Ketika APBN Bekerja dari Akar Rumput ke Masa Depan Bangsa

Oleh: Anton Sitorus

Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga

Setiap tahun negara membelanjakan ribuan triliun rupiah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pertanyaan yang paling mendasar bukanlah semata berapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan: kepada siapa manfaat ekonomi dari anggaran itu mengalir?

Dalam ilmu ekonomi publik, kualitas belanja negara tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari luas dan dalamnya dampak yang dirasakan masyarakat. Belanja negara yang baik bukan sekadar habis dibelanjakan, tetapi mampu mengubah kehidupan.

Dari perspektif inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipahami. Program ini bukan sekadar kebijakan penyediaan makanan bagi anak sekolah, melainkan investasi jangka panjang pada modal manusia sekaligus instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Selama bertahun-tahun, diskursus mengenai APBN sering terjebak pada angka: besaran defisit, serapan anggaran, atau pertumbuhan ekonomi. Padahal terdapat pertanyaan yang lebih fundamental: apakah manfaat pembangunan telah terdistribusi secara adil?

Ketika negara membangun jalan, pelabuhan, atau infrastruktur besar, manfaat ekonominya sering kali terkonsentrasi pada sektor dan pelaku tertentu. MBG menawarkan pendekatan yang berbeda. Melalui program ini, negara membelanjakan APBN langsung ke rantai ekonomi rakyat—ke sawah, kandang, tambak, laut, pasar tradisional, dan dapur-dapur lokal.

Di balik sepiring makanan yang diterima seorang siswa, sesungguhnya terdapat rantai ekonomi yang panjang: petani sayur, peternak ayam, nelayan, pembudidaya ikan, pedagang pasar, pelaku UMKM, penyedia logistik, hingga tenaga kerja dapur SPPG. Dengan kata lain, setiap porsi makanan tidak hanya memberi gizi, tetapi juga menghidupi banyak keluarga.

Inilah yang menjadikan MBG memiliki multiplier effect yang unik. Belanja negara tidak berhenti sebagai pengeluaran fiskal, melainkan berubah menjadi permintaan riil yang berulang dan berkelanjutan. Bagi petani dan nelayan, kepastian pasar sering kali lebih berharga daripada bantuan sesaat. Ketika permintaan menjadi pasti, produksi meningkat, investasi dilakukan, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi lokal bergerak.

Bagi daerah pesisir seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah, potensi ini bahkan lebih besar. Wilayah yang memiliki kekuatan pada sektor perikanan, pertanian, dan UMKM lokal berpeluang memperoleh manfaat ekonomi berlapis apabila rantai pasok MBG dibangun berbasis sumber daya lokal. Ikan hasil tangkapan nelayan setempat, telur dari peternak lokal, dan sayuran dari petani sekitar tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.

Namun demikian, keberhasilan MBG tidak boleh diukur hanya dari jumlah porsi makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kualitas dampaknya. Apakah stunting menurun? Apakah prestasi belajar meningkat? Apakah pendapatan petani dan nelayan bertambah? Dan yang paling penting: berapa rupiah dari setiap dana APBN yang benar-benar tinggal dan berputar di ekonomi lokal?

Pertanyaan terakhir inilah yang semestinya menjadi fokus evaluasi kebijakan publik ke depan. Sebab tanpa pengukuran dampak yang memadai, kebijakan berisiko berhenti pada level narasi. Sebaliknya, ketika dampaknya dapat dibuktikan dengan data, negara tidak lagi sekadar mengklaim keberhasilan, tetapi mampu mempertanggungjawabkannya.

Tentu, tantangan implementasi tidaklah kecil. Standar sanitasi dapur, keamanan pangan, tata kelola anggaran, transparansi pengadaan, serta pengawasan kualitas layanan harus menjadi perhatian utama. Program sebesar ini hanya akan berhasil jika dibangun di atas fondasi tata kelola yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perbaikan.

Karena itu, di tengah berbagai stigma dan pemberitaan negatif mengenai program ini, kita perlu bersikap jujur dan proporsional. Persoalan utamanya bukan terletak pada gagasan besar MBG itu sendiri, melainkan pada bagaimana tata kelolanya terus diperbaiki dan dikawal bersama.

Sebagaimana hampir semua kebijakan publik berskala besar di berbagai negara, tantangan implementasi adalah sesuatu yang niscaya. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa solusi atas kebijakan yang baik bukanlah menghentikannya, melainkan memperbaiki tata kelolanya agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, MBG mengingatkan kita pada hakikat sesungguhnya dari APBN: ia bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen fiskal negara, melainkan instrumen untuk memperluas keadilan sosial dan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh warga negara.

Ketika uang negara mengalir kepada petani, nelayan, peternak, dan UMKM, sementara pada saat yang sama menghadirkan gizi yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, sesungguhnya negara sedang berinvestasi pada aset terpentingnya: manusia.

Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar APBN dibelanjakan, melainkan oleh seberapa banyak anak bangsa yang tumbuh sehat, cerdas, produktif, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Barangkali inilah cita-cita yang telah dirumuskan para pendiri bangsa ketika Indonesia menyatakan diri merdeka: sebuah negeri yang bukan hanya berdaulat secara politik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Note: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.