Selasa, 27 Februari 2024, Kepala KPPN Ruteng Bapak Akhmad Zainuddin melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada dan diterima langsung oleh Bupati Ngada, Bapak Paru Andreas S.H., M.H, yang didampingi Kepala BKAD Kabupaten Ngada Bpk Maksimus F. Djawa Sury, S.IP, M.Si dan Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada Bpk.Yohanes Capistrano Watu Ngebu, S.Sos, M.Si. Kunjungan tersebut dalam rangka penguatan sinergi dan kerja sama antara KPPN Ruteng dan Pemda Kabupaten Ngada, sekaligus perkenalan Bapak Akhmad Zainuddin selaku Kepala KPPN Ruteng yang baru. Pertemuan tersebut membahas isu isu strategis mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah pada Kabupaten Ngada.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Akhmad Zainuddin menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, KPPN Ruteng memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Ngada karena terdapat 55 desa baru yang akan mendapatkan Dana Desa pertama kali di tahun 2024. KPPN Ruteng akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngada terkait penyaluran Transfer ke Daerah untuk mempercepat proses penyaluran Transfer ke Daerah terutama DAK Fisik dan Dana Desa
Bupati Ngada, Bapak Paru Andreas S.H., M.H, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja dan sinergi yang selama ini telah berjalan dengan baik antara KPPN Ruteng dengan Pemkab Ngada, serta berharap kerja sama dan koordinasi tersebut dapat lebih ditingkatkan.
Agenda pertemuan dilanjutkan dengan kegiatan Forum Koordinasi Pengelolaan Dana Desa dengan Desa-Desa Baru pada Kabupaten Ngada yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Ngada dan dihadiri oleh Bupati Ngada, Kepala KPPN Ruteng, Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada, Kepala BKAD Kabupaten Ngada, Kepala Seksi PA II B Kanwil DJPb Provinsi NTT dan para Pejabat Kepala Desa di 55 desa baru pada Kabupaten Ngada. Forum koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para aparat desa tentang pengelolaan Dana Desa sesuai PMK 145 Tahun 2023 dan PMK 146 Tahun 2023 dan diharapkan dengan forum tersebut dapat mempercepat proses pengajuan penyaluran Dana Desa tahun 2024 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
