KPPN Pangkalpinang Dorong Realisasi APBN dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pendapatan Negara Tumbuh 7,78% pada Triwulan I 2026, Belanja Pemerintah Terus Dipercepat

Kinerja Umum APBN
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga dengan baik. Di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global, APBN masih berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Pendapatan Negara Tumbuh Positif
Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Pangkalpinang tercatat sebesar Rp646,31 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp599,65 miliar, atau tumbuh 7,78% (year-on-year).
Penerimaan negara masih didominasi oleh sektor perpajakan sebesar Rp578,18 miliar, sementara sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi PNBP antara lain berasal dari layanan pendidikan, jasa pelabuhan, layanan pertanahan, serta penerbitan dokumen negara seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan paspor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-34/A/2001 tanggal 02 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, KPKN dan Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran, bahwa KPKN Pangkalpinang ditetapkan sebagai KPKN tipe A, terhitung mulai 01 Januari 2002.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pangkalpinang berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang.