Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan, merilis monitoring terbaru terkait penggunaan Cash Management System (CMS) pada rekening virtual (VA) satuan kerja (satker) selama periode transaksi tahun 2025. Laporan ini menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan LKPP 2023, yang mendorong optimalisasi transaksi nontunai sebagai langkah mitigasi risiko dalam pengelolaan kas negara.
Hasil monitoring menunjukkan tingkat penggunaan CMS secara nasional mencapai 64,61%, dengan 13.987 VA satker tercatat aktif memanfaatkan CMS dari total 21.647 VA aktif bertransaksi. Angka ini naik sebesar 3,23% (YoY) sehingga mencerminkan peningkatan kesadaran dan pemanfaatan kanal pembayaran nontunai di lingkungan satker.
Meski persentase pengguna CMS masih perlu ditingkatkan, capaian transaksi melalui CMS menunjukkan hasil sangat baik. Dari total 7.246.930 transaksi pada 2025, sebesar 89,64% dilakukan melalui CMS, sementara sisanya masih menggunakan kartu debit atau layanan teller. Capaian tinggi ini mengindikasikan bahwa satker yang telah menggunakan CMS mampu mengoptimalkan transaksi nontunai secara konsisten.
DJPb memberikan apresiasi kepada seluruh Kantor Wilayah DJPb dan KPPN yang berperan aktif mendorong satker untuk meningkatkan penggunaan CMS sepanjang 2025. Untuk tahun anggaran 2026, DJPb meminta unit-unit terkait melakukan pemetaan lebih lanjut, terutama bagi satker yang VA‑nya aktif bertransaksi namun belum memanfaatkan CMS, serta memaksimalkan fitur monitoring pada Dashboard VA Bank Mitra.
DJPb juga membuka peluang kerja sama antara Kanwil DJPb/KPPN dengan bank mitra dalam penyelenggaraan bimbingan teknis CMS, guna memastikan percepatan transformasi menuju ekosistem transaksi nontunai di seluruh satker Kementerian/Lembaga.
