Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2026 mencatatkan kinerja terbaik dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Teknologi dan Aplikasi (SINTESA) per 31 Juli 2026, total realisasi belanja mencapai Rp3,055 triliun dari total pagu sebesar Rp4,385 triliun, atau setara 69,67 persen. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan dari 55,30% (2025) ke 69,67% (2026) — sekitar 14,4 poin persentase — merupakan lonjakan tercepat sepanjang periode pengamatan, jauh melampaui kenaikan tahunan sebelumnya yang rata-rata hanya 2–3 poin persentase.
Dari sisi klasifikasi fungsi anggaran, kinerja antar-sektor menunjukkan disparitas yang cukup mencolok. Fungsi Pelayanan Umum, yang menyerap porsi pagu terbesar (sekitar 69% dari total pagu APBN wilayah kerja), mencatat realisasi 70,58% — tumbuh 30,19% dibanding periode sama tahun lalu. Fungsi ini menjadi kontributor utama di balik lonjakan realisasi total.
Fungsi Agama mencatat pertumbuhan tercepat secara persentase (+85,27%), dengan realisasi melonjak dari 45,41% menjadi 84,12%, meski nilainya relatif kecil secara nominal.
Sebaliknya, Fungsi Pendidikan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kemunduran — realisasi turun dari 55,41% menjadi 46,79% (-15,56% yoy), sementara pagunya pun menyusut dari Rp132,0 miliar menjadi Rp117,5 miliar. Perlambatan ini menjadi catatan yang perlu mendapat perhatian pada sisa tahun anggaran berjalan.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2.105.476.579.471 dari pagu Rp2.969.372.135.000 (70,91%), tumbuh 30,43% — kontributor besar lainnya di balik lonjakan realisasi APBN total. Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada DAK Fisik, dengan realisasi melonjak dari hanya 5,63% (2025) menjadi 54,67% (2026) — kenaikan lebih dari delapan kali lipat secara persentase, mengindikasikan percepatan signifikan dalam proses pencairan dibanding tahun lalu yang sempat sangat tertinggal.
Dana Desa bahkan telah terealisasi penuh (100%) per Juli 2026, meski pagunya sendiri turun tajam dari Rp332,8 miliar menjadi Rp116,4 miliar dibanding tahun sebelumnya — kemungkinan mencerminkan perubahan skema atau tahapan pencairan.
Sementara itu, DID tidak memiliki alokasi pagu sama sekali pada 2026 (berbeda dari 2025 yang memiliki pagu Rp7,3 miliar namun tidak terserap), dan DAK Non Fisik menjadi satu-satunya komponen TKD yang memburuk, dengan realisasi turun dari 48,89% menjadi 25,00% (-48,87%).
Kinerja BUN di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar hingga Juli 2026 menunjukkan percepatan penyerapan anggaran yang signifikan, didorong terutama oleh Transfer ke Daerah (70,91%) dan Fungsi Pelayanan Umum (70,58%), dengan kontribusi ekstrem dari DAK Fisik dan Dana Bagi Hasil. Capaian 69,67% pada pertengahan tahun ini telah melampaui proporsi waktu tahun anggaran yang berjalan (58%), sebuah pencapaian yang tidak terjadi pada empat tahun sebelumnya.
Meski demikian, dua area masih memerlukan perhatian dan percepatan pada sisa tahun anggaran: Fungsi Pendidikan yang realisasinya justru menurun dibanding tahun lalu, dan DAK Non Fisik yang mengalami perlambatan signifikan. Jika tren percepatan pada sektor-sektor lain dapat dipertahankan sekaligus kedua area ini mendapat dorongan tambahan, target penyerapan anggaran tahun 2026 berpotensi tercapai lebih optimal dibanding pola tahun-tahun sebelumnya.
