DESA ROLE MODEL DAN PERAN APBN DALAM PEMBERDAYAAN DESA

Dana Desa merupakan perwujudan salah satu nawa cita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam rangka negara kesatuan“. Dana desa sudah digulirkan sejak tahun 2015 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi dana yang telah disalurkan tentu tidaklah sedikit. Tercatat sejak 2015 sampai dengan tahun 2024 alokasi dana desa telah dianggarkan sebanyak Rp624 triliun, dengan rincian tahun 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp68 triliun di tahun 2022, Rp70 triliun di tahun 2023, dan Rp71 triliun di tahun 2024. 

Hampir 10 tahun perjalanan penyaluran dana desa untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat desa. Namun dalam perjalanannya, masih terdapat penyelewengan dana desa oleh sejumlah perangkat desa. Mantan Kepala Desa Buket Panjou, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur harus ditahan penyidik Polres Aceh Timur pada November 2024 karena dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020-2022, dengan nilai kerugian keuangan sebesar Rp728 juta. Kemudian kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi buronan Kejaksaan Negeri sejak September 2024 karena diduga korupsi dana desa tahun 2019-2022 dengan nilai kerugian sebesar Rp1,3 miliar.

Kasus korupsi dana desa tersebut terjadi karena adanya celah penyelewengan, mencakup regulasi, tata laksana, pengawasan, serta kualitas dan integritas SDM. KPK menggandeng BPKP untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk pembuatan sistem laporan pengelolaan dana desa yang lebih sederhana, juga perlunya pelatihan kepala perangkat desa agar dana desa tepat sasaran. Sehubungan dengan itu, Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dana desa agar tepat salur dan tepat sasaran.

Tujuan dan Alokasi Dana Desa

Dana desa sendiri merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa yang dianggarkan ditetapkan sebesar Rp71 triliun, di mana Rp69 triliun merupakan anggaran awal yang ditetapkan sebelum tahun anggaran, dan Rp2 triliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun berjalan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Dana desa sebesar Rp71 triliun tersebut disalurkan kepada sebanyak 75.265 desa di 434 kabupaten/kota. Alokasi dana desa tahun 2024 terdiri dari alokasi dasar sebesar 65% atau sebesar Rp44,85 triliun, Alokasi afirmasi sebesar 1% atau sebesar Rp689 miliar, alokasi kinerja sebesar 4% atau sebesar Rp2,76 triliun, dan alokasi formula sebesar 30% atau sebesar Rp20,7 triliun.

Alokasi dana desa tersebut ditentukan berdasarkan karakteristik masing-masing desa. Alokasi dasar setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di desa tersebut, dengan 7 klaster jumlah penduduk yaitu 100, 500, 1.500, 3.000, 10.000, dan lebih dari 10.000. Alokasi afirmasi dibagikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

Kinerja Desa dan Insentif Dana Desa Tambahan

Kemudian alokasi kinerja sebesar Rp2,76 triliun dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik, dengan penilaian berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama mencakup pelaksanaan BLT Desa tahun 2023, rasio SILPA yang tidak melebihi 30% pagu dana desa, dan tidak ada penyalahgunaan dana desa. Kriteria kinerja mencakup pengelolaan keuangan dana desa yang mengukur rasio pendapatan asli desa terhadap APBDes, persentase kepemilikan BUMDes, persentase BLT Desa dan kegiatan swakelola Desa, persentase realisasi penyerapan dana desa, hingga capaian hasil pembangunan desa.

Indikator tambahan terkait kinerja desa yang tetap penting dalam mengukur kinerja penyaluran dana desa, seperti implementasi cash management system pada pengelolaan keuangan Desa. Selaras dengan gerakan cashless yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, penting bagi bendahara desa untuk melakukan pembayaran secara cashless dan mengurangi penggunaan uang tunai. Implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban dana desa, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui anggaran dan penggunaan dana desanya. Di samping itu terdapat indikator lain yang tetap esensial, yaitu Tingkat prevalensi stunting, jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah, dan jumlah kematian bayi dan ibu.

Program Desa Role Model di Kabupaten Simalungun

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara memiliki piagam Horas Chartered, yang salah satu programnya adalah Desa Role Model, dimana KPPN selaku unit vertikal Kanwil DJPb melakukan pendampingan terhadap desa yang terpilih. KPPN Pematang Siantar sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di lingkup Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 menyalurkan dana desa dengan total anggaran Rp343,66 miliar kepada sebanyak 386 desa. KPPN Pematang Siantar melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga desa role model dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam hal pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2023 KPPN Pematang Siantar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun menentukan desa role model terpilih, berdasarkan kinerja pengelolaan desa, dan kemudian menunjuk Desa Laras di Kecamatan Bandar Huluan sebagai Desa Role Model.

