DESA ROLE MODEL DAN PERAN APBN DALAM PEMBERDAYAAN DESA

Dana Desa merupakan perwujudan salah satu nawa cita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam rangka negara kesatuan“. Dana desa sudah digulirkan sejak tahun 2015 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi dana yang telah disalurkan tentu tidaklah sedikit. Tercatat sejak 2015 sampai dengan tahun 2024 alokasi dana desa telah dianggarkan sebanyak Rp624 triliun, dengan rincian tahun 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp68 triliun di tahun 2022, Rp70 triliun di tahun 2023, dan Rp71 triliun di tahun 2024. 

Hampir 10 tahun perjalanan penyaluran dana desa untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat desa. Namun dalam perjalanannya, masih terdapat penyelewengan dana desa oleh sejumlah perangkat desa. Mantan Kepala Desa Buket Panjou, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur harus ditahan penyidik Polres Aceh Timur pada November 2024 karena dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020-2022, dengan nilai kerugian keuangan sebesar Rp728 juta. Kemudian kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi buronan Kejaksaan Negeri sejak September 2024 karena diduga korupsi dana desa tahun 2019-2022 dengan nilai kerugian sebesar Rp1,3 miliar.

Kasus korupsi dana desa tersebut terjadi karena adanya celah penyelewengan, mencakup regulasi, tata laksana, pengawasan, serta kualitas dan integritas SDM. KPK menggandeng BPKP untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk pembuatan sistem laporan pengelolaan dana desa yang lebih sederhana, juga perlunya pelatihan kepala perangkat desa agar dana desa tepat sasaran. Sehubungan dengan itu, Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dana desa agar tepat salur dan tepat sasaran.

Tujuan dan Alokasi Dana Desa

Dana desa sendiri merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa yang dianggarkan ditetapkan sebesar Rp71 triliun, di mana Rp69 triliun merupakan anggaran awal yang ditetapkan sebelum tahun anggaran, dan Rp2 triliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada tahun berjalan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Dana desa sebesar Rp71 triliun tersebut disalurkan kepada sebanyak 75.265 desa di 434 kabupaten/kota. Alokasi dana desa tahun 2024 terdiri dari alokasi dasar sebesar 65% atau sebesar Rp44,85 triliun, Alokasi afirmasi sebesar 1% atau sebesar Rp689 miliar, alokasi kinerja sebesar 4% atau sebesar Rp2,76 triliun, dan alokasi formula sebesar 30% atau sebesar Rp20,7 triliun.

Alokasi dana desa tersebut ditentukan berdasarkan karakteristik masing-masing desa. Alokasi dasar setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di desa tersebut, dengan 7 klaster jumlah penduduk yaitu 100, 500, 1.500, 3.000, 10.000, dan lebih dari 10.000. Alokasi afirmasi dibagikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

Kinerja Desa dan Insentif Dana Desa Tambahan

Kemudian alokasi kinerja sebesar Rp2,76 triliun dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik, dengan penilaian berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama mencakup pelaksanaan BLT Desa tahun 2023, rasio SILPA yang tidak melebihi 30% pagu dana desa, dan tidak ada penyalahgunaan dana desa. Kriteria kinerja mencakup pengelolaan keuangan dana desa yang mengukur rasio pendapatan asli desa terhadap APBDes, persentase kepemilikan BUMDes, persentase BLT Desa dan kegiatan swakelola Desa, persentase realisasi penyerapan dana desa, hingga capaian hasil pembangunan desa.

Indikator tambahan terkait kinerja desa yang tetap penting dalam mengukur kinerja penyaluran dana desa, seperti implementasi cash management system pada pengelolaan keuangan Desa. Selaras dengan gerakan cashless yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, penting bagi bendahara desa untuk melakukan pembayaran secara cashless dan mengurangi penggunaan uang tunai. Implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban dana desa, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui anggaran dan penggunaan dana desanya. Di samping itu terdapat indikator lain yang tetap esensial, yaitu Tingkat prevalensi stunting, jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah, dan jumlah kematian bayi dan ibu.

Program Desa Role Model di Kabupaten Simalungun

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara memiliki piagam Horas Chartered, yang salah satu programnya adalah Desa Role Model, dimana KPPN selaku unit vertikal Kanwil DJPb melakukan pendampingan terhadap desa yang terpilih. KPPN Pematang Siantar sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di lingkup Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 menyalurkan dana desa dengan total anggaran Rp343,66 miliar kepada sebanyak 386 desa. KPPN Pematang Siantar melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga desa role model dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam hal pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2023 KPPN Pematang Siantar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun menentukan desa role model terpilih, berdasarkan kinerja pengelolaan desa, dan kemudian menunjuk Desa Laras di Kecamatan Bandar Huluan sebagai Desa Role Model.

