya.
Menurutnya, pemerintah terus mengerahkan upaya terbaik untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras dalam menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam.
"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang sendiri sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah mengelola pagu belanja sebesar Rp3,58 triliun pada tahun 2022 yang terdiri dari pagu belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,51 triliun dan pagu belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp1,07 triliun," jelasnya.
Sampai dengan 15 Februari 2022 kemarin, kata Esti realisasi belanja K/L di Pulau Bangka sebesar Rp156,77 miliar. "Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp109,04 miliar dari pagu Rp908,19 miliar, belanja barang sebesar Rp38,04 miliar dari pagu Rp948,75 miliar, belanja modal sebesar Rp9,14 miliar dari pagu Rp655,87 miliar. Kemudian, realisasi dana desa sebesar Rp547,23 juta dari pagu Rp199,12 miliar," kata Esti.
"KPPN Pangkalpinang akan terus mengawal pelaksanaan APBN di Pulau Bangka dan memastikan pelaksanaan APBN dilaksanakan secara tertib dan akuntabel," tambahnya.
Oleh: Humas KPPN Pangkalpinang
kunjungi kami di https://www.instagram.com/kppnpangkalpinang/