Desa Laras merupakan salah satu dari 10 desa/nagori dan kelurahan di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, dengan luas wilayah 998 km² dimana seluruh wilayahnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang terletak di area PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Laras. Penduduk desa ini pada tahun 2016 berjumlah 1.134 jiwa (272 KK), dan mayoritas penduduk bekerja pada sektor perkebunan, sementara sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang, pengrajin industri rumah tangga, peternakan, dan PNS/pensiunan PNS.

Dana desa yang disalurkan di desa ini mengalami peningkatan dalam periode 2021-2023. Tahun 2021 Desa Laras menyalurkan dana sebesar Rp649.900.000, Rp668.604.000 di tahun 2022, dan Rp788.069.000 di tahun 2023. Penyaluran dana desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Keluarga Penerima Manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Bantuan Pangan Bulog, Bantuan Pengentasan Rawan Stunting, Bantuan Lansia dan disabilitas, serta Bantuan Kemiskinan Ekstrem.

Kinerja pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa

Penyaluran dana tersebut untuk Pembangunan jalan desa, jalan antar nagori, dan jembatan. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, Desa Laras pada tahun 2023 memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Laras Jaya, yang bergerak di penjualan bahan pokok, penyewaan alat pesta dan jasa penarikan uang tunai. BUMDes Laras Jaya ini telah hadir untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Laras, dan keuntungan BUMDes ini dibagikan kembali kepada masyarakat desa melalui SHU. Dalam penanganan stunting, selama tahun 2023 Desa Laras melaksanakan program pencegahan dan penangan stunting, melalui pemberian susu kepada balita dan ibu hamil.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Laras telah membukukan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). KPPN Pematang Siantar bersama dengan KPP Pratama Pematang Siantar dan KPPBC Pematang Siantar sebagai unit kerja Kementerian Keuangan Satu di wilayah kerja Kabupaten Simalungun Kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui asistensi penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, peningkatan pemahaman terkait perpajakan, sosialisasi tentang kredit program, mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro (UMi). Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan desa, dan tentunya optimalisasi potensi desa seperti potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, dan potensi pariwisata.

Pentingnya program desa role model untuk menjadikan desa terpilih menjadi acuan dalam kinerja keuangan dan Pembangunan desa, serta tata kelola keuangan dan akuntabilitas . Bagi desa yang memiliki kinerja baik, terlebih jika mendapatkan penghargaan dari Kementerian/Lembaga, tentunya akan mendapatkan insentif berupa tambahan alokasi dana desa dengan formulasi sesuai ketentuan PMK 146 tahun 2023. Dalam lingkup Kabupaten Simalungun, KPPN Pematang Siantar hadir bersama dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi ketepatan waktu penyaluran dana desa, keberhasilan pelaksanaan dana desa, kesuksesan BUMDes yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, penanganan stunting, dan optimalisasi potensi desa. Harapannya dengan semakin gencarnya program pendampingan ini, semakin banyak desa yang dapat menjadi role model. Semakin baik kinerja yang ditunjukkan perangkat desa dalam pengelolaan desa dan keuangan desa, sehingga dana desa yang dikelola dapat memberikan setinggi-tingginya kesejahteraan masyarakat desa sesuai Nawacita Pembangunan Indonesia.

Roland Fernando (Kepala Subbagian Umum KPPN Pematang Siantar)

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Pemandu Acara. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada bagian pembukaan ini juga dilaksanakan penayangan video tajuk integritas yakni video berupa pengingat kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk menjaga integritas dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh petugas di KPPN Pematang Siantar dan KPPN Sidikalang sebagai salah satu kegiatan untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada KPPN Pematang Siantar dan KPPN Sidikalang. Selanjutnya Kepala KPPN Pematang Siantar dan Kepala KPPN Sidikalang, Ibu Nova Juliana Sianturi menyampaikan Kata Sambutan dan Arahan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para narasumber, dan perwakilan dari mitra kerja lingkup KPPN Pematang Siantar dan KPPN Sidikalang. Beliau menyampaikan harapan agar diskusi kali ini berjalan lebih aktif dan kiranya kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara.

