Dalam rangka mempercepat penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik Sekaligus TA 2018, KPPN Pontianak mengadakan rapat koordinasi dengan BPKAD lingkup Prov Kalimantan Barat pada hari Selasa, 17 Juli 2018.

Dari hasil rakor tersebut, pemda menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi seperti adanya gangguan system di LPSE yaitu satker sudah menyampaikan daftar pekerjaan/kegiatan yang dikontrakkan tapi tidak terbaca di system LPSE. Selain itu, terdapat usulan juga yaitu agar ada perpanjangan batas waktu penginputan/penyampaian daftar kontrak karna adanya beberapa kontrak yang belum dapat dilaksanakan/belum selesai lelang dan ditegaskan dalam peraturan, bahwa biaya penunjang yang sebesar 5% dari pagu perbidang dibebankan di DAK Fisik.