Pada awal Februari 2022, Kepala KPPN Sibolga telah menetapkan Duta Transformasi Kelembagaan (TK). 

Tim Duta Transformasi Tahun 2022 terdiri dari :

1. Change Agent, yaitu Hariyatmoko Nurcahyo Nugroho (Kepala KPPN Sibolga)

2. Lighthouse Team, yaitu Dewanty Paskalia Rosefany Damanik bertugas menggantikan Juraida Simanungkalit yang telah dua tahun berturut-turut mengemban amanah yang sama.

Pada tahun 2021, KPPN Sibolga sebagai satuan kerja mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1,57 miliar. Jumlah pagu tersebut mengalami beberapa kali revisi akibat adanya kebijakan refocusing anggaran, dengan pagu awal senilai Rp1,88 miliar. Pagu anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 23,69% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp2,06 miliar akibat dari penurunan pagu belanja barang sebesar Rp263,80 juta dan belanja modal sebesar Rp248,85 juta.

Realisasi belanja KPPN Sibolga pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp1,54 miliar atau 98,24% dari total pagu yang tersedia. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp142,75 juta (92,10%), belanja barang sebesar Rp1,04 miliar (98,86%), dan belanja modal sebesar Rp363,83 juta (99,05%).

Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar 7,94% akibat adanya penambahan jumlah pegawai. Sementara itu, realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar 20,66% antara lain disebabkan oleh pengurangan pagu belanja barang secara umum dan dampak penerapan kebijakan PSBB melalui penerapan WFH dan pembatasan perjalanan ke luar kota.

Belanja modal pada tahun ini juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 40,94%. Pada tahun ini terdapat pengadaan 1 unit LCD projector senilai Rp9,35 juta, 8 unit alat pemadam api senilai Rp21,23 juta, renovasi Front Office senilai Rp152,30 juta, serta renovasi rumah dinas senilai Rp190,30 juta. 

Perbandingan pagu dan realisasi tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik berikut (dalam juta rupiah).

Dari sisi pendapatan, pada tahun 2021 KPPN Sibolga merealisasikan pendapatan sebesar Rp35,75 juta, meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai Rp270 ribu. Realisasi pendapatan sebesar Rp35,75 juta ini merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin melalui lelang berupa kendaraan dinas dan peralatan fasilitas perkantoran. 

Pada Februari 2022 yang lalu, KPPN Sibolga telah melakukan penyaluran Belanja Transfer sebesar Rp49,69 miliar yang terdiri dari Dana Desa dan Dana BOS. Dana Desa Tahap I Tahun 2022 disalurkan sebesar Rp29,08 miliar kepada 145 Desa di wilayah Kab.Tapanuli Tengah.

Selain menyalurkan Dana Desa, mulai Tahun Anggaran 2022, KPPN Sibolga juga menyalurkan Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan satuan pendidikan dasar swasta (setingkat SD dan SMP). Sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, mulai Tahun Anggaran 2022 DAK Nonfisik berupa Dana BOS disalurkan melalui 173 KPPN di seluruh Indonesia. Besaran nominal penyaluran berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan jumlah sekolah dan siswa penerima dana BOS.

Dana BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Penyaluran dana BOS tahun 2022 akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 30 persen, tahap kedua akan disalurkan paling cepat bulan April sebesar 40 persen, dan tahap tiga akan disalurkan paling cepat bulan September sebesar 30 persen.

Alokasi pagu dana BOS tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh KPPN Sibolga sebesar Rp69,15 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 449 sekolah, baik negeri maupun swasta dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 70.411 siswa di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sampai dengan Februari 2022, KPPN Sibolga telah menyalurkan Dana BOS Reguler Tahap I Gelombang 1 sebesar Rp20,60 miliar, yang terdiri dari Rp4,47 miliar ke rekening 48 sekolah di wilayah Kota Sibolga dan sebesar Rp16,13 miliar ke rekening 397 sekolah di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

KPPN Sibolga berkomitmen menyalurkan Dana BOS dengan akurat dan tepat waktu agar dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan di wilayah kerja KPPN Sibolga.

Pada tahun 2022, KPPN Sibolga mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1,136 triliun. Jumlah pagu tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp110,775 miliar atau 10,80% dari pagu tahun lalu yang hanya sebesar Rp1,025 triliun.

