Syarat :

• Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim.
  Retur SP2D dapat terjadi karena kesalahan nama rekening, nomor rekening, atau rekening inaktif yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke rekening penerima.

Prosedur :

Tahapan Penyelesaian Retur SP2D
1.) Lakukan pengecekan Laporan Data Retur SP2D pada menu Modul Bank >> Daftar Retur SP2D.
2.) Berdasarkan pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D, KPPN Pekalongan menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa Pengguna Anggaran/Satker dengan dilampiri Daftar Retur SP2D paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
3.) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D, Satker menyampaikan:
a. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (SRPR) sesuai format dalam Lampiran B pada PER-9/PB/2018 (paling lambat hari kerja terakhir pada minggu ke-3 bulan berikutnya)
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format dalam Lampiran C pada PER-9/PB/2018;
c. Bukti Upload ADK BCSR untuk pendaftaran data supplier apabila supplier belum pemah didaftarkan ke SPAN/terdapat kesalahan nama bank/terdapat kesalahan nomor rekening, atau ADK BCSU apabila Data Supplier yang telah didaftarkan memerlukan perubahan pada nama pemilik rekening.
d. Bukti Upload ADK Perubahan Data Kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah
didaftarkan di SPAN.
4.) Dalam hal Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening (SRPR) sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-3 bulan berikutnya setelah adanya Surat Pemberitahuan Retur SP2D, KPPN Pekalongan akan melakukan penyetoran dana Retur SP2D dari Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji/Rekening RR BI ke Rekening Kas Negara, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyetoran Dana Retur SP2D kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan kerja.

Selamat siang, Sobat #InTress

Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 diperkirakan tetap stabil,

didukung dengan konsumsi yang terjaga kuat dan juga pertumbuhan investasi.

Hingga Agustus 2024, kinerja APBN tetap terjaga dengan antisipasi perlambatan pendapatan negara dan pengelolaan belanja negara agar tetap berkualitas.

Peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan.

Simak realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2024.

Selamat siang, Sobat #InTress

Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 diperkirakan tetap stabil,

didukung dengan konsumsi yang terjaga kuat dan juga pertumbuhan investasi.

Hingga Agustus 2024, kinerja APBN tetap terjaga dengan antisipasi perlambatan pendapatan negara dan pengelolaan belanja negara agar tetap berkualitas.

Peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan.

Simak realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2024.

Syarat :
Permohonan nomor register HLN dilampiri:
1. Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran huruf C dalam PMK No: 99/PMK.05/2017
3. Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah

Permohonan nomor register HDN dilampiri:
1. Permohonan nomor register atas Hibah Langsung (format Lampiran B dalam PMK No: 99/PMK.05/2017)
2. Perjanjian Hibah;
3. Ringkasan Hibah (format Lampiran huruf C dalam PMK No: 99/PMK.05/2017)
4. Surat Kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah

Register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri:
1. SPTMHL
2. Rekening koran
3. Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

Pengesahan MPHL-BJS diajukan ke KPPN (melalui seksi Vera) dengan melampirkan:
1. Hardcopy dan ADK MPHL-BJS
2. Surat penetapan nomor register Hibah
3. BAST Hibah
4. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
5. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

Prosedur :

1. Pengajuan permohonan nomor register
A. Untuk Hibah Luar Negeri (HLN) ke Ditjen PPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko):
- Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga kepada DJPPR c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS).
- Pengajuan Nomor Register dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke alamat:
• DJPPR c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS)
• Gedung Frans Seda Lantai 7, Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710,
• Telp. 021-3505052/3865330 ekstensi 2726 (untuk Hibah Langsung) atau ekstensi 2615 (untuk Hibah Terencana),
• Fax 021-3846635
• Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
• Website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

B. Untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan:
- PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
- Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang

2. Penandatangan BAST
- Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
- Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
- BAST sekurang-kurangnya memuat :
a. Tanggal serah terima,
b. Pihak Pemberi dan Penerima,
c. Nilai nominal,
d. Bentuk hibah,
e. Tujuan BAST dan
f. Rincian harga per barang

3. Pengajuan pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS
A. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berha PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

B. Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berha PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

C. Kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN sebelum mencatat barang di dalam Mo Aset/Persediaan dan mencatat transaksi pengesahan hibah di Modul GLP

D. Catatan dalam perekaman MPHL-BJS di Aplikasi SAKTI yaitu:
1. Perekaman melalui Modul Pembayaran >> Catat/Ubah SPP >> Jenis SPP 500 (Lainnya) >> 510 (Pengesahan) >> 513 (ΜΕ PENC. HIBAH LANGSG BRG JASA SURAT BERHARGA)
2. Sumber dana diisi:
- HLBD untuk hibah langsung Barang dari dalam negeri
- HLBL untuk hibah langsung Barang dari luar negeri
- HLJD untuk hibah langsung Jasa dari dalam negeri
- HLJL untuk hibah langsung Jasa dari luar negeri
- HLSD untuk hibah langsung Surat Berharga dari dalam negeri
- HLSL untuk hibah langsung Surat Berharga dari luar negeri
3. ΜΑΚ/ΜΑΡ (Kode akun) untuk Belanja Hibah (kolom sebelah kiri) diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini (Daftar Akun Debet MPHL-BJS)
4. MAK/MAP (Kode akun) untuk Pendapatan hibah (kolom sebelah kanan) diisi:
- 431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang
- 431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang
- 431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Jasa
- 431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa
- 431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga
- 431223 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga
5. Uraian: "Pengesahan Hibah... (Dalam Negeri/Luar Negeri) dalam bentuk ... (Barang/Jasa/Surat Berharga) TA .... sesuai ... (Surat Perjanjian Hibah/NPHD/NPHLN) Nomor: Tanggal ............"
6. Penandatangan MPHL-BJS adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

E. Pengesahan MPHL-BJS diajukan ke KPPN (melalui seksi Vera)

Selamat siang, Sobat #InTress

Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 diperkirakan tetap stabil,

didukung dengan konsumsi yang terjaga kuat dan juga pertumbuhan investasi.

Hingga Agustus 2024, kinerja APBN tetap terjaga dengan antisipasi perlambatan pendapatan negara dan pengelolaan belanja negara agar tetap berkualitas.

Peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan.

Simak realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2024.

Selamat siang, Sobat #InTress

Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 diperkirakan tetap stabil,

didukung dengan konsumsi yang terjaga kuat dan juga pertumbuhan investasi.

Hingga Agustus 2024, kinerja APBN tetap terjaga dengan antisipasi perlambatan pendapatan negara dan pengelolaan belanja negara agar tetap berkualitas.

Peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan.

Simak realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2024.