Pangkalpinang – Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Pangkalpinang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pembayaran dan Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan/Monev Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada Selasa, 21 April 2026, dengan melibatkan para bendahara pengeluaran dari satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pangkalpinang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Keuangan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran digital yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui bimtek ini, para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif terkait kebijakan terbaru di bidang perbendaharaan serta praktik implementasi digitalisasi pembayaran, termasuk penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan aplikasi SAKTI modul pembayaran.
Kepala KPPN Pangkalpinang dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi digital bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah keharusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern dan adaptif. Selain itu, KPPN juga menegaskan perannya sebagai Financial Advisor yang tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi turut memberikan pendampingan strategis kepada satuan kerja dalam mengelola keuangan secara efektif dan akuntabel.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta juga mendapatkan penguatan terkait nilai-nilai integritas melalui sosialisasi anti korupsi dan pencegahan gratifikasi. Hal ini sejalan dengan komitmen KPPN Pangkalpinang dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di mana integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara.
Materi bimtek disampaikan oleh narasumber internal KPPN Pangkalpinang serta perwakilan dari perbankan, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri, yang memaparkan implementasi digitalisasi pembayaran pada masing-masing sistem perbankan. Diskusi interaktif yang berlangsung memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan berbagi pengalaman terkait implementasi di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi digital keuangan di kalangan satuan kerja, serta optimalisasi penggunaan sistem pembayaran digital dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara KPPN Pangkalpinang dan satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
KPPN Pangkalpinang akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan pendampingan berkelanjutan kepada seluruh mitra kerja, sejalan dengan perannya sebagai garda terdepan dalam pengelolaan perbendaharaan negara di daerah.
