Pada tanggal 03 Agustus 2023, KPPN Semarang II melaksanakan Sosialisasi Sistem Akuntansi di Aula Sinergi KPPN Semarang II. Kegiatan ini melibatkan seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Semarang II. Sosialisasi ini adalah salah satu bentuk peran KPPN Semarang II selaku Financial Advisor di daerah.
Kepala KPPN Semarang II, Isus Setyaningsih, menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini. Beliau menyampaikan bahwa penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 yang telah selesai dengan baik dan implementasi SAKTI full modul dengan berbagai penyesuaian dan permasalahan pada Tahun 2022 yang dihadapi satuan kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dapat dijadikan modal awal dan pengalaman dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di tahun 2023.
Narasumber pertama kegiatan ini adalah Sri Eko Rejeki. Materi yang disampaikan adalah PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Aplikasi CALK Satker. Sejalan dengan dinamika proses bisnis pengelolaan keuangan negara dalam pencatatan transaksi akuntansi yang lebih bervariasi dan perlu banyaknya penyesuaian Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Peraturan tersebut mengatur kebijakan tentang penyusunan dan pelapran keuangan secara terperinci. Setelah selesainya seluruh tahapan penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 yang ditandai terbitnya opini dari BPK atas LK yang telah disusun Kementerian/Lembaga maka proses penyusunan Laporan Keuangan di TA 2023 telah dimulai. Diawali dengan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi pada periode sampai dengan bulan April 2023 seluruh satuan kerja telah berhasil mendapatkan Surat Hasil Rekonsiliasi secara tepat waktu meskipun belum ditetapkan pengenaan sanksi atas keterlambatan penerbitan SHR tersebut.
Narasumber kedua adalah Marisa Agustina yang menyampaikan materi tentang Draft Peraturan tentang Pengaturan, Tata Cara Monitoring Kualitas Data, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Entitas Kementerian/Lembaga. Draft ini disusun dalam rangka menjaga kualitas Laporan Keuangan. Dalam Rancangan ini salah satu proses bisnis yag perlu diperhatikan oleh para penyusun LK adalah daftar Rincian/ To Do List yang muncul dalam Aplikasi MONSAKTI harus segera diselesaikan pada periode bulan pelaksanaan rekonsiliasi sebagai syarat dapat diterbitkannya Surat Hasil Rekonsiliasi. Penyampaian Rancangan Peraturan ini diharapkan satker dapat mempersiapkan diri dengan melakukan kegiatan bersih-bersih data dari To Do List dan Daftar Rincian pada Aplikasi MONSAKTI.
