Kepala KPPN Sibolga, Hariyatmoko N.N menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, KPPN Sibolga sebagai kuasa BUN di daerah mencatat realisasi telah mencapai Rp. 207,86 Milyar atau sebesar 19,68 % dari pagu belanja tahun 2021. Angka tersebut meningkat dari realisasi periode yang sama di tahun 2020 dimana pada tahun 2020 tersebut direalisasikan sebesar Rp188.63 Milyar atau sebesar 17.93%.
“Dengan meningkatnya realisasi belanja ini menunjukkan sikap proaktif para satker pengelola APBN di wilayah Sibolga dan Tapteng dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, dengan adanya wabah Covid 19, sebagian besar sektor swasta tidak bisa berjalan dengan optimal, sehingga pergerakan ekonomi lebih banyak disokong melalui belanja pemerintah”, kata Hriyatmoko pada selasa (30/03/2021)
Dirinya juga menyatakan bahwa belanja pemerintah di wilayah Sibolga dan Tapteng sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu belanja pemerintah pusat melalui APBN yang disalurkan melalui KPPN Sibolga dan belanja pemerintah daerah melalui APBD yang ada dalam ranah kewenangan Pemkot Sibolga dan Pemkab Tapteng.
Kemudian besaran komponen belanja APBN sendiri untuk tahun 2021 dalam wilayah Sibolga Tapteng adalah sekitar 50% dari total belanja pemerintah.
“Percepatan realisasi belanja berarti bahwa adanya percepatan aliran uang. Dengan semakin cepatnya perputaran aliran uang ini, diharapkan roda perekonomian bisa bergerak cepat khususnya di saat pandemi ini”, ucapnya.
Lanjutnya, belanja pemerintah melalui belanja pegawai diharapkan mampu menjadi stimulus bergeraknya sektor UMKM di wilayah Sibolga Tapteng. Belanja pegawai diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat PNS yang pada akhirnya menggerakkan sektor rill.
“Belanja pemerintah melalui belanja barang dan modal diharapkan mampu menggerakkan sektor rill yaitu dengan adanya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, barang dan jasa yang dihasilkan juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar baik dari segi pelayanan pemerintah maupun langsung berdampak bagi perekonomian seperti misalnya pembangunan jalan”, terangnya.
Dia juga menyebut bahwa percepatan realisasi belanja ini tentu saja wajib diikuti dengan kualitas belanja yang akuntabel dan sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada belanja pemerintah pusat yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua belanja pemerintah harus dipertanggungjawabkan walaupun hanya 1 sen saja.
“Terkait akuntabilitas belanja pemerintah khususnya belanja APBN, kini pemerintah pusat telah melangkah ke satu sistem data base terintegrasi yaitu SAKTI yang nantinya akan diterapkan pada seluruh satker APBN”, ujarnya.
Tambahnya, dengan sistem ini, diharapkan akan meningkatkan akurasi dari akuntabilitas pengelolaan anggaran pada satker pengelola APBN wilayah Sibolga Tapteng.
Kunci utama untuk percepatan pemulihan ekonomi untuk wilayah Sibolga dan Tapanuli tengah adalah melalui percepatan belanja pemerintah yang akuntabel.
“Untuk itu, KPPN Sibolga selalu siap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tangah menjadi lebih baik”, paparnya. (riz)
sumber:
