Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah melaksanakan Siaran Pers APBN Regional Banten Bulan Januari 2022. Siaran pers tersebut dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan melalui Live Streaming YouTube pada hari Jumat tanggal 25 februari 2022 yang dimulai pukul 09.00 s.d. 10.00 WIB.

Dalam siaran pers APBN tersebut, disampaikan kinerja APBN di Provinsi Banten per 31 Januari 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Di bulan Januari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik, Realisasi belanja negara di Banten sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp1,47 triliun atau 5,85 persen dari alokasi target APBN sebesar Rp25,19 triliun. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L TA 2022 per 31 Januari 2022 mencapai 2,63 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama TA 2021 yang mencapai 3,44 persen. Realisasi Belanja Modal hanya mencapai 0,92 persen, sedangkan pada Januari TA 2021 terealisasi 4,80 persen. Menteri Keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: Perbaikan Perencanaan, Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek, Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran, dan Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, penyaluran TKDD di Banten sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp179,19 miliar atau hanya 1,13 persen dari alokasi tahun 2022. Realisasi tersebut turun 80,87 persen dibadingkan periode yang sama Tahun Anggaran yang lalu. Hanya Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang terdapat realisasi, sedangkan DAK Fisik, Dana Insentif Daerah, DAK Non Fisik, dan Dana Desa belum ada realisasi.

Pendapatan Negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan implementasi reformasi struktural. Sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp6,12 triliun atau 9,51 persen dari target di Banten sebesar Rp64,33 triliun. Pendapatan Negara sampai dengan 31 Januari 2022 tumbuh 23,58 persen (yoy).

 Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Meninjau pelaksanaan APBN dan perekonomian di 2021 yang lalu, ekonomi nasional mengalami fluktuasi akibat kasus COVID-19, tecermin pada angka realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat menyampaikan Arahan Awal Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (19/1).

“Saya yakin apa yang kita hadapi pada 2021 kemarin, akan semakin membuat kita menjadi resilient, adaptif, serta responsif dalam menghadapi perubahan dan tantangan di tahun anggaran 2022,” ungkapnya.

 Tahun 2022 ini juga menjadi tahun yang sangat krusial karena harus mempersiapkan diri menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023, di mana defisit pemerintah harus kembali berada di bawah 3%. Ditjen Perbendaharaan perlu mempertajam efisiensi pengelolaan APBN melalui integrated treasury, dan mendorong efektivitas belanja melalui spending better.

 “Saya ingin agar Kanwil dan KPPN dapat menjadi dua sisi mata uang, di satu sisi menyalurkan APBN ke masyarakat, di sisi lain mengevaluasi belanja yang telah disalurkan tersebut,” tambahnya.

 Sebagai penutup, Hadiyanto menyinggung kembali empat key takeaways dari Leaders Offsite Meeting (LOM) pimpinan Kementerian Keuangan, yaitu terkait pengembangan Proses Bisnis dan Regulasi, Sistem Informasi dan Teknologi, Organisasi dan SDM, serta terkait Regional Chief Economist. Acara rapat virtual ini dihadiri oleh para pejabat lingkup kantor pusat, para Kepala Kanwil, dan para Pejabat Administrator DJPb. (BU)

Potensi tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang makin besar kontribusinya dalam perekonomian di tengah pandemi COVID-19, mendorong Kementerian Keuangan mendukung peran perbankan syariah dalam pelaksanaan APBN, termasuk dalam penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kemitraan dengan bank syariah ini salah satunya dijalin dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI).

"Bentuk dukungan kepada perbankan syariah antara lain sebagaimana yang baru saja kita lakukan berupa kemitraan antara Kementerian Keuangan cq DJPb dengan BSI sebagai Bank Persepsi, Bank Penyalur Gaji, dan juga Bank Penyalur Proyek SBSN. Kami berharap kerja sama yang baik akan terus dibangun untuk mendukung program-program pemerintah," sebut Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, yang mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam kegiatan Grand Launching BSI sebagai Bank Penyalur Gaji, Bank Persepsi, dan Mitra Pengelola Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Jakarta, Selasa (11/01).

Kemitraan dalam pelaksanaan APBN sesungguhnya telah terjalin dengan baik sejak 2019 dengan BRIS, BNIS, dan BSM sebelum merger menjadi BSI, dalam hal penerimaan negara. Faisal berharap BSI dapat makin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib bayar melalui penyempurnaan sistem dan perluasan kanal layanan pembayaran digital yang makin mudah, praktis, cepat, dan aman, agar mempercepat penerimaan negara masuk ke kas negara untuk membiayai APBN.

"Terkait SBSN, mengingat proyek SBSN lebih banyak merupakan proyek fisik antara lain infrastruktur termasuk untuk IKN, kami berharap BSI kiranya dapat melakukan penyaluran dana secara on time kepada kegiatan atau proyek yang dibiayai SBSN tersebut," ungkap Faisal.

Adapun BSI menyambut baik kemitraan yang terjalin sebagai bentuk kontribusi untuk pengelolaan APBN.

"BSI sebagai bank persepsi siap memberikan andil positif dalam melayani pembiayaan, pembayaran, penerimaan negara secara real-time, transparan, dan efektif, sehingga harapan kami dapat mendukung Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dana APBN. Selain itu, dengan BSI sebagai salah satu agen penjual SBSN diharapkan pengelolaannya memenuhi unsur syariah yang memberikan kontribusi bagi penyaluran APBN, untuk membiayai proyek pemerintah secara optimal, efektif, dan efisien," jelas Wakil Direktur Utama I BSI Ngatari dalam sambutannya.

Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan naskah perjanjian kerja sama dari Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh Direktur PKN kepada Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi, serta para pejabat dari Ditjen Perbendaharaan maupun BSI. [LRN/TAP]

Lampung, djpb.kemenkeu.go.id,- Kinerja pengelolaan APBN tahun 2021 diharapkan bisa dilanjutkan pada tahun 2022, meski menghadapi tantangan antara lain varian baru Covid-19. Tantangan lainnya, tahun 2022 merupakan tahun terakhir defisit masih boleh melampaui 3%. Harapan ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam kunjungan kerja di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Senin (21/02)."APBN telah menjadi backbone, menjadi jangkar serta menyediakan perlindungan sosial dan dorongan agar perekonomian kita dapat berjalan lebih baik lagi, hingga diharapkan bisa pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Kerja keras ini terlihat dari rilis BPS yang menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh secara kumulatif mencapai 3,69% tahun 2021. PDB juga meningkat," jelasnya.

Atas pengelolaan APBN sepanjang tahun 2021 yang telah berjalan baik, Dirjen Perbendaharaan menyatakan apresiasinya. Namun, Kanwil DJPb juga harus meningkatkan perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE). "Jangan hanya men-supply data, tetapi juga harus melakukan kajian dan memberikan policy recommendation. Misalnya membantu meng-assess kapasitas fiskal pemda, apakah PAD sudah optimal dibandingkan dengan potensinya. KualitasbKajian Fiskal Regional (KFR) dan bacaan data analytics terus ditingkatkan. Terpenting lagi, esensi dari kualitas pelaksanaan anggaran, spending quality, harus benar-benar menjadi perhatian. Sebagaimana pesan Menteri Keuangan, follow through hingga ke output dan outcome. Diharapkan, Kanwil DJPb dapat menjadi leading institution yang bisa mengemas semua fungsi fiskal, fungsi ekonomi yang dijalankan oleh Kemenkeu. Tentu didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia."

Dalam kunjungan kerja ini, Dirjen Perbendaharaan didampingi oleh sejumplah pejabat dari kantor pusat DJPb, antara lain Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel dan Direktur Pengelolaan Kas Negara Noor Faisal Achmad. Pada kesempatan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin juga memaparkan bahwa unitnya telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk berkontribusi terhadap peningkatan awareness dan kualitas perekonomian di Provisi Lampung. Di antaranya, Lampung Economic Update bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, konferensi pers bersinergi dengan Perwakilan Kemenkeu se-Lampung, serta FGD untuk percepatan penyaluran BLT Desa. [WHY/LRN]

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan pentingnya penguatan Kemenkeu Satu agar kehadiran institusi mampu dirasakan manfaatnya bagi rakyat.

“Sebagai Kemenkeu Satu, kita terus mencari kemanfaatan baru. Dua yang ada di depan mata kita, pertama adalah Regional Chief Economist (RCE) dan satu lagi kita rumuskan adalah penguatan sektor UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu," ungkap Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja, Bali, Kamis (13/1).

RCE yang diorkestrasi oleh DJPb melalui kanwilnya dikatakan bukan hanya milik DJPb, melainkan kerja sama dengan unit Kemenkeu lainnya seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, juga Kekayaan Negara, bahkan juga dengan unit Kemenkeu yang tidak memiliki kantor vertikal seperti BKF, DJA, dan DJPPR, dengan DJPK sebagai sumber data analisis RCE.

Wamenkeu juga menyampaikan bahwa melalui sinergi Kemenkeu Satu, penguatan UMKM dapat dilakukan lebih optimal.

"Banyak unit eselon I yang mampu menampilkan banyak ide tentang UMKM. Semua unit mengambil peran. Itu dapat kita satukan, semua bekerja dengan project-nya masing-masing. Ini yang sedang kita susun, kemanfaatan bagi UMKM oleh Kemenkeu Satu," tambahnya.

Senada dengan penguatan Kemenkeu Satu, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto turut menyampaikan dukungannya melalui peran RCE.

"Peran dan pengokohan RCE yang diemban oleh Kanwil DJPb adalah agar Kemenkeu bisa me-leverage kehadirannya di daerah dalam memberikan pelayanan yang makin baik. Diharapkan, ini juga bisa menjadi penyemangat bagi semua Kanwil lainnya di Kemenkeu. Jadi, kita sekarang sedang dalam kondisi yang terus bersinergi sebagai Kemenkeu Satu untuk lebih meningkatkan peran di daerah," jelas Hadiyanto.

Di lingkup Provinsi Bali, wujud sinergi Kemenkeu Satu telah diimplementasikan dalam optimalisasi tugas dan fungsi Kemenkeu, selain sinergi yang juga dilakukan dengan Pemda dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Kami jajaran perwakilan Kemenkeu di Bali senantiasa berupaya penuh untuk mengoptimalkan segala bentuk tugas dan fungsi yang ada agar segala kebijakan pemerintah pusat dapat berdampak signifikan bagi masyarakat Bali," ungkap Kepala Kanwil DJKN Balinusra selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Bali, Anugrah Komara.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho turut menyampaikan laporan hasil kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kinerja Penyaluran KUR di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp6,99 triliun. Penyaluran tertinggi di Kota Denpasar dengan total Rp1,16 triliun. Dari sektor produksi, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan besaran 42%, diikuti dengan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan 22%," papar Teguh.

Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu kali ini diikuti oleh jajaran Staf Ahli Menkeu, para Kepala Kanwil Kemenkeu di lingkup Provinsi Bali, serta para pejabat administrator. (DR/WHY/SW)