Beberapa informasi pada masing-masing unit vertikal Kementerian Keuangan di Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

1. Informasi Belanja K/L oleh KPPN Pematang Siantar

Pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Zulfan, Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN Pematang Siantar. Beliau menyampaikan realisasi kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar yaitu Realisasi APBN Periode s.d. Desember 2023 di ruang lingkup kerja KPPN Pematang Siantar, sebesar Rp3.955,5 M atau sebesar 98,73% dari pagu Rp 4.006, 6 M. Adapun realisasi belanja pegawai sebesar Rp763.998.368.033 atau 99,25% dari pagu, realisasi belanja Barang sebesar Rp368.186.103.863 atau 95,88% dari pagu, realisasi belanja Modal sebesar Rp38.025.823.121 atau 96,00% dari pagu, dan realisasi belanja Transfer sebesar Rp2.785.360.298.659 atau 99,01% dari pagu.

2. Informasi Penerimaan Perpajakan oleh KPP Pratama Pematang Siantar

Bapak Erik Manson Ambarita, Kepala seksi pengawasan V selaku narasumber dari KPP Pratama Pematang Siantar. Beliau menyampaikan terdapat pertumbuhan penerimaan perpajakan di ruang lingkup KPP Pratama Pematang Siantar s.d. bulan Desember 2023 yaitu:

Realisasi s.d November secara nasional sebesar Rp1.867.826.577 (jutaan) dengan capaian sebesar 102,73%, Growth Bruto sebesar 4,27%, dan Growth Netto sebesar 8,80%. Realisasi s.d November KPP Pratama Pematangsiantar sebesar Rp1.633.715 (jutaan) dengan capaian sebesar 106,01%, Growth Bruto sebesar 12,29%, dan Growth Netto sebesar 17.82%.

3. Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh KPKNL Pematang Siantar

Ibu Roslenni S. Sitindaon, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku narasumber dari KPKNL Pematang Siantar menyampaikan bahwa Telah diperoleh PNBP atas layanan KPKNL Pematang Siantar dan KPKNL Medan s.d. Desember 2023 di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar dan KPPN Sidikalang. PNBP tersebut terbagi menjadi PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Lelang dan PNBP Piutang Negara yaitu:

Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPPN Pematangsiantar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.742.744.316,- dengan PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp950.664.185,- terdiri dari Pemanfaatan BMN sebesar Rp497.176.790,- dan Pemindatanganan BMN sebesar Rp453.487.395,-. PNBP Lelang (Bea Lelang) sebesar Rp1.792.080.131,- terdiri dari Pegadaian sebesar Rp971.171.104,- dan Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp820.909.027,-. PNBP Piutang Negara sebesar Rp2.684.975,-

Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPPN Sidikalang per 31 Desember 2023 sebesar Rp440.513.629,- dengan PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp273.759.206,- terdiri dari Pemanfaatan BMN sebesar Rp133.098.275,- dan Pemindatanganan BMN sebesar Rp140.660.931,-. PNBP Lelang (Bea Lelang) sebesar Rp166.754.423,- terdiri dari Pegadaian sebesar Rp97.559.440,- dan Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp69.194.983,-. PNBP Piutang Negara sebesar Rp0,-

4. Informasi Penerimaan Bea dan Cukai oleh KPPBC Pematang Siantar

Bapak Muhammad Ikhsan Nasution, Kepala Seksi Perbendaharaan selaku narasumber dari KPPBC Pematang Siantar menyampaikan materi mengenai Kepabeanan & Cukai. Adapun realisasi Penerimaan dari target penerimaan Tahun 2023 sebesar 863.426.165.060, telah diperoleh realisasi Rp 736.702.790.900 (85,32%). Sampai dengan Desember 2023, KPBC telah melakukan 94 penindakan atas kasus barang ilegal (hasil tembakau dan kandungan alkohol) dengan potensi kerugian negara yang sebesar Rp363.835.337.

5. Informasi Penerimaan Perpajakan oleh KPP Pratama Kabanjahe

Ibu R.G. Megawati Sitanggang, Kepala seksi pengawasan V selaku narasumber dari KPP Pratama Kabanjahe. Beliau menyampaikan terdapat pertumbuhan penerimaan perpajakan di ruang lingkup KPP Pratama Kabanjahe s.d. bulan Desember 2023 yaitu : 

Secara nominal realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif 21,94% (tanpa PPS) dengan target 2023 sebesar Rp284.115.541.000, Realisasi per Desember 2023 sebesar Rp306.783.591.223, Capaian sebesar 107.98% dan Pertumbuhan (include dan exclude PPS) sebesar 11.05% dan 21.94%.