Desa Laras merupakan salah satu dari 10 desa/nagori dan kelurahan di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, dengan luas wilayah 998 km² dimana seluruh wilayahnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang terletak di area PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Laras. Penduduk desa ini pada tahun 2016 berjumlah 1.134 jiwa (272 KK), dan mayoritas penduduk bekerja pada sektor perkebunan, sementara sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang, pengrajin industri rumah tangga, peternakan, dan PNS/pensiunan PNS.

Dana desa yang disalurkan di desa ini mengalami peningkatan dalam periode 2021-2023. Tahun 2021 Desa Laras menyalurkan dana sebesar Rp649.900.000, Rp668.604.000 di tahun 2022, dan Rp788.069.000 di tahun 2023. Penyaluran dana desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Keluarga Penerima Manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Bantuan Pangan Bulog, Bantuan Pengentasan Rawan Stunting, Bantuan Lansia dan disabilitas, serta Bantuan Kemiskinan Ekstrem.

Kinerja pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa

Penyaluran dana tersebut untuk Pembangunan jalan desa, jalan antar nagori, dan jembatan. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, Desa Laras pada tahun 2023 memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Laras Jaya, yang bergerak di penjualan bahan pokok, penyewaan alat pesta dan jasa penarikan uang tunai. BUMDes Laras Jaya ini telah hadir untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Laras, dan keuntungan BUMDes ini dibagikan kembali kepada masyarakat desa melalui SHU. Dalam penanganan stunting, selama tahun 2023 Desa Laras melaksanakan program pencegahan dan penangan stunting, melalui pemberian susu kepada balita dan ibu hamil.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Laras telah membukukan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). KPPN Pematang Siantar bersama dengan KPP Pratama Pematang Siantar dan KPPBC Pematang Siantar sebagai unit kerja Kementerian Keuangan Satu di wilayah kerja Kabupaten Simalungun Kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui asistensi penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa, peningkatan pemahaman terkait perpajakan, sosialisasi tentang kredit program, mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro (UMi). Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan desa, dan tentunya optimalisasi potensi desa seperti potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, dan potensi pariwisata.

Pentingnya program desa role model untuk menjadikan desa terpilih menjadi acuan dalam kinerja keuangan dan Pembangunan desa, serta tata kelola keuangan dan akuntabilitas . Bagi desa yang memiliki kinerja baik, terlebih jika mendapatkan penghargaan dari Kementerian/Lembaga, tentunya akan mendapatkan insentif berupa tambahan alokasi dana desa dengan formulasi sesuai ketentuan PMK 146 tahun 2023. Dalam lingkup Kabupaten Simalungun, KPPN Pematang Siantar hadir bersama dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi ketepatan waktu penyaluran dana desa, keberhasilan pelaksanaan dana desa, kesuksesan BUMDes yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, penanganan stunting, dan optimalisasi potensi desa. Harapannya dengan semakin gencarnya program pendampingan ini, semakin banyak desa yang dapat menjadi role model. Semakin baik kinerja yang ditunjukkan perangkat desa dalam pengelolaan desa dan keuangan desa, sehingga dana desa yang dikelola dapat memberikan setinggi-tingginya kesejahteraan masyarakat desa sesuai Nawacita Pembangunan Indonesia.

Roland Fernando (Kepala Subbagian Umum KPPN Pematang Siantar)

KPPN Pematang Siantar telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan KPPN Pematang Siantar Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 26 s.d. 31 Maret 2024 yang dilaksanakan secara daring, dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan apresiasi dari seluruh mitra kerja terhadap pelayanan yang diterima sehingga pada Survei Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Triwulan I Tahun 2024, KPPN Pematang Siantar dapat meraih Indeks 4.95 dari skala 5 (infografis terlampir) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (CSI) sebesar 99.00 dari skala 100. Rincian hasil survei terlihat pada grafik berikut:

Kami menyadari bahwa masih terdapat harapan untuk peningkatan kinerja layanan KPPN di masa yang akan datang. Untuk itu, kami mohon kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang lebih baik lagi dari seluruh mitra kerja. Tanpa hal tersebut, peningkatan kinerja layanan KPPN untuk menjadi lebih baik lagi akan terhambat. Apabila terdapat pengaduan terkait dengan layanan KPPN Pematang Siantar, satker dapat menghubungi kami melalui saluran pengaduan sebagai berikut:
a. Telepon/sms : 0811 6216 005
b. Website : wise.kemenkeu.go.id
c. Aplikasi SIPANDU : http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
d. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
e. SP4N LAPOR : lapor.go.id
f. Saluran pengaduan online KPPN Pematang Siantar : SIGAP ( https://bit.ly/SIGAP005 )

KPPN Pematangsiantar telah menyusun formula strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dituangkan dalam Strategi Organisasi KPPN Pematangsiantar Tahun 2024 yang juga telah disosialisasikan kepada stakeholder. Adapun strategi yang digunakan adalah kombinasi Strength-Threat.

