SINERGI DAN INOVASI DALAM MEWUJUDKAN IKPA SEMPURNA DI KPPN SIBOLGA

Bella S.Simanjuntak

200003032023022001

PTPN Terampil KPPN Sibolga

Belanja negara merupakan instrumen penting negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan belanja negara, seluruh kegiatan operasional pemerintahan dapat dilaksanakan sehingga fungsi negara dapat berjalan dengan baik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu unit vertikal pada Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam pelaksanaan belanja negara. KPPN menjadi garda terdepan untuk memastikan penyaluran dan pengelolaan APBN telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab KPPN tidak terbatas pada penyaluran belanja negara tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan memiliki kualitas optimal. Dengan demikian, belanja negara tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dalam upaya memastikan belanja yang berkualitas, DJPB menggunakan IKPA sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran. Dengan adanya IKPA, proses belanja negara dapat lebih terkendali dan terarah sesuai target masing-masing kementerian/lembaga. IKPA menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan belanja negara sekaligus alat untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek yaitu aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 7 indikator penilaian untuk mengukur ketiga aspek penilaian IKPA yaitu revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, peyelesaian tagihan, pengelolaan UP TUP dan capaian output. Untuk memastikan kualitas belanja negara, setiap triwulannya Kementerian Keuangan melalui DJPB melakukan monitoring terhadap capaian nilai IKPA di seluruh wilayah Indonesia. Perolehan nilai maksimal IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN cukup sulit karena nilai IKPA tersebut dipengaruhi oleh kepatuhan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra KPPN. 

Pada tahun 2025, KPPN Sibolga berhasil meraih nilai sempuran untuk capaian IKPA. Hal ini menjadikan KPPN Sibolga menjadi satu-satunya KPPN di Indonesia (dari 185 KPPN) yang memiliki nilai sempurna (Indeks 4). Capaian nilai sempurna yang diraih oleh KPPN Sibolga tidak lepas dari kerja tim yang baik, khususnya pada seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS), fungsional PTPN dan arahan yang baik dari Kepala KPPN Sibolga. Strategi yang diterapkan KPPN Sibolga dalam mencapai nilai IKPA yang optimal adalah melalui pendekatan yang intensif dan pembinaan berkelanjutan kepada seluruh satuan kerja. Pendekatan yang efektif tersebut memungkinkan terjalinnya koordinasi yang lebih terbuka dan responsif, sehingga Tim PDMS KPPN Sibolga dapat mengantisipasi berbagai tantangan maupun potensi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran.

Dedikasi tanpa henti tim KPPN Sibolga juga terbukti pada usaha penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam situasi darurat bencana pada Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di tengah keterbatasan dan kekhawatiran atas bencana banjir dan longsor susulan, tim PDMS KPPN Sibolga berhasil menyalurkan TKD dengan menempuh jalur rawan menuju Disnav Sibolga sebagai tempat satu-satunya yang memiliki jaringan. Upaya berisiko ini ditempuh sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta memberikan rasa aman kepada masyarakat ditengah darurat bencana.

Sebagai representatif terdekat kementerian keuangan di lingkungan pemerintahan, KPPN Sibolga melalui Tim PDMS serta arahan yang konstruktif dari Kepala KPPN Sibolga, berkomitmen untuk senantiasa mengawal pelaksanaan belanja negara agar lebih berkualitas. Komitmen ini diwujudkan sebagai upaya nyata dalam mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik serta pencapaian tujuan pembangunan nasional.