6. Informasi Belanja K/L oleh KPPN Sidikalang

Pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Iman Santoso Simanjuntak, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker pada KPPN Sidikalang. Beliau menyampaikan realisasi kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Sidikalang yaitu Realisasi APBN Periode s.d. Desember 2023 di ruang lingkup kerja KPPN Sidikalang, sebesar Rp 3.235,30 miliar atau sebesar 98,83% dari pagu Rp 3.247,27 miliar. Adapun realisasi belanja pegawai sebesar 235,80 M atau 98,85% dari pagu, realisasi belanja Barang sebesar 183,91 M atau 98,80% dari pagu, realisasi belanja Modal sebesar Rp 10,41 M atau 99,05% dari pagu, dan realisasi belanja Transfer sebesar Rp2.805,17 M atau 98,84% dari pagu.

Dalam kesempatan ini, KPPN Pematang Siantar juga menyampaikan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-1041/MK.05/2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024. dengan fokus mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan anggaran, Narasumber menekankan pentingnya perencanaan anggaran. Satuan Kerja (Satker) diminta untuk melakukan reviu DIPA guna meneliti kesesuaian alokasi dan kebutuhan serta memastikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana. Usulan revisi DIPA dapat diajukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring potensi pagu minus dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan anggaran Prioritas Nasional juga ditekankan.
Selanjutnya narasumber menjelaskan pada tahap pelaksanaan anggaran, satker harus segera menetapkan pejabat perbendaharaan, melakukan koordinasi dengan eselon I
Kementerian/Lembaga, dan menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan sehingga dapat segera melakukan realisasi anggaran. Prioritisasi
kegiatan, peningkatan efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai output dijadikan fokus untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Kemudian satker diarahkan untuk tetap melakukan pemantauan atas pelaksanaan anggaran secara periodik dan melakukan evaluasi atas kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan strategi untuk
memitigasi dan mengatasi kendala tersebut. Terkait Rencana Penarikan Dana (RPD), KPPN Pematang Siantar menekankan pentingnya pemahaman terkait Scheduled Payment Date (SPD). Satker diminta agar memahami proses pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan memastikan kelancaran prosesnya hingga pengajuan ke KPPN, sehingga tidak terjadi keterlambatan atas RPD yang sudah terbentuk. Kemudian satker juga didorong untuk memanfaatkan digitalisasi pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), digital payment (Digipay), dan Cash Management System (CMS). Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah proses pembelian secara online.

KPPN Pematang Siantar telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan KPPN Pematang Siantar Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 26 s.d. 31 Maret 2024 yang dilaksanakan secara daring, dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan apresiasi dari seluruh mitra kerja terhadap pelayanan yang diterima sehingga pada Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Triwulan I Tahun 2024, KPPN Pematang Siantar dapat meraih Indeks 4.95 dari skala 5 (infografis terlampir) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (CSI) sebesar 99.00 dari skala 100. Rincian hasil survei terlihat pada grafik berikut:

Kami menyadari bahwa masih terdapat harapan untuk peningkatan kinerja layanan KPPN di masa yang akan datang. Untuk itu, kami mohon kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang lebih baik lagi dari seluruh mitra kerja. Tanpa hal tersebut, peningkatan kinerja layanan KPPN untuk menjadi lebih baik lagi akan terhambat. Apabila terdapat pengaduan terkait dengan layanan KPPN Pematang Siantar, satker dapat menghubungi kami melalui saluran pengaduan sebagai berikut:
a. Telepon/sms : 0811 6216 005
b. Website : wise.kemenkeu.go.id
c. Aplikasi SIPANDU : http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
d. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
e. SP4N LAPOR : lapor.go.id
f. Saluran pengaduan online KPPN Pematang Siantar : SIGAP ( https://bit.ly/SIGAP005 )

Press Release APBN s.d. Juli 2023 di Wilayah KPPN Pematang Siantar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 secara online (microsoft teams). Dalam kegiatan ini narasumber adalah para pegawai dari Kemenkeu Satu Kota Pematang Siantar (KPPN Pematang Siantar, KPKNL Pematang Siantar, KPP Pratama Pratama Pematang Siantar dan KPPBC Pematang Siantar).