Purwodadi, 14 Agustus 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dan implementasi digitalisasi pengelolaan anggaran yang mencakup Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay, dan Cash Management System (CMS). Kegiatan ini diikuti oleh satuan kerja mitra KPPN Purwodadi, antara lain Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Negeri Blora, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Acara yang digelar di aula KPPN Purwodadi ini bertujuan untuk memantau indikator pelaksanaan anggaran tahun berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mendorong optimalisasi penggunaan instrumen digital dalam pengelolaan keuangan negara.

Kepala KPPN Purwodadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKP, Digipay, dan CMS merupakan terobosan strategis untuk mendukung prinsip cashless government, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pembayaran.

“Penggunaan instrumen digital ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBN,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, perwakilan satuan kerja menyampaikan capaian, hambatan, serta rencana tindak lanjut terkait pemanfaatan KKP, Digipay, dan CMS. Beberapa isu yang dibahas meliputi optimalisasi pembayaran melalui KKP, optimalisasi transaksi belanja pemerintah menggunakan Digipay, dan target penggunaan CMS minimal 70% dari total transaksi non-tunai.

KPPN Purwodadi juga memberikan rekomendasi teknis dan panduan praktis agar pemanfaatan aplikasi digital dapat berjalan maksimal, termasuk pelatihan lanjutan dan monitoring berkala.

Dengan adanya kegiatan evaluasi ini, diharapkan sinergi antara KPPN dan satuan kerja dapat semakin kuat, sehingga pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara semakin optimal.