Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, sebagai Narasumber pada Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 bersama Stakeholders (Pentahelix) KPPN Sibolga demi terciptanya pelayanan yang lebih baik, cepat dan tepat, secara daring melalui MS. Teams, Kamis (21/8/2025). (Foto : Ms Teams KPPN Sibolga)

Kamis, 21 Agustus 2025, KPPN Sibolga menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan Publik KPPN Sibolga Tahun 2025 secara daring. Forum ini merupakan langkah KPPN Sibolga untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara partisipatif antara KPPN Sibolga bersama berbagai pemangku kepentingan yakni Satuan Kerja (Satker), Pemerintah Daerah (Pemda), Akademisi, tokoh masyarakat, Ormas, UMKM, Perbankan, dan media massa untuk menyerap aspirasi, kritik, dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, dalam paparannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wadah dialog antara penyelenggara layanan publik dengan para pengguna layanan. “FKP ini kita buat agar Bapak dan Ibu bisa menyampaikan masukan langsung, supaya layanan yang kami berikan semakin baik dan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Andres menjelaskan, saat ini KPPN Sibolga melayani 52 Satker di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berbagai layanan seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengesahan hibah, konsultasi, rekonsiliasi, dan layanan perbendaharaan lainnya, dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh DJPb. “Kami berkomitmen, semua layanan yang diberikan gratis Tanpa Biaya, Nol Rupiah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sibolga menegaskan bahwa peran KPPN tidak hanya sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, tetapi juga sebagai Treasurer, Financial Advisor, dan Regional Economist yang berkontribusi nyata pada pengelolaan APBN serta perekonomian daerah. Tahun 2025, KPPN Sibolga mengelola dana APBN sebesar Rp2,23 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp635,79 miliar, dan transfer ke daerah Rp1,59 triliun.

Dalam kegiatan ini, kepala KPPN Sibolga menyampaikan Standar Pelayanan KPPN, jenis layanan, profil, dan office tour KPPN Sibolga yang dikemas dan divisualisasikan dengan sangat menarik. Juga disampaikan terkait inovasi KPPN Sibolga, program penguatan kapasitas internal dan eksternal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.

Andres Leiman Silalahi menambahkan bahwa KPPN Sibolga telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2023 dan kini tengah berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kami berkomitmen dan mengajak Bapak/Ibu Stakeholders untuk tidak memberikan pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun, karena sesuai aturannya pemberi dan penerima gratifikasi akan dikenakan sanksi” tambahnya.

Pada puncak acara, KPPN Sibolga memberikan penghargaan Marsada Treasury Award Triwulan I dan Semester I tahun 2025 kepada para Satker dan Pemda terbaik sebagai bentuk apresiasi dan juga dukungan kepada seluruh mitra kerja KPPN Sibolga. Adapun Satker yang menerima penghargaan sebagai berikut :

• Pengelola kinerja pelaksanaan APBN terbaik dengan kategori Pagu DIPA kelolaan kecil : Satker KPP Bea Cukai Sibolga, Bapas Kelas II Sibolga, MTsn Negeri Sibolga, Kantor Kemenag Kota Sibolga, MTsn Negeri 2 Kab. Tapanuli Tengah, Lapas Kelas III Barus, dan Pengadilan Agama Sibolga.
• Pengelola kinerja pelaksanaan APBN terbaik dengan kategori Pagu DIPA kelolaan sedang : Satker KPP Pratama Sibolga, BPS Tapanuli Tengah, Kanim Kelas II TPI Sibolga, dan Kejaksaan Negeri Sibolga.
• Pengelola kinerja pelaksanaan APBN terbaik dengan kategori Pagu DIPA kelolaan besar : Satker Korem 023-KS/DAM-I/BB, Polres Tapanuli Tengah, Polres Sibolga, Kantor Kemenag Kota Sibolga, Lapas Kelas II A Sibolga, Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Disnav Sibolga, dan Lanal Sibolga.
• Penguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik : Satker Polres Sibolga, Kantor UPBU Dr. FL Tobing, BPS Kota Sibolga, dan KPP Pratama Sibolga.
• Implementasi Marketplace Digital Payment terbaik triwulan I tahun 2025 : Satker Kantah Kab. Tapanuli Tengah, BPS Kota Sibolga, dan RRI Sibolga.
• Implementasi Marketplace Digital Payment terbaik semester I tahun 2025 : Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Kantah Kab. Tapanuli Tengah, dan BPS Kab. Tapanuli Tengah.
• Pengguna Cash Management System (CMS) terbaik triwulan I dan Semester I tahun 2025 : Satker Korem 023-KS/DAM-I/BB, Lanal Sibolga, Kantor Kemenag Kota Sibolga, dan RRI Sibolga.
• Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan terbaik : Satker KSOP Sibolga, Kejaksaan Negeri Sibolga, dan Pengadilan Agama Sibolga.
• LPJ Bendahara Satker terbaik dengan Pagu Kecil : Satker Kemenag Kab. Tapanuli Tengah dan Kantah Kota Sibolga.
• LPJ Bendahara Satker terbaik dengan Pagu Besar : Satker Korem-023/KS DAM-I/BB, Lanal Sibolga, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.
• Penyalur Dana Desa tercepat tahun 2025 : Pemda Kab. Tapanuli Tengah.
• Penyalur DAK Fisik tercepat tahun 2025 : Pemda Kota Sibolga.

Di penghujung acara, Kepala KPPN Sibolga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Stakeholder. “Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir, dan semua masukan yang disampaikan akan kami tuangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani secara langsung oleh beberapa perwakilan atas undangan yang hadir” pungkasnya.