Sehubungan dengan Implementasi Aplikasi Sakti Full Modul dan Press Release APBN, KPPN Rantau Prapat telah melaksanakan kegiatan Press Release APBN Periode s.d 31 Mei 2025 pada hari Senin, 16 Juni 2025 yang dilaksanakan secara daring menggunakan Aplikasi Ms. Teams.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Puji Hartoyo. Beliau menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk  memberikan pemahaman terkait hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola oleh KPPN Rantau Prapat hingga Mei 2025. Penekananpadatransparansi publik dan pentingnya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 

Kemudian beliau menyampaikan  Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga bulan Mei 2025 dengan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 130% dari target yang telah ditetapkan. Total realisasi PNBP mencapai Rp13,09 miliar, sementara target yang ditetapkan hanya sebesar Rp10,08 miliar. Capaian ini menjadi salah satu pencapaian luar biasa dalam pelaksanaan anggaran, mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya non-pajak.

Realisasi Belanja Negara hingga Mei 2025 untuk wilayah Labuhanbatu Raya, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,38 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu anggaran untuk wilayah ini adalah Rp1,33 triliun. Hingga Mei 2025, realisasi anggaran yang telah tersalurkan tercatat sebesar 39,3%, mencerminkan penyerapan yang masih cukup baik, namun ada peluang untuk meningkatkan angka tersebut di semester kedua tahun ini. Sebagai perbandingan, realisasi belanja pemerintah pusat mencatatkan angka sebesar 46,0%, sementara transfer ke daerah mencapai 38,2%. Oleh karena itu, penting untuk terus mengoptimalkan penyerapan anggaran di semester kedua.

Capaian dan Realisasi Belanja Pemerintah Kinerja Belanja Pemerintah Pusat:

• Belanja Pegawai: Realisasi belanja pegawai sudah mencapai 53%. Ini menunjukkan bahwa alokasi untuk sektor ini sudah cukup optimal, namun masih ada ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam pendistribusian anggaran.
• Belanja Barang: Realisasi belanja barang tercatat sebesar 39%, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempercepat alokasi untuk kebutuhan barang agar dapat mencapai angka yang lebih tinggi pada semester berikutnya.
• Belanja Modal: Belanja modal hanya terealisasi 7%, yang menjadi titik fokus penting dalam rapat ini. Penyerapan anggaran belanja modal ini perlu dipercepat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan di wilayah 3 Labuhanbatu Raya. Meskipun terdapat pencapaian yang cukup baik di sektor belanja pegawai dan barang, anggaran belanja modal perlu perhatian khusus agar percepatan dalam pembangunan dapat tercapai.

Kinerja Transger ke Daerah dan Dana Desa

• Dana Bagi Hasil: Realisasi dana bagi hasil baru mencapai 18,1% dari total pagu sebesar Rp225,17 miliar. Ini menunjukkan adanya kendala dalam penyaluran dana kepada daerah yang harus segera diatasi.
• Dana Alokasi Umum (DAU): Dana alokasi umum sudah terealisasi sebesar 42,5% dari pagu yang mencapai Rp1,88 triliun. Penyaluran DAU yang cukup tinggi ini dapat menjadi modal untuk pembiayaan berbagai proyek di daerah.
• Dana Desa: Dana desa telah terealisasi sebesar 38,4% dari total pagu Rp223,36 miliar. Realisasi ini cukup baik, namun tetap perlu didorong agar seluruh dana desa dapat disalurkan tepat waktu agar dapat mendukung pembangunan di desa-desa.
• Dana Insentif Daerah: Realisasi dana insentif daerah tercatat mencapai 50% dari total pagu Rp14,34 miliar, menunjukkan kemajuan dalam penyerapan dana insentif untuk mendukung daerah yang memiliki kinerja baik.
• Dari seluruh dana yang disalurkan, Kabupaten Labuhanbatu mencatatkan realisasi tertinggi dengan 42% dari total pagu. Sebaliknya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih membutuhkan percepatan dalam penyerapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Wilayah Labuhanbatu Raya

• Nilai IKPA: Angka IKPA yang tercatat adalah 99,2 dari 100, menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik. Ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
• Deviasi Hal III DIPA: Tercatat deviasi sebesar 94,82. Meskipun ini tidak terlalu besar, tetap diperlukan evaluasi untuk mengurangi deviasi pada pencairan anggaran yang lebih tepat sasaran.
• Penyelesaian UP/TUP: Angka penyelesaian UP/TUP tercatat sangat tinggi, yakni 99,75%. Ini menunjukkan bahwa proses pengajuan dan pencairan dana sudah berjalan lancar dan efisien.

Tantangan dan Komitmen dalam Optimalisasi Penyerapan Anggaran Tantangan

• Optimalisasi Belanja Modal: Fokus utama dalam rapat ini adalah percepatan penyerapan anggaran untuk belanja modal yang baru terealisasi 7%. Penyerapan yang lebih cepat dan terarah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang vital bagi perkembangan daerah
• Mitigasi Keterlambatan Pencairan Dana: Keterlambatan dalam pencairan dana masih menjadi tantangan, yang jika tidak diatasi dapat menghambat pelaksanaan proyek dan program pemerintah. Penyelesaian masalah ini harus menjadi prioritas agar seluruh program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Kemudian narasumber juga menyampaikan komitmen 

untuk menjaga transparansi dalam setiap langkah pengelolaan anggaran, serta memastikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder. Proses penyerapan anggaran yang tepat waktu dan akurat akan menjadi prioritas agar seluruh rencana pembangunan dapat tercapai dengan baik. KPPN juga berjanji untuk mempercepat penyerapan belanja modal dan mengatasi keterlambatan pencairan dana yang ada.

Untuk meningkatkan hasil capaian anggaran di semester II, KPPN Rantau Prapat akan melakukan langkah-langkah berikut:

• Meningkatkan Koordinasi: Dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, KPU Kabupaten,daninstansi terkait lainnya untuk memastikan percepatan pencairan dana.
• Pemantauan Intensif: Fokus pada pemantauan realisasi belanja modal dan penyerapan anggaran di sektor yang lebih lambat. Evaluasi Berkala: KPPN Rantau Prapat akan melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian penyerapan anggaran dan melakukan perbaikan segera jika ditemukan deviasi yang signifikan.