Diharapkan dengan strategi tersebut, KPPN Pematangsiantar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder serta mewujudkan visi KPPN Pematangsiantar menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Transparan, Modern dan Akuntabel.

Forum Group Discussion (FGD) dibuka oleh pembawa acara. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pemutaran video tajuk integritas. Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Plt. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Adapun Informasi yang disampaikan di forum adalah sebagai berikut:

a. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Muhammad Fadly, A. P. Kb. N sebagai narasumber membawa materi "Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga"

Dasar hukum penyusunan rancangan Perdirjen adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Latar belakang penyusunan rancangan perdirjen adalah amanat PMK 217/PMK.05/2022 tentang SAPP dan Temuan BPK pada LKPP 2022 dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal.

Kualitas Data Laporan Keuangan adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan transaksi BMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan dengan cara melakukan pencatatan transaksi keuangan dan transaksi BMN pada aplikasi SAKTI, melakukan monitoring kualitas data LK secara berkala (harian), dan menyelesaikan tindak lanjut penyelesaian kualitas data LK. 

MONSAKTI memiliki fitur monitoring kualitas data laporan keuangan melalui menu: 

• To Do List, fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi transaksi yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian.
• Monitoring, fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi transaksi keuangan dan transaksi BMN terntentu yang perlu diawasi/dimonitor.
• Daftar/rincian, fitur yang digunakan untuk menyajikan informasi pendukung dalam penyusunan CaLK laporan keuangan dan CRBMN pada laporan BMN.                     

Ketentuan lain terkait kualitas data laporan keuangan:

• Apabila masih terdapat to do list yang harus dilakukan penyelesaian/tindaklanjut pada periode terkait (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan), maka tidak dapat dilakukan tutup periode pada modul GLP dan tidak dapat diterbitkan SHR.
• UAKPA dan unit akuntansi pada level atas dapat melakukan monitoring tutup periode melalui aplikasi MONSAKTI.
• Tutup Periode modul aset pada periode semesteran secara otomatis akan membentuk nilai penyusutan aset.

Dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan diatas, tetap dapat dilakukan cetak Laporan, namun akan mempengaruhi kualitas data Laporan Keuangan pada periode terkait. Apabila belum melakukan tutup periode, terdapat status keterangan Laporan Keuangan “belum final”.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi adalah untuk memperoleh keandalan serta meningkatkan akurasi dan validitas data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. 

• Rekonsiliasi Internal, terdiri atas Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara, Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB.,  dan Rekonsiliasi UAKPA dengan Pengelola Piutang.
• Rekonsiliasi Eksternal dimana Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah dan Pelaksanaan rekonsiliasi secara otomatis sesuai dengan ketentuan OLAP.
• Rekonsiliasi PNBP Terpusat  dimana Satker yang memiliki PNBP yang penggunaannya ditetapkan secara terpusat atau Satker yang memiliki transaksi PNBP minimal 2000 transaksi per bulan dan per akun dan Rekonsiliasi dilaksanakan antara Kantor Pusat Satker pengguna PNBP dengan DJPb c.q. KPPN Khusus Penerimaan atas rekapitulasi data PNBP

SHR diterbitkan dengan persyaratan:

• Tidak ada TDK Rupiah maupun TDK CoA pada menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode terkait atau dengan persetujuan KPPN.
• Tidak terdapat data pada menu To Do List yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindaklanjutnya.
• Telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait.

b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Pematang Siantar

Chiltry R Hutahahean sebagai narasumber membawa materi "Asistensi Aplikasi SAKTI"

Dalam penyampaiannya, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Pematang Siantar mengingatkan Satuan Kerja lingkup KPPN Pematang Siantar untuk melakukan penjurnalan pada aplikasi SAKTI sebelum melakukan tutup periode pada masing-masing modul.

Forum Group Discussion (FGD) Asistensi Rekonsiliasi dan Data MONSAKTI dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Asistensi Aplikasi SAKTI ditutup dengan himbauan untuk selalu menjaga integritas dalam setiap pengelolaan keuangan negara.