Kegiatan Press Conference APBN dibuka oleh Ulina Sefriani Benedikta Sitohang selaku MC, kemudian dilanjutkan dengan doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Rantau Prapat berharap agar sinergi serta koordinasi yang baik dengan satker dapat terus terjalin, serta, informasi mengenai pelaksanaan APBN di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan senantiasa tersampaikan dengan baik. Disampaikan pula pesan mengenai pentingnya integritas serta penguatan sikap anti-korupsi, dan anti-gratifikasi. Seluruh pegawai KPPN Rantau Prapat diingatkan untuk tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Diharapkan juga seluruh satuan kerja mitra dapat menjaga lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Jika ada indikasi gratifikasi, korupsi, atau pungli dalam lingkungan KPPN Rantau Prapat, satuan kerja mitra dapat menyampaikan pengaduan. Adapun sebelum acara dimulai, peserta menyaksikan pemutaran video mengenai integritas, anti-korupsi, serta anti-gratifikasi sebagai penguat komitmen bersama.

Kegiatan Press Conference KPPN Rantau Prapat periode sampai dengan 31 Januari 2026 disampaikan oleh Puji Hartoyo selaku Kepala KPPN Rantau Prapat. Dalam pemaparan disampaikan bahwa capaian kinerja pengelolaan APBN menunjukkan tren positif pada awal tahun anggaran. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), KPPN Rantau Prapat bersama satuan kerja mitra berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp1.558.943.039 dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.630.124.000. Capaian tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi yang kuat antara KPPN dan seluruh Satker Mitra dalam mengoptimalkan penerimaan negara secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan, pendapatan jasa Kantor Urusan Agama, serta pendapatan pelayanan STNK dan SIM.

Selanjutnya, dari sisi realisasi belanja, hingga 31 Januari 2026 KPPN Rantau Prapat mencatat penyerapan anggaran sebesar Rp398.800.198.942 atau 15,54% dari total pagu Rp2.566.784.577.000. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah, dengan komposisi Belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp38.365.823.982 atau 13,91% dari pagu. Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp10.722.225.180 atau 9,96% dari pagu, dan belanja modal terealisasi sebesar Rp1.366.476.000 atau 15,73% dari pagu. Capaian ini menunjukkan progres awal tahun yang cukup baik dan diharapkan dapat terus meningkat pada triwulan berikutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berjalan optimal.

Adapun belanja transfer ke daerah yang dikelola KPPN Rantau Prapat mencakup Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan total pagu sebesar Rp2.174.493.534.000 dan realisasi Rp338.028.374.800. Penyaluran dana tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPPN Rantau Prapat. Dalam aspek Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), nilai IKPA selaku Kuasa BUN belum dapat dihitung karena pengisian Target Capaian Output belum dapat dilakukan, namun nilai RPD Halaman III DIPA telah mencapai 100.

Puji Hartoyo menyampaikan hal-hal penting dalam rangka peningkatan pengelolaan anggaran, antara lain :

• Alokasi DIPA dan Transfer ke Daerah mengalami penurunan karena pemerintah memindahkan alokasi dari daerah ke pusat (belanja K/L) untuk program prioritas yang langsung dinikmati masyarakat, seperti makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan, pangan, bantuan sosial sebagaimana dimuat dalam program prioritas Presiden. 
• Satuan kerja lingkup KPPN Rantau Prapat yang berprestasi pada tahun anggaran 2025 akan dianugerahi penghargaan yang rencana akan diselenggarakan pada bulan April 2026.
• Dalam upaya meningkatkan nilai IKPA BUN KPPN Rantau Prapat telah membuat inovasi “three on three” yaitu mengundang satuan kerja setiap tiga bulan dalam rangka melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA, mengingat indikator Deviasi Halaman III merupakan indikator yang selalu memperoleh nilai terendah.
• Peningkatan digitalisasi pembayaran melalui Kartu kredit Pemerintah dan KKP dalam rangka transparansi transaksi belanja.
• Perlu diperhatikan untuk melakukan sertifikasi pejabat perbendaharaan mengingat mulai tahun 2026 semua pejabat perbendaharaan harus bersertifikasi.
• Pembayaran Tunjangan Hari Raya tahun 2026 menunggu peraturan dan Juknis dari Menteri Keuangan.