KINERJA POSITIF APBN TAHUN ANGGARAN 2024 LINGKUP KPPN SIBOLGA
TIMOTHY JOULE MANULLANG_KPPN SIBOLGA
APBN berperan sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian. APBN adalah salah satu media yang membantu pemerintahan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta mencapai tujuan fiskal yang berguna untuk mengatasi inflasi dan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Realisasi APBN secara umum, kinerja APBN di lingkup KPPN Sibolga khususnya pada periode Tahun Anggaran 2024 tercapai sangat baik. Kinerja positif tersebut terlihat dari sisi pendapatan dan juga belanja yang tumbuh dibandingkan TA 2023. Dengan kinerja yang sangat positif dan peningkatan realisasi dibandingkan dengan periode sebelumnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap program-program pembangunan di daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kinerja Penerimaan Negara
Sampai dengan periode 31 Desember 2024, realisasi penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun PNBP secara khusus di wilayah kota Sibolga dan kabupaten Tapanuli Tengah mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan baik di sektor perpajakan dan PNBP serta semakin pulihnya berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat.
Realisasi penerimaan negara sampai dengan periode 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp702,9 Miliar. Capaian tersebut tumbuh sebesar 4,35% dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2023. Apabila dilihat dari jenis penerimaan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sangat positif di periode sampai dengan 31 Desember 2024.
Di sektor perpajakan, Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp664,21 Miliar. Terdapat peningkatan sebesar 3,72% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Secara khusus pada pajak dalam negeri, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan di periode 31 Desember 2024 yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang tumbuh sangat baik pada periode sampai dengan 31 Desember 2024.
- Pajak Penghasilan : 6,31%
- Pajak Pertambahan Nilai : 0,14%
- Pajak Bumi dan Bangunan : -3,10%
- Cukai : -52,90%
- Pajak Lainnya : -1,77%
Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sampai dengan Periode 31 Desember 2024, PNBP sudah terealisasi sebesar Rp38,68 Miliar atau 322,83% dari total estimasi Pendapatan yaitu 11,9 Miliar. Terdapat peningkatan sebesar 16,47% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.
Kinerja Belanja Negara
Pertumbuhan pada belanja negara secara khusus di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tentu akan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah.
Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2024 telah tercapai sebesar Rp2,58 Triliun atau 99,43% dibandingkan dengan pagu belanja sebesar Rp2,59 Triliun. Realisasi belanja tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dari Tahun Anggaran 2023 sebesar 9,62%. Dari total realisasi belanja negara tersebut, porsi terbesar adalah belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 62,82%, sementara sisanya adalah porsi belanja Pemerintah Pusat.
Dari sisi belanja Pemerintah Pusat, sampai dengan periode 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp959,54 Miliar atau 99,91% dari total pagu belanja sebesar Rp960,39 Miliar. Terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 31 Desember 2023 sebesar 17,13%. Pertumbuhan tersebut merupakan sumbangan dari pertumbuhan seluruh jenis belanja, baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
- Belanja Pegawai : 11,32%
- Belanja Barang : 30,22%
- Belanja Modal : 22,17%
Lebih rinci lagi per jenis belanja, untuk belanja pegawai telah tercapai Rp594,43 Miliar atau 101,41% dari total pagu sebesar Rp586,19 Miliar. Terdapat kelebihan realisasi dikarenakan masih terdapat pagu minus belanja pegawai yang masih dalam proses penyelesaian.
Untuk belanja barang telah tercapai sebesar Rp269,46 Miliar atau 97,57% dari total pagu sebesar Rp276,18 Miliar. Dan untuk belanja modal tercapai sebesar Rp95,64 Miliar atau 97,58% dibandingkan dengan pagu sebesar Rp98,01 Miliar. Sementara satuan kerja lingkup KPPN Sibolga tidak ada yang memiliki jenis belanja bantuan sosial.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terbesar disumbang dari realisasi belanja pegawai dengan porsi sebesar 61,94% dari total realisasi. Sementara untuk belanja barang menyumbang realisasi total dengan porsi 28,08%, dan sisanya sebesar 9,95% dari belanja modal.
Pertumbuhan yang sangat signifikan di masing-masing jenis belanja tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertumbuhan tertinggi berada di jenis belanja barang yang paling banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah di tahun 2024.
Pertumbuhan tertinggi berikutnya yaitu pada jenis belanja modal yang didukung oleh peningkatan pada pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang telah direalisasikan di tahun 2024. Sementara pertumbuhan untuk jenis belanja pegawai didukung oleh adanya peningkatan gaji pokok PNS/TNI/Polri serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan juga Gaji Ke-13.
Dari sisi belanja Transfer Ke Daerah (TKD), sampai dengan periode 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp1,62 Triliun atau 99,15% dibandingkan dengan pagu sebesar Rp1,63 Triliun. Terdapat pertumbuhan sebesar 5,61% dibandingkan periode TA 2023.
Pertumbuhan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) hanya disumbang dari pertumbuhan dua jenis transfer, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK). Pertumbuhan tertinggi berasal dari realisasi pada Dana Transfer Khusus yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang tumbuh sebesar 16,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi Dana Alokasi Umum tumbuh sebesar 4,52%.
Lebih rinci realisasi per jenis transfer. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) tercapai maksimal 100% dari pagu yaitu Rp48,03 Miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) tercapai sebesar Rp1,07 Triliun atau 99,79% dari pagu Rp1,08 Triliun. Untuk Dana Transfer Khusus, terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah tercapai sebesar Rp134,26 Miliar atau 96,74% dari pagu Rp143,11 Miliar dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp211,9 Miliar atau 98,69% dari pagu Rp214,76 Miliar. Alokasi Dana Desa sebesar Rp142,09 Miliar telah tercapai 100%, begitu juga dengan alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6,87 Miliar telah tercapai 100%.