Pada akhir Januari 2022, KPPN Sibolga mencatat Realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Sibolga pada Januari 2022 sebesar Rp30,99 miliar atau mencapai 2,73% dari total nilai pagu yang dikelola. Realisasi belanja negara senilai Rp30,99 miliar ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp27,60 miliar atau 5,15% dari total pagu sebesar Rp538,22 miliar dan belanja barang senilai Rp3,39 miliar atau 2,02% dari total pagu sebesar Rp167,38 miliar. Sementara itu, belanja modal dan belanja transfer masih belum terdapat realisasi.

Realisasi APBN pada bulan Januari tahun 2022 sebesar 2,73% tersebut mengalami penurunan  sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2021 yaitu mencapai 2,97%. Perbandingan pagu dan realisasi per Januari 2021 dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut (dalam juta rupiah).

Penurunan ini disebabkan oleh adanya peralihan implementasi aplikasi SAKTI yang digunakan sebagai platform pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja yang memerlukan pendaftaran user dari setiap pejabat di awal tahun. Disamping itu, pergantian pejabat perbendaharaan juga berdampak pada penurunan realisasi anggaran. Seperti diketahui bahwa sesuai Perpres 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, bendahara wajib memiliki Sertifikat Bendahara. Jika tidak, maka satuan kerja yang bersangkutan harus menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS), tidak dapat mengajukan SPM Uang Persediaan sehingga realisasi menjadi terhambat.

Guna mendukung program sertifikasi bendahara, KPPN Sibolga telah melakukan pendampingan kepada para pejabat perbendaharaan agar mengikuti sertifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kantor pusat. KPPN juga melakukan monitoring bendahara bersertifikat melalui aplikasi SIMSERBA serta menjadi sumber informasi pelaksanaan sertifikasi bendahara di wilayah kerja KPPN Sibolga. Pada tahun ini diharapkan semua pejabat perbendaharaan mengikuti sertifikasi sehingga kegiatan realisasi anggaran berjalan dengan lancar mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

KPPN Sibolga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong akselerasi realisasi anggaran satuan kerja melalui koordinasi, sosialisasi dan diskusi terkait kendala dan masalah yang dihadapi oleh satuan kerja dalam penggunaan aplikasi SAKTI maupun terkait teknis perbendaharaan. 

Dari sisi pendapatan negara, pada bulan Januari tahun 2022 terealisasi sebesar Rp18,37 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,28% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai Rp24,26 miliar. Pendapatan negara senilai Rp23,20 miliar terdiri dari:

1. pendapatan perpajakan sebesar Rp22,04 miliar berupa pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp22.040.649.960 dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp222.000  
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,16 miliar
3. Pengembalian Pajak sebesar Rp4,83 miliar

Pendapatan negara tentunya diharapakan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya agar dapat mendukung pembiayaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Secara resmi, Indonesia menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”. Sepanjang Presidensi Indonesia, akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT.

Forum G20 merupakan forum antarnegara yang terbentuk ketika krisis ekonomi melanda dunia tahun 1999 (saat itu dalam bentuk G7).

Tujuan utama dibentuknya G20 adalah untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Forum G20 merepresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

Dalam Pertemuan Pertama dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (1st FMCBG) pada tanggal 17-18 Februari dan didahului dengan pertemuan kedua dari Deputi Keuangan dan Bank Sentral G20 (2nd FCBD) pada tanggal 15-16 Februari 2022, akan dirumuskan hasil progres pembahasan Agenda Presidensi G20 dalam bentuk Komunike (Communique)

Mari ikuti rangkaiannya dan kita tunggu bersama hasil dari pertemuan ini ya

Rangkaian pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors meeting (FMCBG) G20 digelar pada tanggal 17-18 Februari 2022.

Pertemuan FMCBG ini membahas beberapa topik seperti Ekonomi dan Kesehatan Global serta isu-isu di bidang Keuangan.

Pada Kamis (17/2) telah diselenggarakan Seminar tingkat tinggi Menteri Keuangan - Gubernur Bank Sentral G20 dengan tema "Memperkuat Arsitektur Kesehatan Global" sebagai rangkaian 1st FMCBG Meeting.

Apa yang dibahas? Yuk, simak di sini.

Risiko ketidakpastian akibat pandemi masih tinggi, kesehatan jadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam #G20Indonesia.

Solusi untuk memperkuat arsitektur keuangan global untuk #PulihBersama secara berkelanjutan sedang dirumuskan.

Bagaimana hasilnya? Tunggu informasi selanjutnya ya

#G20Indonesia
#PulihBersama
#RecoverTogetherRecoverStronger

#DJPbHAnDAL
#G20Indonesia