Bertempat di kota Batik Pekalongan, tepatnya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekalongan, pada hari Rabu dan Kamis tanggal 14-15 September 2022 berlangsung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Strategis lingkup kerja KPPN Pekalongan,KPPN Tegal,dan KPPN Semarang. Hari pertama kegiatan tanggal 14 September, FGD dihadiri peserta seluruh Kepala Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker pada KPPN lingkup Jawa Tengah .Sedangkan pada hari kedua kegiatan FGD, dihadiri oleh 30 (tiga puluh) Satuan Kerja Strategis mitra kerja KPPN  Pekalongan,KPPN Tegal,KPPN Semarang I dan KPPN Semarang II.

Mengawali agenda FGD dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendahraan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Ibu Triana Ambarwati mewakili kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Sebelum pembukaan Kepala  KPPN Pekalongan  Puji Ardi Susatyo Achmadi sebagai tuan rumah menyampaikan welcome speech  kepada seluruh peserta. Kepala KPPN Pekalongan mengucapkan syukur bahwa kegiatan FGD dapat terlaksana di KPPN Pekalongan dan juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta FGD yang berasal dari seluruh KPPN Lingkup Jawa Tengah di Kota Batik, Kota Pekalongan . Seluruh peserta diharapkan dapat focus mengikuti acara FGD sampai selesai sehingga tujuan FGD sesuai tema “Konsolidasi Strategi untuk Mencapai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Optimal” dapat tercapai.

Dalam acara Sambutan dan Pembukaan FGD oleh Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah , Triana Ambarwati disampaikan beberapa hal yaitu :  pertama ,bahwa Progress Realisasi Anggaran telah memasuki bulan September dan kedepannya perlu konsolidasi Strategi yang lebih baik untuk mencapai kinerja Pelaksanaan Anggaran Optimal. Kedua , penyampaian Reviu pelaksanaan Anggaran oleh Kanwil serta ucapan terima kasih kepada KPPN yang telah menyampaikan laporan RPA tingkat KPPN. Ketiga,  terkait Monitoring dan evaluasi Penolakan SPM di seluruh KPPN lingkup Jateng. Menjadi konsen pimpinan,Kakanwil DJPb Jateng untuk menangani penolakan SPM pada KPPN agar dapat direduksi menjadi semakin menurun. FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran saat ini salah satunya dimaksudkan untuk mendiskusikan hal hal penolakan SPM dan memperoleh simpulan dan kesepakatan penanganan penolakan SPM.

Secara umum Alokasi Belanja K/L di Jawa Tengah masih didominasi oleh Belanja Pegawai dengan proporsi sebesar 39,57% atau sejumlah 15.310,36 milyar dari total Alokasi belanja seluruhnya sebesar 38.695,44 milyar.Adapun realisasi belanja pegawai sampai dengan Agustus 2022 tumbuh negatif sebesar 2,11% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Alokasi Belanja Pegawai dibanding dengan tahun 2021, pada tahun 2022 turun sebesar Rp160,37 Miliar (1,04%). Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan terbesar dibanding periode yang sama pada tahun 2021 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK naik sebesar 3.544%, hal ini disebabkan sampai dengan periode Agustus 2021 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK belum dibayarkan dan mulai dibayarkan pada bulan Agustus 2022.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Agutus 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,03% dari realisasi s.d. Agustus 2021 terutama disebabkan oleh alokasi Belanja Barang TA 2022 yang mengalami penurunan sebesar Rp952,49 Miliar (20,84%). Namun demikian, terdapat Belanja Barang yang masih mengalami pertumbuhan positif yaitu Belanja Barang BLU (Badan Layanan Umum),  Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, Belanja Perjadin Dalam Negeri, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa, Belanja Barang Persediaan, dan Belanja Barang Operasional.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan Agustus 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 35,96% dari realisasi s.d. Agustus 2021 terutama disebabkan oleh alokasi Belanja Modal TA 2022 yang mengalami penurunan sebesar Rp2,27 Triliun (20,84%).Namun demikian masih terdapat Belanja Modal yang masih mengalami pertumbuhan positif yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Fisik Lainnya. Adapun belanja modal yang mengalami pertumbuhan negative terbesar yaitu Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu sebesar 96,34%. Belanja Modal lainnya  yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Belanja Modal BLU pertumbuhan negatif 4,48%, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tumbuh negatif sebesar 15,39%.

Kenaikan terjadi pada Belanja Sosial baik pagu maupun realisasinya, sampai dengan Agustus 2022,realisasi belanja sosial naik menjadi 67.55milyar dari 43.91 milyar atau sebesar 53.82%. Belanja Bantuan Sosial disalurkan oleh satker  Kementerian Agama dan Kementerian Sosial di Jawa Tengah.

Untuk mengatasi kendala pelaksanaan anggaran diperlukan strategi pencapaian target diantaranya dengan mengoptimalkan belanja pada periode September (bulan terakhir triwulan ketiga) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran triwulan III. Selanjutnya satuan kerja K/L agar segera menyelesaikan hambatan hambatan realisasi anggaran  dengan mengkolsultasikan kepada Unit Eselon 1, unit vertikal, KPPN, atau Kanwil DJPb sesuai kewenangannya, agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal percepatan realisasi belanja pada Satuan kerja K/L tidak bisa dilakukan karena kegiatan sudah terjadwal, diharapkan syarat-syarat pencairan dana tetap dipersiapkan dengan baik untuk data dukung realisasi anggaran berikutnya.